Mewira Usahakan Birokrasi

REIVENTING GOVERNMENT
(Solusi alternatif Pembaharuan Pemerintah Daerah)
Syarief Aryfadi
Pengantar
Tahun 1998  merupakan puncak akumulasi “kekesalan” massa rakyat untuk meruntuhkan kekuasaan Regim Orde Baru, dibawa kendali Soeharto. Peristiwa yang dikenal sebagai gerakan REFORMASI tersebut, salah satu tujuanya adalah mereformasi birokrasi yang  sarat dengan praktik manipulatif, koruptif, kolusif dan berbagai malpraktik kebijakan lainnya, dan bahkan birokrasi menjadi kekuatan politik dan mesin politik yang dikendalikan oleh penguasa untuk mengendalikan seluruh hajat hidup rakyat.  Oleh sebab itu gelombang pertama reformasi yaitu reformasi birokrasi, yang orientasinya mengembalikan birokrasi pada marwahnya yaitu melayani masyarakat dan memastikan seluruh birokrat, bekerja  secara profesional dengan integritas tinggi melayani publik dan berpegang pada prinsip keadilan dan demokrasi.
 
Cita cita ideal teresebut (reformasi birokrasi), hingga saat ini belum tercapai dengan maksimal.  Meskipun telah  diberlakukan sistem demokrasi dan kebijakan desentralisasi. Kondisi birokrasi pemerintah dan pemerintah daerah, justru  “mendestralisasikan” kebiasaan buruk birokrasi pada masa lalu yang sarat dengan penyakit kronis birokrasi (patologis birokrasi), seperti lamban, koruptif, manipulatif, normatif, tidak inovatif, involutif, berbelit-belit, dan tertutup (eksklusif), ingin dilayani, tidak produktif dan lain sebagainya. Pada sisi lain aspirasi dan tuntutan publik terus berkembang sesuai dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi.
 
Birokrasi sebagai organisasi publik, tentu saja dituntut untuk bekerja ekstra cerdas, inovatif dan transformatif untuk “melayani kebutuhan publik”. Di era perkembangan organisasi modern yang bekerja dalam sistem demokrasi, maka pemerintah daerah tidak layak lagi bekerja dengan nalar “asal pekerjaan selesai” tanpa menemukan output dan outcome dari seluruh proses berpemerintahan.  Para birokrat, bukanlah pejabat publik yang hanya bisa mempublikasikan kewibawaan dan jabatanya. Birokrat adalah aktor penting dalam organisasi pemerintahan demokratis yang bekerja dalam koridor “Good Publik Service”. Inilah kemudian menjadi dasar mengapa reformasi birokrasi menjadi agenda penting pasca tumbangnya Orde Baru.  Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan dan tatakelola pemerintah daerah dan desa.
 
Reformasi birokrasi bukanlah agenda merubah formasi para pejabatan, akan tetapi ia bertujuan, Pertama, mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Kedua, menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy. Ketiga, meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Keempat, meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi. Kelima, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi. Keenam, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
pertanyaan pentingnya adalah, apakah keenam orientasi reformasi birokrasi tersebut terwujud? bagaimana kondisi empiris perangai dan watak birokrasi pemerintah, pemerintah daerah hari ini?
 
Kondisi Empiris.
Kondisi empiris birokrasi hari ini, mengalami perubahan, akan tetapi sifatnya involutif, yaitu berubah tapi tidak mengalami perubahan.  birokrasi hari ini masih mengindap patologis birokrasi, seperti yang dijelaskan di atas. Apalagi mengukurnya dengan  keenam tujuan dari reformasi birokrasi yang dijelaskan di atas.  Para birokrat masih menempatkan diri sebagai pejabat dan penguasa. Para pejabat masih doyan dilayani dan gila hormat. Para birokrat sangat doyan mempertotonkan kegagahan dan kewibawaan dihadapan publik dari pada menunjukan kinerja dan kerja-kerja “melayani publik”. Ini sungguh ironi ditengah publik (masyarakat) membutuhkan hadirnya negara, namun birokrat justru menjauhkan rakyat dengan negara.
 
Hari ini, praktik manipulatif, kolutif,  dan koruptif justru semakin canggih persilingkuhan birokrasi dengan politisi, kian merusak agenda reformasi birokrasi. Birokrasi bekerja pada ranah sebagai alat pemuas kekuasaan, dan penguasa (pejabat politik), bekerja pada ranah mandor kekuasaan. Jika situasinya seperti ini, maka sangat sulit kita menyaksikan sebuah perubahan yang ber-kemajuan dalam konteks mensejahterahkan masyarakat. 
 
Bisa dilihat, bagaimana para pejabat (birokrat) ketika menyusun perencanaan pembangunan, menyusun anggaran (APBD), mengatur alur pembangian proyek, mengatur skema kegiatan, seringkali dirangkai dalam “biro jasa bisnis”.  Aspirasi dan partisipasi masyarakat direkayasa sedemikian rupa, agar terlihat legitimate. Para birokrat bekerjasama dengan pejabat dan menjauhkan publik. Pada sisilain kepala daerah dan politisi juga memanfaatkan birokrasi sebagai mesin-segala mesin yang tidak hanya memberikan manfaat politik, akan tetapi juga bekerja pada nalar profit-koruptif.
 
