UMKM dan Kemandirian Desa

UMKM dan Kemandirian Desa

 ISKANDAR GUNAWAN, S.H.

Desa Masa Depan Indonesia

Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai masyarakat awam yang hari ini dipercaya untuk mengelola BUMDes, defenisi tersebut memberikan optimisme kepada Desa dan  warga desa, bahwa negara dan pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Melalui UU No.6/2014, negara tidak hanya mengakui keberadaan desa, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada desa untuk merumuskan ide, gagasan, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan kemandirian desa. 

Agar kemandirian desa dapat terwujud, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu memperkuat pemberdayaan masyarakat desa dalam berbagai aspek, serta membuka ruang partisipasi warga dalam melaksanakan seluruh kewenangan desa. Strategi pemberdayaan, merupakan strategi yang berorientasi otpimalisasi peran serta masyarakat desa dan optimalisasi pengelolaan aset dan potensi desa. Dengan katalain, strategi pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas  SDM masyarakat desa, dalam mengelola aset dan potensi desa (terutama masyarakat miskin), agar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.  Strategi Pemberdayaan ini, juga ditindak lanjuti dengan berbagai kegiatan  yang melibat partisipasi dan swadaya masyarakat  dengan tujuan agar dengan kekuatan atau keberdayaan atau kemampuannya itu yang bersangkutan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri.

Jika seluruh desa-desa di Indonesia kuat dan mandiri, maka secara bersamaan, negara ini akan kuat dan mandiri-pula.  Karena secara filosofis, Desa merupakan identitas negara Indonesia yang memiliki kekhasan khusus, dan bahkan desa telah ada, jauh sebelum negara ini diproklamirkan.  Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat, dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan asset. Oleh karena itu, eksistensi desa perlu ditegaskan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemandirian desa dalam konteks otonomi daerah, menurut penulis, juga memerlukan kesiapan lembaga sosial, politik dan ekonomi desa itu sendiri. Oleh karenanya peningkatan fungsi dan peran kelembagaan desa memiliki arti yang strategis. Karena itu memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi desa pada khususnya dan otonomi daerah pada umumnya

Kontribusi UMKM Desa/Kalurahan Karangsari

Desa atau Kalurahan Karangsari terletak di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Geografis Kalurahan Karangsari meliputi dataran rendah dan pegunungan dengan luas wilayah seluas 58.000 hektar lebih dengan jumlah penduduk lebih dari 14.000  jiwa. Desa Karangsari terbagi dalam 12 Pedukuhan (Dusun) dengan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebanyak 142 usahawan.

Permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Kemandirian Desa antara lain adalah permasalahan ekonomi atau kemiskinan warga  desa yang selalu menjadi bahan perbincangan namun tidak pernah ditemukan solusi terbaik. Kemiskinan membuat warga desa sulit memperoleh akses pendidikan dan Kesehatan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 butir 8 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan pedesaan harus benar-benar memberdayakan masyarakat desa dan mengembangkan institusi pedesaan atau berpihak dan berpusat pada desa itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 butir 12 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung Kemandirian Desa adalah melakukan Pemberdayaan terhadap UMKM dan menumbuhkan kontribusi UMKM dalam mendukung terwujudnyaa Kemandirian Desa. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pemberdayaan UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dengan prinsip penumbuhan, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan.

Sejalan dengan hal tersebut UMKM di wilayah Kalurahan Karangsari memberikan kontribusi terhadap Kemandirian Desa dengan kegiatan usaha sebagai berikut :

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh warga desa Karangsari antara lain:

Pertama, Usaha produksi Jamu: Jahe, temulawak, Kunyit, Kencur, Aloyvera, dan lain-lain.

Kedua, Usaha Kerajinan: Patung dari fiber dan gypsum, cindera mata berbahan kayu dan bambu, peralatan dapur dari kayu, tempurung, bambu dan lain-lain

ketiga, Usaha Kuliner: makanan khas pedesaan (nasi gudeg, sayur lodeh, sayur daun singkong, sayur pucuk pisang), minuman (susu segar, dawet, wedang uwuh) dll;

Keempat,  Usaha Makanan Ringan (camilan) ; Geblek, Tempe Koro dan Benguk, Ceriping Pisang, Ceriping Garut, dan lain-lain

Kelima, Usaha Jasa ; Entertain (Hiburan), Pijat, Catering, Jasa Konstruksi dan lain-lain.

Kontribusi UMKM Kalurahan Karangsari dalam menggerakkan roda perekonomian desa dan penyerapan tenaga kerja bagi warga masyarakat sungguh tidak diragukan lagi. Hal ini terbukti dari seluruh UMKM di Karangsari dapat memberikan perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), dan mampu menjadi jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Penulis adalah Direktur BUMDes BINANGUN Desa/Kalurahan Karangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Desa Mitra Lembaga Strategi Nasional



 

Attachments

Facebooktwitter