Inkonsistensi Ber-Desa: Rumitnya Koordinasi dan Sinergisitas

Inkonsistensi Ber-Desa:  Rumitnya Koordinasi dan Sinergisitas

(Syarief Aryfaid)

Pengantar

Salah satu persoalan yang paling ruwet dan njelimet terkait pembangunan desa yaitu, soal konsolidasi, koordinasi dan sinergisitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan pemerintah pusat. Keruwetan tersebut terjadi sebagai akibat menguatnya ego sektoral pada masing-masing level kekuasaan dan kewenangan, baik karena factor kepentingan politik, maupun faktor bisnis kewenangan. Bahkan ego sektoral juga terjadi pada setiap bidang dan lingkup jabatan. Misalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, “menginstruksikan”  tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa (setiap tahun diterbitkan PMDes), sedangkan Kementerian Dalam Negeri, juga mengeluarkan jurus “instruksi” berkaitan pengelolaan Dana Desa, dan bahkan yang lagi “rame bareng” yaitu saling berebut kewenangan tentang konsep dan tahapan perencanaan pembangunan desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa (Baca Permendagri 114/2015 dan Permendes 17/2020), yang kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran Nomoer 410/324/SJ terkait Permendes No.17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

SE Mendagri tersebut berbunyi, Dalam rangka menindaklanjuti implementasi UU No.6/2014 tentang Desa pasal 78 ayat (2) UU No.6/2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa khususnya pada Pasal 115 mengamanatkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa, menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKPDes, dan daftar usulan RKPDes, maka perlu menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut: Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Pasal 21 mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-­undangan, maka Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk penyusunan RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan daftar usulan RKPDes oleh Pemerintah Desa.

Mungkin bagi Sebagian orang, ini hal sepele, apalagi bagi mereka yang memang anti berdesa dan tidak punya sens of berdesa. Tetapi bagi desa ini bisa menjadi ruwet dan membingungkan. Kasus diberbagai desa yang ditemui oleh tim Lembaga Strategi Nasional menujukan bahwa antara pemerintah desa dan pendamping desa, pendamping desa dan tim Tenaga Ahli di tingkat kabupaten, dan juga dengan pihak dinas PMD, saling mengklaim tentang regulasi mana yang harus dipatuhi.  Lagi-lagi kondisi tersebut jelas menghambat proses transformasi berdesa.

Rendah Kapasitas Politik Pemerintah Daerah

Rendahnya kapasitas dan kualitas koordinasi dan konsolidasi di tingkat kementerian/Lembaga, berdampak serius pada keberanian desa untuk melakukan inovasi dan terobosan “gila berdesa”. Belum lagi upaya-upaya siluman yang dilakukan supra desa melalui gerakan bersama “menakut nakuti desa”, dan mengkooptasi desa dalam lingkaran politik pragmatis dalam rangka membentuk neo-oligarki.

Faktalain yang cukup miris yaitu, rendahnya kapasitas politik dan sens of berdesa pemerintah daerah. Pemerintah daerah hari ini, terjebak dalam cara berpikir dan perilaku birokrat-isme yang memandang bahwa mereka (pejabat daerah) adalah biro utama seluruh proses perencanaan pembangunan daerah dan desa, termasuk soal alokasi dan distribusi anggaran. Selain terjebak perilaku birokrat-isme, pemerintah daerah juga mengintrodusir desa dengan pendekatan teknorasi absolut, dimana pendekatan ini, para pejabat daerah menempatkan diri bahwa mereka-lah ahlinya ahli untuk segala urusan. Tapi faktanya, tidak melakukan perubahan apa apa terhadap kemajuan dan kesejahteraan desa.

Fakta ini bisa dilihat bagaimana proses Musrenbang pemerintah daerah, apakah betul betul partisipatif dan aspiratif?  Atau hanya sekedar sosialisasi program dan kegiatan yang sudah by name dan by adres? Atau bisa juga di chek bagaimana mekanisme penyusunan renstra (rencana strategi) dan renja (rencana kerja) OPD, apakah benar-benar mengakumulasi ide, gagasan dan aspirasi masyarakat desa? Apakah dokumen RKPD masing-masing OPD tersebut menempatkan desa sebagai basis Analisa DIM (daftar inventarisasi masalah) pembangunan daerah?

Berdasarkan pengalaman empiris penulis di Lembaga Strategi Nasional, menujukan bahwa relasi pemerintah daerah dan desa merupakan relasi auto money yang berifat transaksional yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Desa dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik itu yang basisnya pada OPD/SKPD ataupun pada perencanaan anggaran pemerintah daerah, tidak menjadi perioritas utama, hal ini karena adanya cara bepikir yang sempit dan kelirumologi oleh para birokrat, bahwa desa sudah punya UU sendiri, sudah punya uang sendiri (ADD dan DD), sudah punya pemimpin sendiri, jadi buat apa diurus lagi. Pandangan seperti ini masih massif dikalangan birokrat dan pejabat daerah.  Walaupun ada beberapa daerah yang memiliki visi dan misi yang jelas membangun daerahnya dari desa (penulis apresiasi).

Jika kondisi seperti hal ini terus berlangsung, maka rencana besar pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran, akan sulit tercapai (baca nawacita), dan itu telah terbukti, desa masih menerima Dana Desa, tapi tidak menerima keberhasilan dan kemajuan, hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti yang dijelaskan di atas, dan salah satunya adalah gap otonomi dan auto money. Desa hari ini menjadi  rebutan untuk dikavling secara politik, sehingga lupa pada subtansi yang dimandatkan dalam UU Desa, yaitu sebagai basis Gerakan sosial, ekonomi dan pemberdayaan, untuk menuju negara kesejahteran.

Penting menurut penulis untuk membuka dan membedah kembali UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.6/2014 tentang Desa, khususnya mendudukan Kembali klausul kewenangan dan relasi kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah dan desa.

Pada level pemerintah pusat, menurut penulis, agar desa tidak menjadi obyek regulasi dan kebijakan, maka perlu dipertimbangkan untuk mereview pembilahan kewenangan dan keuasaan terkait urusan desa, apakah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi? Atau Desa diurus oleh satu badan dan kementerian tersendiri.

 

Penulis adalah Direktur Lembaga Strategi Nasional

081328370083

 

 

 

 

 

Facebooktwitter