BLT Dana Desa : Solusi Praktis Menjaga Asa Keluarga Miskin

Catatan  Desa:  Hadirnya Negara ditengah Pandemi Covid-19

( APOLOS DEWA PRAINGU )

Corona dan Cara Kerja Negara

Pandemi Corona Virus Deasease (Covid 19) ” memaksa” negara berpikir ekstra untuk menangani dan menanggulangi dampak virus tersebut, baik pada aspek kesehatan maupun pada aspek ekonomi. Salah satu langkah konkrit yang diambil pemerintah yaitu  program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang diperuntukan kepada masyarkat miskin atau keluarga miskin yang ada di desa.  Program bisa dikatakan cara baik negara untuk hadir di tengah kehidupan masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi Covid-19, khususnya masyarakat miskin atau keluarag yang kurang mampu.  Data menunjukan bahwa semenjak Maret tahun  2020, pemerintah  di berbagai level (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga Desa)  benar-benar dibawah dan dihadapkan  pada situasi “perjuangan” dalam menghadapi pandemi Covid-19.  Dalam dimensi perjuangan,  pemerintah berusaha  sekuat tenaga  menghadapi  bahaya pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan dan strategi. Sebagian besar energi bangsa telah  dikerahkan pemerintah dalam kerangka menyelamatkan warga negara, seperti halnya di desa kami, Desa Anajiaka Kecamatan Umbu Ratunggay Barat Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT.

Semua terhenyak kaget dengan ganasnya Virus Corona yang menyerang manusia tanpa pandang bulu. Serangan tanpa mengenal status sosial dan lokus wilayah, telah membuat semua orang takut. Di tengah badai yang demikian ganas, semua orang tak terkecuali warga desa bergerak dalam misi kemanusiaan, gotong-royong  dan saling tolong menolong  sesama warga negara.  Dalam posisi tanggung jawab, pemerintah  mengemban misi besar yaitu  “menyelematkan”  dan menjaga keselamatan rakyat dari dampak pandemi covid-19. 

BLT Dana Desa Untuk Keluarga Miskin

Salah satu program  dan kebijakan yang telah dan sedang dijalankan pemerintah adalah Pemberian Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD)  kepada masyarakat miskin. BLT-DD pada hakekatnya  bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar masyarakat tetap memiliki kemampuan secara ekonomi dalam membeli kebutuhan pokok  khususnya yang berhubungan dengan ketersedian pangan  yang bernilai gizi.  Karena itu, dalam setiap pembagian BLT – DD, pemerintah  selalu  memberikan arahan agar masyarakat miskin memanfaatkan BLT-DD secara bertanggung jawab. Demikian halnya yang kami lakukan sebagai kepala Desa, terkait program BLT DD tersebut, kami menghimbau kepada warga penerima BLT DD agar memanfaatkan Dana Bantuan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pokok  (sembako).

Kerangka berpikir sederhana yang bisa bisa dipahami kebijakan pemerintah terkait BLT DD yaitu, bahwa jika daya beli masyarakat terjaga dan masyarakat  miskin mampu membeli makanan yang bernilai gizi seimbang,  maka  daya tahan/imunitas tubuh masyarakat tetap kuat  sehingga  virus corona tidak mudah menyerang masyarakat. Di sisilain masyarakat desa harus patuh pada himbauan pemerintah tentang protokoler kesehatan. Jadi BLT – DD menurut pandangan kami selaku kepala desa, sejatinya adalah bagian dari upaya pemerintah mensuplai  vitamin kepada masyarakat  agar masyarakat  tetap memiliki daya tahan tubuh yang kuat (imunitas).

BLT-DD  yang digulirkan di tengah Pandemi Covid 19, sejatinya adalah kebijakan negara untuk memfasilitasi warga negara yang kurang mampu/miskin sehingga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah  komunitas perdesaan tetap terjaga dan terpelihara. Karena itu, Pemerintah Desa Anajiaka, selaku pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa senantiasa berusaha untuk memfasilitasi warga desa  agar semua  warga desa yang tergolong  Kepala Keluarga Miskin (KKM) dapat mengakses bantuan  pemerintah.

