75.436 Desa; Solusi Ketahanan Pangan Nasional

75.436 DESA; Solusi Ketahanan Pangan Nasional

Kirno &  Rifa’id

Kekuatan Desa

Belajar dari kasus Pandemi COVID-19 ini kita semua diingatkan kembali bahwa pangan bukan hanya bentuk kebutuhan dasar manusia tapi juga termasuk sebuah negara. Ketersedian pangan tidak hanya menjadi indikator kestabilan ekonomi, sosial dan politik saja namun juga stabilitas sebuah negara. Indonesia sebagai negara yang memiliki kondisi alam yang baik seharusnya mampu memenuhi dimensi pangan baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan kestabilan harga dan pasokan.  

75.436 Desa, merupakan kekuatan potensial untuk menggerakan kebijakan dan program ketahanan pangan nasional atau kedaulatan pangan nasional. Hal ini jika dilakukan secara konsolidatif, sinergi dan terencana oleh institusi negara yang memiliki dan atau beririsan kewenangan terkait sistem dan kebijakan “Ketahanan Pangan Nasional”, seperti BAPPENAS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdangan dan Perindustrian, Kementerian Agraria, Kementerian Desa, serta pemerintah daerah (provinsi, Kabupaten/kota).

Konsolidasi Program Ketahanan Pangan

75.436 Desa, adalah potensi ketahanan pangan nasional yang belum dikelola maksimal, dan tidak masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), artinya bahwa pangan masih menjadi urusan domestik yang direspon dengan cara-cara seperti “pemadam kebakaran”. Oleh sebab itu, jika pemerintah serius ingin mewujudkan ketahan pangan nasional yang menjadi bagian dari cita-cita kedaulatan pangan nasional, maka langkah penting yang harus dilakukan adalah, pertama, tetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Pangan Nasional (KEK-PN), tetapkan Ketahanan/Kedaulatan Pangan sebagai Program Strategis Nasional (PSN), Kedua, Pastikan Alokasi dan Distribusi APBN untuk PSN Ketahanan Pangan Nasional. Ketiga, segara lakukan Konsolidasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam rangka implementasi Ketahanan Pangan Nasional. Keempat, posisikan Desa sebagai mitra strategis penyedia pangan nasional. Keempat point tersebut, tentu saja dijalankan berdasarkan kewenangan dan tupoksi masing-masing, namun terkoneksi dan sinergi

Kementrian Desa sebagai leading sektor urusan desa, maka cara merancang regulasi, kebijakan dan program untuk 75.436 Desa, harus fokus dan mampu menjadi triger meningkatkan PSN Ketahanan Pangan Nasional, dimana desa sebagai “basis produksi pangan nasional”. Disinilah penting ketersedian data potensi dan tipelogi desa.  Tujuanya agar berbagai instrumen kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Desa, merupakan instrument yang aplikatif dan implementatif, seperti peraturan Menteri yang berkaitan dengan Perioritas Penggunaan Dana Desa.

Pada sisilain Kementerian Pertanian sebagai leading sektor segala urusan “pertanian”, memastikan desa (sebagaimana mandat UU No.6/2014), masuk dalam basis program strategis Kementrian Pertanian, khususnya menyangkut tiga hal, pertama, fasilitasi infrastruktur pertanian, kedua fasilitasi supra struktur pertanian, ketiga, insentif pertanian untuk desa.

Peran strategis juga harus dimainkan oleh Kementerian lain, seperti kementerian perindustrian, Perdagangan dan BUMN. Karena salah satu fator mengapa para petani di desa (masyarakat desa) cenderung apatis dan bahkan “hopless” menjadi petani, karena disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, regulasi pertanian dan perdagangan yang ribet (bagi petani dan desa). Kedua, tidak ada kepastian jaminan harga dan pasar (mekanisme tengkulak yang berlaku). Ketiga, suplai dan akses teknologi pertanian oleh desa dan para petani masih terbatas dan cenderung  hight price (mahal).

