Program LSN

1. Jasa Layanan Penelitian/Survei

Lembaga Strategi Nasional (LSN) sebagai konsultan politik, menyediakan dan melayani jasa riset bagi multi stakeholders, baik untuk kepentingan individu, organisasi sosial, partai politik maupun organisasi pemerintahan, yang berkepentingan dengan tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai pedoman dalam pengambilan dan pembuatan keputusan/kebijakan strategis, terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum (pilpres dan pileg) maupun pemilihan umum kepala daerah dan pembuatan kebijakan publik yang responsif dan solutif terhadap aspirasi masyarakat dan kepentingan publik.

Data hasil riset dan survei akan membantu mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pejabat publik, politisi, partai politik, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga sosial-kemasyarakatan.

Sebagi bentuk jasa layanan, maka Lembaga Strategi Nasional (LSN) melakukan 2 (dua) jenis survei, yaitu; Pertama, LSN menyelenggarakan Survei Publik yang bersifat non komersial, dimana survei dengan jenis ini merupakan bagian dari komitmen LSN untuk melakukan kegiatan advokasi, monitoring, evaluasi dan inisiasi kebijakan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa, tujuannya adalah agar para pemangku kebijakan dapat mengetahui dan memahami out put dan kualitas kebijakan dan program yang di jalankan, dimana hasil survei akan dipublikasikan.

Kedua, Survei Komersial yang dilakukan atas permintaan individu, kelompok, Partai Politik atau lembaga swasta lainnya. Hasil survei ini sepenuhnya untuk klien dan tidak dipublikasikan kecuali klien bersangkutan menghendakinya

Lembaga Strategi Nasional (LSN) dalam konteks kemitraan dan jejaring dukungan data, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi dan data berdasarkan interestnya (kebutuhan dan kepentingannya). Hal tersebut dilakukan dengan cara “riset kemitraan” yaitu survei dengan prinsip kerjasama berbagai pihak dengan konsekwensi pembiayaan bersama (sharing budget) berdasarkan jumlah pertanyaan yang dititipkan dalam survei tersebut.

Sebagai konsekwensi atas hal tersebut, maka semua data dan informasi akan menjadi milik eksklusif lembaga dan individu yang bersangkutan selama empat tahun. Survei dengan model kemitraan tersebut, merupakan cara yang relatif murah dan cepat memperoleh data yang di perlukan oleh siapapun yang membutuhkan

 2. Metodologi Survei

Lembaga Strategi Nasional (LSN) menerapkan prinsip probabilitas dalam penarikan sampel, dimana dalam pengambilan sampel, LSN menggunakan teknik multistage random sampling. Dimana dengan teknik tersebut dimungkinkan setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden, sehingga pengukuran pendapat dapat dilakukan dengan hanya melibatkan sedikit responden. Meski tanpa melibatkan semua anggota populasi, hasil survei dapat digeneralisasikan sebagai representasi populasi.

Kaidah Survei LSN:

Dalam melakukan penarikan Sampel, LSN menggunakan metode Multistage Random Sampling, dimana jumlah responden minimal 400 (margin of error ± 5% pada tingkat kepercayaan 95%). Untuk mendukung metode tersebut, maka dalam melakukan pengumpulan data, LSN menggunakan metode dept Interview dan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner. Sedangkan untuk memastikan kualitas/mutu survei (Kendali Mutu Survei), maka LSN menggunakan jasa surveyor atau pewawancara dari kalangan yang berpendidikan minimal D3 dan atau mahasiswa, yang telah di latih oleh LSN. Dimana proses wawancara dilakukan kontrol secara sistematis dengan melakukan cek ulang di lapangan (spot check) dan cros check sebanyak 20 persen dari seluruh responden. Sedangkan validasi data: Perbandingan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh lewat sensus (BPS)

3. Jenis Layanan Survei LSN:

Lembaga Strategi Nasional (LSN) memiliki sejumlah program survei:

  • Survei Pemilihan Umum Presiden
  • Survei Pemilihan Umum Legislatif
  • Survei Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Gubernur)
  • Survei Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Bupati/Walikota)
  • Survei Pemilihan Umum Kepala Desa
  • Survei Evaluasi Publik atas Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
  • Survei Evaluasi Publik atas Kinerja Lembaga Legislatif
  • Survei Evaluasi Publik atas Kinerja Lembaga Yudikatif
  • Survei Evaluasi atas Kinerja Partai Politik
  • Survei Evaluasi atas kualitas layanan publik , baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam melakukan pengambilan sampel, LSN menggunakan teknis multistage random sampling. Dengan menggunakan teknik ini, maka tahap pertama yang harus dilakukan adalah menentukan populasi. Dalam konteks pemilu nasional misalnya, maka populasi di strata pertama yaitu level provinsi. Atas dasar populasi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia sehingga diperoleh sampel dalam jumlah proporsional di masing-masing propinsi, dengan tujuan adanya representasi populasi yang terjaring dalam survei tersebut. Sedangkan strata kedua adalah pembagian atas dasar wilayah Kabupaten/Kota. Strata ketiga adalah pembagian atas dasar wilayah Kecamatan, strata keempat adalah pembagian atas dasar wilayah Desa/Kelurahan dan wilayah tinggal: pedesaan atau kota, yang proporsinya antara 40% (kota) berbanding 60% (desa). Di samping itu, strata juga dilakukan atas dasar proporsi populasi menurut perbedaan gender: 50% laki-laki, dan 50% perempuan.

Pada tahap kedua, adalah menetapkan desa/kelurahan atau yang setara sebagai primary sampling unit (PSU), dan karena itu random sistematik dilakukan terhadap desa/kelurahan di masing-masing propinsi sesuai dengan proporsi populasi. Serta berdasarkan TPS/ Di masing-masing desa/kelurahan terpilih kemudian didaftar nama-nama Rukun Tetangga (RT) atau yang setara, dan kemudian dipilih sebanyak 5 RT secara random.

Di masing-masing RT terpilih kemudian didaftar nama kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK), dan kemudian dipilih 2 keluarga secara random. Di 2 keluarga terpilih, didaftar anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan yang berumur antara 17-60 tahun. Bila dalam keluarga pertama yang terpilih menjadi responden adalah perempuan, maka pada keluarga yang kedua di RT yang sama harus laki-laki yang didaftar.