Proses BLT DD di Desa

Salah satu dampak pandemi covid-19 yang dihadapi oleh seluruh desa, termasuk juga Desa Anajiaka adalah melakukan perubahan/pergeseran APBDes. Perubahan/pergeseran tersebut dimaksudkan untuk tanggap terhadap bencana nasional virus corona, hal sebagaimana instruksi pemerintah melalui Kementerian Desa, seperti yang disebutkan dalam Permendes No.6/2020, serta ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Desa No.8/2020 dan Nomor 11/2020.

Mengacu pada ketentuan tersebut, Desa Anajiaka pada tahun anggaran 2020, memiliki APBDes 1,3 Miliar Rupiah, mengalokasikan Rp. 54.000.000 untuk disalurkan kepala 20 Kepala Keluarga  Miskin (KKM), dimana setiap KKM mendapatkan Rp. 2.700.000 untuk 6 bulan, terhitung mulai bulan April sampai bulan September tahun 2020.

Ada proses yang dilakukan oleh pemerintah desa Anajiaka terkaiat mekanisme penyaluran BLT DD, pemerintah Desa  mengawali kegiatan pemberian BLT-DD dengan melakukan pendataan  KKM Baru bersama Tim Relawan Desa. Dalam pendataan KKM calon penerima BLT – DD telah dirumuskan kebijakan bahwa KKM baru yang berhak mendapatkan BLT-DD adalah mereka yang tidak tergolong, Aparat Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak Daerah, Pensiuan, Aparat Desa, Penerima PKH, Penerima BPNT, dan Keluarga Mampu.  Berdasarkan kriteria   pendataan  yang demikian,  maka didapatkan  Daftar Nama  Calon Kepala Keeluarga Miskin Baru (KKM-Baru).

Proses selanjutnya adalah, setelah pemerintah desa Anajiaka mendapatkan data Kepala Keluarga Miskin-Baru  (KKM-Baru), data tersebut dikonsultasikan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus dalam kerangka Penetapan  KKM-Baru dan Daftar nama Penerima BLT – DD.  Hasil Musyawarah Desa khusus selanjutnya dituangkan dalam dokumen  Berita Acara Musyawarah Desa, dan Kepala Desa membuat  Peraturan Kepala Desa  terkait  Penetapan Daftar  Nama Penerima BLT-DD. 

Berita Acara  Musyawarah Desa  tentang Penetapan KKM Baru dan Daftar Nama Penerima BLT- DD selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah  Cq. Dinas Sosial, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat. Berdasarkan dokumen  tersebut, Pemerintah Desa mengajukan Pencairan  DD  sebesar 15%  sesuai tahapan. Setelah Pemerintah Desa mencairkan Dana Desa untuk kebutuhan BLT-DD,  maka Pemerintah Desa mengundang calon penerima  BLT –DD untuk mengambil hak mereka dan bagi warga yang karena kondisi fisik tidak memungkinkan untuk datang ke Balai Desa, pemerintah  memberikan pelayanan langsung ke rumah warga.

Penentuan calon penerima BLT-DD tersebut melalui mekanisme musyawarah desa khusus, selain itu Musdes khusus juga dalam rangka penetapan KKM. Musdes dihadiri oleh seluruh angota BPD, anggota LPMD, tokoh masyarakat dan juga dari usnur relawan desa. Dalam Musdes khusus tersebut, pemerintah desa telah melakukan presentasi data-data KKM, termasuk juga data-data yang berhubungan dengan  calon penerima BLT DD.

Setelah dibincangkan dari “hati ke hati”  antara pemerintah desa dan BPD, dicapailah kata sepakat, bahwa untuk kepentingan BLT DD, maka diperioritaskan kepada mereka yang kelompok usia lanjut, karena itu ada 20 KK yang tergolong lansia yang mendapat perioritas utama dari BLT DD, sedangkan 47 warga desa,  kami serahkan ke kabupaten. karena ditingkat kabupaten, masih ada tiga skema bantuan, yaitu BLT Kabupaten, BLT Provinsi dan BST Kemensos. Dalam rapat kami seluruh kepala desa se kabupaten Sumba Tengah, dengan pihak Dinas Sosial, kami pertanyakan, apakah nama-nama yang telah kami putuskan dalam musyawarah desa khusus tersebut,  bisa diakomodir oleh pemerintah kabupaten. dan pihak dinas sosial, setelah mereka melakukan kroscek terhadap data dan skema bantuan, pihak dinas sosial kabupaten Sumba Tengah memastikan bahwa seluruh data usulan penerima bantuan, akan mendapatkan bantuan. Namun demikian, semua data usulan tersebut, belum langsung diproses pencairan bantuanya, karena pihak pemerintah daerah ingin memastikan terlebih dahulu agar tidak ada lagi warga desa yang masuk kategori keluarga miskin dan kurang mampu terlewatkan dalam usulan oleh desa sebagai penerima bantuan.