Peran Penting BUMUN dan BUMD untuk 75.436 Desa, yaitu menciptakan sistem kelembagaan bisnis ketahanan pangan nasional berbasis desa. Artinya BUMN dan BUMN melakukan Kerjasama dengan desa melalui skema kemitraan, dimana jaringan pengaman pangan nasional dan desa dikelola secara partisipatif dengan BUMDes. Dengan katalain BUMDes menjadi “mitra anak asuh” bagi BUMN.

Peran Desa

Pada sisilain, 75.436 Desa dalam merancang program strategis desa, memastikan musyawarah desa RKPDes dan APBDes, dilakukan secara tematik berdasarkan potensi dan tipelogi desa, khusus tentang ketahanan pangan desa, dan ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tentu saja tidak maknai sempit soal ketersedian makanan, akan tetapi ketahanan pangan merupakan satu mata rantai sistem ekonomi desa berbasis agraris dan maritim. Mekanisme tersebut, menjadikan desa sebagai penentu menggerakan sistem ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, sekaligus menjadi lokomotif sistem perkonomian masyarakat desa.

Pada situasi Pandemi covid-19 saat ini, 75.436 Desa pemerintah desa harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang program dan kegiatan, termasuk penggunaan dana desa. Inovasi dan kreatifitas penting dilakukan untuk ketersediaan, dan ketahanan pangan desa. Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan adalah beberapa potensi yang dapat dikelola menjadi sumber ketahanan pangan oleh pemerintah desa. Sebagai contoh, potensi Sagu, singkong, sorgum, jagung, padi, pisang, ikan dan aneka ternak dapat dikembangkan secara produktif dengan menginstalasi dan pemanfaatan teknologi yang ada. Sangat disayangkan apabila potensi yang ada tidak dikembangkan melalui kebijakan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada konteks pembangunan inilah perlu kesadaran akan konsep beragam tidak harus seragam. Merupakan keniscayaan melakukan keseragaman dalam peningkatan potensi ketahanan pangan desa. Faktor geografi, SDM, infrastruktur dan pasar adalah beberapa faktor nyata yang dihadapi desa. Pola copy paste merupakan jebakan pertama ketika melihat keberhasilan daerah lain dalam mengembangkan potensi desa.

Kehadiran negera dalam hal ini melalui Kementrian Desa dapat menjadi ujung tombak dalam pengelolaan potensi pangan desa berdasarkan data yang dimiliki. Akurasi data tentu lebih optimal karena input nya bersifat bottom up. Desa yang memiliki lumbung-lumbung pangan dapat diarahkan untuk menjadi penyokong sumber ketahanan pangan nasional. 

Kita dapat melihat negara Jepang yang memiliki lingkungan rawan bencana seperti gempa dan tsunami. Mereka memikirkan kondisi terburuk akan kebutuhan pangan saat bencana sehingga memiliki  banyak produk olahan pangan awetan dalam kaleng. Di sini peran dunia akademisi sangat penting dimana hasil penelitian tidak hanya berhenti dalam bentuk jurnal dan seminar. Perlu adanya transfer keilmuan kepada masyarakat yang aplikatif dan solutif seperti semakin banyak nya kegiatan Iptek Bagi Masyarakat (IBM).

Hadirnya Dana Desa saat ini ibarat dua mata pisau, di satu sisi dapat membangun desa menjadi lebih mandiri di sisi lain menimbulkan sebuah mekanisme ketergantungan baru daerah dengan pusat. LSN menilai perlu adanya tambahan baru terkait syarat turunnya Dana Desa bagi desa yang memiliki potensi ketahanan pangan, yakni laporan pengelolaan potensi pangan desa, dengan demikian maka keterjaminan pengelolaan potensi pangan desa akan terwujud.

Pengelolaan Desa yang berakar pada potensi pangan desa merupakan salah satu solusi yang dapat dikembangkan dengan melibatkan stakeholder yang ada guna mencapai ketahanan pangan nasional. Desa bukan hanya menjadi obyek program kegiatan yang hanya bersifat asal selesai namun perlu juga membawa potensi tersebut ke konteks desa sebagai penyokong kepentingan nasional.

Salam Berdesa, Desa adalah Solusi

Penulis adalah Manajer Program Ekonomi Kreatif Lembaga Strategi Nasional

https://www.youtube.com/results?search_query=lembaga+strategi+nasional

 

Attachments

Facebooktwitter