Kondisi inilah kemudian, perlu dibincangkan kembali dan terus menerus tentang roh reformasi birokrasi dan agenda reiventing governance. David Osborn, dan Ted Gebler, dalam karya Reiventing Governance menjelaskan bahwa agar organisasi pemerintahan modern, tidak lagi bekerja pada rana administratif dan teknrotasi semata. Organisasi pemerintah modern harus memiliki perangai/watak melayani dengan menerapkan cara kerja organisasi bisnis. Dengan katalain Osborn dan Ted, memasukan administrasi publik mirip dengan organisasi bisnis, yang memberikan pilihan layanan kepada warga negara, dengan biaya serendah mungkin.
Mencermati kondisi birokrasi yang patologis saat ini, maka tidak ada salahnya jika nalar Osborn dan Ted Gaebler bisa difungsikan.
Sehingga posisi warga negara dipandang sebagai pelanggan dan peran administratifnya dipermudah, dengan mengubah alternatif kebijakan menjadi pilihan pasar. Pendekatan ini berfokus pada hasil dan mendorong persaingan di dalam dan di luar pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah, tidak hanya mengejar gelar WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai predikat pemerintahan yang baik. padahal publik pun tahu bahwa gelar WTP itu adalah rekaya teknkoratis yang membodohi publik. karena ada daerah yang mendapatkan predikat WTP, tetapi gini rationya tinggi, angka kemiskinan tinggi, kasus korupsinya tinggi.
 
Paradigma Reiventing Governance

Paradigma yang dianggap relevan adalah Public New Managemen (NPM) atau Reinventing Government (RG) yang didasarkan pada pengalaman Eropa, Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru pada beberapa dekade terakhir. Gagasan ini motori oleh beberapa pakar, antarlain: Hood, 1991; Pollit, 1993; Osborne dan Gaebler, 1993; Ferlie, 1996. Yang pada dasarnya para pakar ini mempromosikan  pentingnya melakukan instalasi (menginstal) gagasan NPM ke dalam manajemen pemerintahan, khususnya dinegara sedang-berkembang. Paradigma baru dengan gagasan NPM, mengalami upgrate (pembaharuan dan peningkatan kapasitas), dengan bergulirnya wacana baru untuk beralih ke model New Public service (NPS), dimana gagasan ini motori oleh Denhardt, 2003).

Hood, 1995, menyebutkan bahwa doktrin NPM atau RG, pemerintah dianjurkan  untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional yang cenderung mengutamakan sistem dan prosedur, dan menggantikannya dengan orientasi pada kinerja atau hasil kinerja. Pemerintah juga dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil. Pemerintah juga diharapkan menerapkan sistem desentralisasi, memberi perhatian pada pasar, melibatkan sektor swasta dan melakukan privatisasi terbatas dan terukur.

Paradigma tersebut di atas, tentu saja mendapatkan kritikan karena lpunya kelemahan, teruatam oleh Golembiewski, 2003, dimana NPM dianggap sebagai liberation, yaitu upaya pembebasan menajemen publik dari kungkungan konservatisme administrasi klasik dengan memasukan prinsip-prinsip sektor private ke sektor pubik. Denhardt, 2003 juga memberikan argumentasi bahwa NPM dilihat sebagai kumpulan ide-ide dan praktek yang berupaya menggunakan  pendekatan sektor swasta dan bisnis ke dalam sektor publik (Denhardt & Denhardt, 2003).

Menurut pandangan penulis, berdasarkan perubahan sosial, politik dan sistem ekonomi saat ini, maka paradigma Reiventing Governance bisa menjadi rujukan, untuk merubah watak dan mentalitas para pejabat dan birokrat (khususnya pemerintah daerah).  Argumentasi David Osborne dan Ted Gaebler,1993 yang menekankan harus ada upaya untuk mentransformasikan enterpreneurial spirit (jiwa kewirausahaan) karena dalam masa dimana sumber daya publik semakin langka, pemerintah harus berubah dari bureaucratic model ke enterpreneurial model. Penulis menyarankan pentingnya manajemen pemerintahan untuk mengimplementasikan pemikiran NPM/RG karena memiliki semangat kewirausahaan, sehingga akan menghasilkan manajemen publik baru di organisasi pemerintah daerah yang disebut sebagai Manajemen Kewirausahaan.
Konsep Reiventing Governance yang dimaknai sebagai mewirausahakan birokrasi dalam konteks kekinian menurut penulis sangat revelan dengan sistem desentralisasi dan demokrasi. Karena mendorong para birokrat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, dan anggaran, berorientasi pada hasil dan kualitas layanan publik.
Meminjam pandangan Warner, Mildred (2008) dalam karyanya “Reversing privatization, rebalancing government reform: Markets, deliberation and planning.” Policy and Society”. Bahwa reformasi birokrasi akan berjalan jika cara kerja birokrasi mengakomodir cara kerja organisasi bisnis. Warner berpendapat bahwa pentingnya pemerintah mencari pendekatan yang lebih seimbang untuk penyediaan layanan publik dengan memasukkan keterlibatan masyarakat sipil serta dinamika pasar dan swasta. Reinventing Government menurut pandangan Tendler (1997) merinci penerapan praktis dari prinsip-prinsip yang dirancang untuk membuat pemerintah lebih efektif, berjiwa wirausaha, tanggap, kreatif, dan akuntabel.
 
Penulis adalah Direktur Lembaga Strategi Nasional
081328370083

Attachments

Facebooktwitter