Beban Desa ditengah Pandemi Covid-19

Dalam rangka memastikan berlangsungnya program pembangunan desa, beberapa program yang telah ditetapkan dalam RKPDes 2020 dan APBDes 2020, khususnya yang dibiayai dari Dana Desa,  pemerintah Desa Anjiaka melaksanakan lima program penting. Pertama, Pemerintah Desa melaksanakan program pembangunan lima unit Rumah Mandiri, atau rumah sehat  untuk keluarga fakir miskin. Kedua, melaksanakan program pembangunan jalan rabat sepanjang 350 meter. Ketiga, pembangunan towerr air untuk mendukung program pertanian holtikultural dengan sistem solarsel.  Keempat, program pemberdayaan dalam bentuk bantuan hewan ternak (ternak Babi) untuk 15 KK.  Keenam, pemerintah Desa Anjiaka juga menyelenggarakan bantuan meteran listrik untuk 15 KK. Keenam Program tersebut, merupakan hasil kesepakatan bersama masyarakat, BPD dan pemerintah desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 

Pada aspek penggunaan ADD, pemerintah Desa Anjiaka mengalami proses penyesuaian juga. Selain untuk kebutuhan biaya rutin seperti gaji dan juga operasional perkantoran, sesuai keputusan pemerintah daerah, pada tahun anggaran 2020, Desa Anajiaka  tidak lagi memiliki pos anggaran makan dan minum ( nol rupiah). selain itu pos anggaran yang mengalami penyesuaian  (nol rupiah) yaitu pos anggaran perjalanan dalam daerah. hal yang paling “menghawatirkan” dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yaitu, pos anggaran terkait  ATK kantor, juga sangat minim dan bahkan minus.

Persoalan lain yang juga “miris” dihadapi pemerintah desa saat ini, selain diberi tanggungjawab yang “berat” dalam hal menjalankan berbagai program BLT karena berhadapan langsung dengan masyarakat paling bawah, yaitu  pos anggaran tunjangan perangkat desa, juga mengalami penyesuaian. Dengan katalain, “mau tidak mau kami harus potong”. pemotong tunjangan tersebut, dalam rangka  menjalankan ketentuan dari atas.  secara rill pemerintah desa Anjiaka harus memangkas Rp. 59 juta dari APBDes dalam konteks sperubahan APBDes penyesuaian program dan kegiatan, yang di dalamnya juga berkaitan dengan mengakomodir program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa, seperti  program Pemberian Makanan Tambahan (BMT) untuk ibu hamil, Balita, anak paud, dan TK termasuk kelompok lansia.

Harapan Masyarakat

Bagi Masyarakat Desa,  seperti Desa Anajiaka, BLT DD memang cukup  bermanfaat karena telah membantu masyarakat dalam menjaga imunitas tubuh mereka,  namun kucuran dana BLT-DD yang tidak merata kepada seluruh warga telah melahirkan gesekan sosial  baru karena seolah-olah hanya orang yang terkagori miskin yang berhadapan dengan covid 19. Kondisi yang demikian telah menempatkan  perangkat desa   berada dalam posisi dilematis.  Namun sebagai  bagian dari pemerintahan yang ada di level yang bersentuhan dengan masyarakat tidak ada pilihan,  selain  terus melakukan edukasi sosial  dalam meyakinkan warga negara untuk  tunduk dan taat pada regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah di tingkat pusat.

*Penulis,  Kepala Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat-Kabupaten Sumba Tengah – Provinsi Nusa Tenggara Timur

Desa Mitra Lembaga  Strategi Nasional

 

Attachments

Facebooktwitter