Keterpaduan Kewenangan dan Keuangan Desa

Keterpaduan Kewenangan dan Keuangan Desa

(Syarief Aryfa’id)

1. Pengantar

Salah satu tantangan yang dihadapi desa hari ini yaitu tatakelola kewenangan desa ditengah himpitan kapasitas pengelolaan ke- uangan desa. Berdasarkan ketentuan UU Desa, desa memiliki empat bidang kewenangan, yaitu, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Empat bidang kewenangan tersebut, menempatkan desa sebagai institusi negara yang memiliki kuasa dan Kekuasaan konstitusional untuk  merencanakan, merumuskan dan menyelenggarakan tatanan sosial, politik-pemerintahan dan pembangunan ekonomi desa.  Namun demikian, kontruksi kewenangan tersebut, seringkali gagap diterjemahkan karena berbagai faktor, antaralain, faktor internal desa (persoalan kapasitas kepemimpinan dan kapasitas aparatur birokrasi pemerintahan desa), dalam mengejawantahkan kewenangan desa, dan faktor eksternal (supradesa) melalui skema regulasi dan instruksi program dan kebijakan, yang berdampak pada desa pada posisi punya kekuasaan tapi tidak memiliki kewenangan.

2. Ruanglikup Kewenangan Desa

Jika membuka kembali UU Desa, dalam UU tersebut telah menguraikan kriteria kewewenangan desa.

Pertama, kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul, antara lain: 1) Merupakan warisan sepanjang masih hidup; 2), Sesuai perkembangan masyarakat; 3) Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul tersebut di atas, sulit diimplementasikan oleh desa, menurut kajian Lembaga Strategi Nasional, karena beberapa alasan,yaitu; desa belum melakukan telaah dan menyusun daftar kewenangan hak asal usul yang ditetapkan oleh pemerintah desa melalui peraturan desa tentang kewenangan hak asal usul desa. 

Kedua,  Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, antara lain: 1) Sesuai kepentingan masyarakat Desa, 2) Telah dijalankan oleh Desa, 3) Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, 4) Muncul karena perkembangan Desa dan Prakarsa Masyarakat Desa, 5) program atau Kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Kewenangan lokal berskala desa, juga mengalami distorsi makna ketika dihadapkan pada program perioritas penggunaan dana desa. Selain masih banyak desa yang belum melakukan inventarisasi dan menyusun daftar kewenangan lokal berskala desa (perdes tentang kewenangan lokal berskala desa),  pada sisilain, Pemerintah daerah (kabupaten/kota), juga belum optimal melakukan disimenasi dan sosialisasi terkait kewenangan daerah (berdasarkan UU 23/2014). Bahkan ada kecenderungan Pemerintah daerah mengakuisisi  dan mengamputasi kewenangan lokal berskala desa.

Kondisi tersebut di atas, menurut kajian Lembaga Strategi Nasional, menempatkan desa pada posisi “marginal” dalam konteks relasi kekuasaan dan kewenangan pemerintahan daerah dan desa.

Ketiga, kewenangan yang ditugaskan. selain memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal berskala desa, desa juga mendapatkan Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kriteria sebagai berikut, 1) Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa; 2) Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas; 3) Pelayanan publik bagi masyarakat; 4) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 5) Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan 6) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Jika mengacu pada pengalaman empiris lapangan terkait praktik berdesa yang lakukan oleh kementerian desa (baca aturan perioritas penggunaan dana desa), maka sesungguhnya yang berlaku saat ini praktik nya adalah desa lebih banyak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.  Praktik ini melumpuhkan kewewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan berdasarkan hak asal usul.

sisilain upaya mengadministrasikan desa dalam prinsip tatakelola Pemerintahan desa yang baik (good governance), desa juga disibukan dengan melaksanakan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti; urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip efisiensi, mempercepat penyelenggaraan pemerintahan; dan kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Proses menghimpit kewewenangan desa tersebut, menurut pandangan Lembaga Strategi Nasional, telah “menghambat” kreativitas dan inovasi desa dalam mengelola tatanan sosial, ekonomi, dan pembangunan desa.

2. Keuangan Desa.

Keuangan Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.20/2018, adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
Defenisi tersebut menegaskan bahwa desa memiliki “otoritas keuangan” dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh sebab itu, Pemerintah desa sebagai penyelenggaran kewenangan keuangan desa dituntut memiliki kemampuan/ kapasitas dan integritas dalam mengelola keuangan desa agar memberikan dampak positif meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa-desa yang sukses, adalah desa desa yang memiliki kemampuan/kapasitas dan kreatifitas dalam “memanfaatkan dan mengelola” keuangan desa. Kapasitas dan Kreatifitas tersebut tentu saja tidak lahir begitu saja, ia terbentuk dari proses edukasi dan interaksi yang berkelanjutan antara pengetahuan teks dan pengalaman empiris lapangan.

Desa- desa yang sukses dalam mengelola keuangan desa, diantaranya Desa Panggungharjo (Bantul), Desa Ponggok (Klaten), Desa Pudjon kidul (Malang), adalah contoh nyata tentang keterpaduan antara kewenangan dan keuangan. Desa-desa tersebut memiliki kapasitas dan kreatifitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan bahkan telah menggunakan paradigma money follow program, yaitu kemampuan merencanakan keuangan, melaksanakan, penatausahaan, pelaporan sampai pada mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan tipelogi dan potensi desa.

Ada hal menarik dari hasil kajian Lembaga Strategi Nasional tentang keberhasilan beberapa desa tersebut diatas, yaitu kapasitas desa desa tersebut dalam mengejawantahkan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Artinya bahwa, desa yang sukses dan berhasil desa yang memiliki kapasitas pemimpin dan kapasitas birokrasi pemerintahan desa dalam merumuskan program dan kegiatan berdasarkan dua kewenangan tersebut (hak asal usul dan lokal berskala desa).

3. Berbagi Peran

Salah satu faktor penyebab terjadi malpraktik keuangan desa (tindakan koruptif) yaitu tidak terjadinya pembagian peran yang proporsional dan profesional antara kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kepala desa yang “mengakuisisi” dan mengambil alih peran perangkat desa, seringkali menimbulkan malpraktik keuangan desa. Ketiadaan pembagian peran tersebut juga disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, struktur organisasi pemerintah desa bersifat nepotisme (diisi oleh sanak familinya sendiri), tidak adanya saling percaya antara kades dengan perangkatnya, kapasitas SDM yang ‘terbatas’.

Oleh sebab itu untuk meminimalisir terjadinya malpraktik pengelolaan keuangan desa,maka kepala desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa harus/wajib berbagi peran berdasar uraian tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga tidak terjadi penumpukan kekuasaan, kewenangan dan juga keuangan.

Posisi Kepala desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ( PKPKD), karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa sekaligus memiliki tanggungjawab atas seluruh pengelolaan keuangan desa tersebut. Dan secara teknis operasional, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang punya kapasitas, kreatifitas dan integritas dalam hal Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

Agar terjadinya keterpaduan dan akselerasi, maka sekali lagi berbagi peran menjadi sangat penting, dan pada sisilain, baik kepala desa dan perangkat desa penting terus melakukan upaya meningkatkan kapasitas SDM dan kreatifitas ide/gagasan dalam mengelola kewenangan dan keuangan desa dengan berbagai cara dan metode, sehingga meminimalisir terjadinya malpraktik penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa merupakan sub bidang dari bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemerintahan desa.

 

(Penulis adalah penggiat berdesa dan Direktur Lembaga Strategi Nasional)

Curhat berdesa via 081328370083

 

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.