BUMDES sebagai Inkubator Wirausaha Desa

Mem-BUMDes-kan UMKM

(Syarief Aryfa’id)

1. Pengantar

Salah satu kewenangan yang dimiliki Desa yang dimandatkan dalam UU Desa yaitu Desa berhak mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana disebutkan dalam Permdes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Definisi  tersebut mengandung tiga makna penting (menurut Lembaga Strategi Nasional) yang harus dipahami oleh desa dan juga para pemangku kebijakan, dalam konteks  pemberdayaan ekonomi desa.

Pertama, mendirikan BUMDes merupakan proses yang mempertautkan prakarsa masyarakat, kepentingan ekonomi desa dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional, dimana posisi BUMDes menjadi inkubator optimalisasi seluruh potensi ekonomi desa. Artinya bahwa hubungan desa dengan supra desa (Pemerintah daerah dan pusat) tidak hanya maknai sebagai hubungan kepemerintahan, akan tetapi harus membentuk hubungan ekonomi yang saling mendukung.

Kedua, agar BUMDes  mampu menjadi insitusi penggerak ekonomi desa, maka dalam tatakelola BUMDes penting menerapkan prinsip bisnis communal dan jejaring kemitraan antara masyarakat, Pemerintah dan swasta, dimana Desa dan BUMDes memiliki kewenangan otonom untuk memutuskan arah kebijakan strategis pengelolaan potensi desa oleh BUMDes (catatan pengurus BUMDes harus diisi oleh individu-individu yang punya kapasitas dibidang bisnis dan kewirausahaan).

Ketiga, BUMDes sebagai inkubator pengembangan ekonomi desa dan juga Ekonomi Nasional, maka  dalam perencanaan pembangunan daerah rencana pembangunan nasional dan juga rencana pembangunan desa (RKPDes) wajib memasukan BUMDes sebagai program strategis dengan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diberbagai sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, pariwisata, jasa keuangan, dan lain lain.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pendirian BUMDes,  bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban (bahwa Desa harus punya BUMDes) sebagai bentuk rekayasa administrasi, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

2. Tujuan dan Tantangan BUMDes

Hal ini sejalan dengan tujuan pendirian BUMDes sebagaimana diuraikan dalam UU Desa yaitu:

1) meningkatkan perekonomian Desa;

2) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

6) membuka lapangan kerja;

7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;

8) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Delapan tujuan pendirian BUMDes tersebut dalam praktek empirisnya, belum tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

  • Pertama, pendirian BUMDes cacat proses.
  • Kedua, pengelola BUMDes belum memiliki kapasitas yang baik memahami tatakelola BUMDes, termasuk kapasitas menyusun business plan BUMDes.
  • Ketiga, tidak terjadinya kolaborasi dan kerjasama kemitraan Ekonomi antara daerah, pusat dan desa dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes.
3. BUMDEs sebagai Inkubator

Seperti halnya dengan BUMDes yang memiliki peran strategis dalam meningkat Ekonomi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), juga memiliki peran Strategis dalam pembangunan perekonomian dalam penghapusan kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Artinya bahwa kedua institusi ini memiliki peran yang sama dan saling beririsan, namun dalam pelaksanaannya seringkali tidak terkonsolidasi sebagai peta jalan strategis pembangunan ekonomi dan kewirausahaan.

Sebagaimana dijelaskan penulis sebelumnya bahwa BUMDes bisa berfungsi sebagai inkubator wirausaha desa yang melahirkan social entrepreneur desa (wirausahawan desa). Konsep BUMDes sebagai Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap masyarakat desa agar menjadi “pengusaha desa” yang akan menggerakkan potensi ekonomi desa dalam bentuk UMKM.

Inkubasi BUMDes adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh mentor dan trainer yang berpengalaman (Inkubator Wirausaha) kepada peserta inkubasi (dalam hal ini masyarakat desa) sebagai calon wirausaha desa. 

Masyarakat desa yang terlibat dalam proses inkubasi dalam BUMDes tersebut ditempa secara terprogram dan berkelanjutan, sehingga keluaran dari proses tersebut ia menjadi Penyelenggara Inkubator wirausaha Desa, yang mampu menciptakan dunia usaha (Usaha Mikro-Kecil-Menengah dan usaha besar).

4. Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa memiliki peran penting sebagai regulator dan juga investor dalam menggerakkan BUMDes agar menjadi Inkubator Wirausaha Desa. Dalam rangka penyelenggaraan inkubator wirausaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai peran:

a) memfasilitasi pendanaan operasional serta kegiatan yang terkait
yang bersumber dari APBN dan APBD;

b) membentuk dan/atau mendorong BUMDes sebagai lembaga penyelenggara inkubator, dan menyediakan Sumber Daya Manasia (mentor & trainer) yang handal dan berpengalaman.
Sedangkan peran pemerintah Desa yaitu  mempersiapkan kader wirausaha berdesa dan menetapkan rencana strategis pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDES.

(Penulis adalah penggiat desa dan direktur lembaga strategi Nasional)

Diskusi dan konsultasi :081328370083

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.