Dasar Historis

Ada beberapa aspek penting yang menjadi dasar historis aktivitas LSN antara lain:

  • Aspek Kebijakan Politik dan Pemerintahan; pemilihan electoral yang high-cost, overlapping kebijakan. Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah belum mampu menjadi agenda strategis bagi pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (didaerah), terjadinya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, banyaknya regulasi dan kebijakan yang tidak linear dengan harapan masyarakat dan hirarki regulasi dan kebijakan nasional, tatakelola politik anggaran yang tidak realible/linear dengan ekspektasi publik.

 

  • Aspek Ekonomi, Politik – Pembangunan: terjadinya disparitas pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik antar kawasan, antar kelompok, antar individu dan bahkan antar pemerintah daerah, sebagai akibat “salah kelola” ekonomi-politik dan kebijakan. Pada sisi lain proses pembangunan daerah sangat tergantung pada “kebaikan hati, pemimpin politik” dan kemampuan manajerial pemimpin daerah. Multi tafsir terhadap kebijakan otonomi daerah, proses penyusunan dan pembuatan kebijakan yang tidak berbasis potensi masalah, minimnya proses konsultansi aktif antara daerah dan pusat dalam setiap penyusunan dan implementasi kebijakan, sehingga berdampak terjadinya mark-up kebijakan, tidak sinkronnya kebijakan (horizontal/vertikal), dll.

 

  • Lemahnya kapasitas pemerintahan (daerah) mengimplementasi prinsip-prinsip Clean Governance dan Good Governance, serta lambannya proses pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

 

  • Aspek Hukum dan Keadilan: Meningkatnya angka korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai akibat dari lemahnya kesadaran dan tanggungjawab publik, lemahnya pengawasan, serta lemahnya kapasitas dan integritas aparatur, ketidakadilan hukum dalam proses pengadilan, dll.

 

  • Pentingnya mendesain pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berorientasi ke desa dan berbasis di desa.