“Rekognisi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Desa”

“Rekognisi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Desa”

(Syarief Aryfa’id)

Deklarasi HAM.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan dokumen tonggak sejarah peradaban bagi seluruh negara bangsa di dunia tentang pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia.  Pada tanggal 10 Desember, 1948, Perserikatan Bangsa Bangsa mengeluarkan resolusi majelis umum 217 sebagai dasar  Deklarasi  Hak Asasi Manusia, yang kemudian diproklamasikan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris sebagai standar pencapaian bersama untuk semua orang dan semua bangsa. Deklarasi HAM tersebut secara substantif merupakan pengakuan (rekognisi) terhadap hak hak dasar manusia baik sebagai makhluk sosial, individu, maupun warga negara, termasuk masyarakat desa.

Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak yang setara terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan warga negara, dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia sebagai prinsip dasar adanya nilai nilai kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Dalam konteks tatakelola bernegara dan berdesa, maka penting negara dan pemerintah memberikan jaminan secara konstitusional agar tidak terjadinya pengabaian dan marginalisasi terhadap hak asasi manusia desa, yang kemudian berdampak pada terjadinya ketimpangan dan kemiskinan. Berdasarkan deklarasi HAM, negara ada pada posisi penting menciptakan arena inklusivitas untuk mendorong setiap warga negara, dan juga masyarakat desa, memiliki “kebebasan” dan keluwesan dalam menyampaikan aspirasi dan menuntut pemenuhan hak hak nya sebagai masyarakat desa.

Diklarasi HAM, merupakan solusi alternatif mempertemukan negara dan rakyat (manusia), agar manusia tidak dipaksa untuk mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, untuk memberontak melawan tirani dan penindasan, dan Negara juga berkewajiban memberikan kepastian hukum.

Hak Asasi Desa

Jika mengacu pada piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak asasi manusia yang fundamental terletak pada martabat dan nilai pribadi manusia,  persamaan hak ( laki-laki dan perempuan ), kemajuan sosial, ekonomi dan adanya jaminan kehidupan yang lebih baik, maka dalam konteks Indonesia berdesa sangat relevan, karena dalam UU Desa menggunakan asas rekognisi dan subsidiaritas, sebagai asas penting untuk memajukan desa, mewujudkan desa yang berdaulat dan bermartabat. Dengan katalain, pemerintah memiliki kewajiban sebagai regulator untuk memastikan hak hak masyarakat desa terpenuhi dengan baik

Konsep pemenuhan hak hak dasar masyarakat desa, dalam konteks tatakelola Pemerintahan dan relasi desa dan Supra desa, maka UU No.6/2014 tentang Desa,  menjadi kanal yang baik, karena dalam UU Desa tersebut telah disepakati soal pembagian kewenangan antara pemerintah, Pemerintah daerah dan desa.  Dalam konteks ini, sebenarnya yang dibutuhkan adalah komitmen dan kesadaran kolektif semua stakeholder untuk memahami secara mendalam tentang UU Desa dan melaksanakannya dengan memasukkan prinsip human right dan human development.

Hak Berdesa dalam Konteks Kewenangan Desa

Secara prinsipil, setiap warga desa berhak atas semua hak dan kebebasan, hak sosial, hal ekonomi, hal politik, hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain lain,  dan tentunya mendapatkan jaminan negara untuk memenuhi hak tersebut. 

Sebagaimana diatur dalam UU Desa  (BAB IV) yang kemudian secara eksplisit diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, yang menjelaskan bahwa kewewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

empat bidang kewenangan tersebut, merupakan jalur konstitusional memastikan hadirnya negara untuk memenuhi hak hak desa. Sebab di dalam kewenangan desa tersebut terdapat pengakuan negara berkaitan dengan pertama, kewenangan berdasarkan hak asal usul. kedua, kewenangan lokal berskala Desa. Ketiga, Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan keempat, kewenanganlain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka kritik yang diajukan kepada pemerintah pusat yaitu soal cara dan metode memenuhi hak hak desa berdasarkan UU Desa. Pertama, Pemerintah melalui kementerian terkait (khususnya kementerian desa) melakukan amputasi kewenangan Desa, dan memberikan tanggung jawab pekerjaan yang bukan menjadi kewenangan desa dengan pendekatan project. Hal ini bisa dikit dari peraturan tentang perioritas penggunaan dana desa setiap tahun anggaran, khususnya perioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan memasukan PR besar SDGs. 

Ketentuan tersebut menurut penulis, merupakan bentuk kelirumologi kementerian desa dalam memahami UU Desa dalam konteks kewajiban negara memenuhi hak hak dasar manusia (desa).

Seluruh point SDGs adalah tanggung jawab negara, dan bukan hanya desa. Tapi faktanya, mengapa persoalan SDGs dibebankan pada desa untuk menyelesaikan nya?  Dimana kementerian kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain lain sebagai bagian dari instrumen negara untuk menyelesaikan persoalannya SDGs tersebut? Mengapa seluruh biaya dan anggaran dibebankan pada APBDes yang terbatas tersebut? Lalu..dimana hak  asal usul desa dalam konteks projects SDGs tersebut?

Jadi, menurut penulis ini adalah kebijakan yang kelirumologi dalam mendudukkan persoalan pemenuhan hak hak dasar manusia desa. Niatnya baik, tetapi gagal paham soal cara dan kewenangan. Padahal dalam UU desa telah diuraikan bahwa pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam diurus oleh Desa tetapi disertai anggaran dan bantuan tenaga ahli. Demikian halnya penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan tersebut disertai biaya.

Sebagai contoh hak masyarakat desa untuk mendapatkan rumah layak huni, desa akhirnya berjibaku menggunakan dana desa yang terbatas untuk membangun program tersebut, padahal itu tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat. Contoh lain, program stunting, harusnya menjadi tanggung jawab kementerian kesehatan dengan alokasi anggaran 20 persen APBN,  tetapi dipasrahkan ke desa untuk bertanggung. Kemudian program pendidikan juga demikian.

Jika mengacu pada piagam PBB pasal 1 tentang Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menjelaskan jaminan negara atas perlindungan keluarga, yaitu Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alami dan fundamental dan berhak atas perlindungan masyarakat dan Negara. Kemudian dipertegas pada pasal 21 dan 22 piagam hak asasi manusia PBB, (1) Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. (2) Setiap orang berhak atas akses yang sama ke layanan publik di negaranya. (3) Kehendak rakyat menjadi dasar kewenangan pemerintahan.

kemudian pada pasal 22, pentingnya negara menjamin layanan sosial, kesehatan, dan ekonomi bagi setiap warga negara dengan mengedepankan rasa keadilan dan kesetaraan. Pada pasal 23 & 24 secara detail memastikan agar negara, dan Pemeritah memberikan jaminan adanya pilihan pekerjaan, perlindungan dari pengangguran, upah yang layak, jaminan sosial, jaminan kesehatan. Artinya bahwa proses pemenuhan hak dan pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak dilakukan secara serampangan, akan tetapi sesuai dengan kaidah konstitusi dan alur kewenangan (dalam konteks bernegara dan berpemerintahan).

(Penulis adalah Direktur Lembaga Strategi Nasional)

081328370083

 

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.