Keuangan Desa; Hak Desa dan Kewajiban Negara

Keuangan Desa; Hak Desa dan Kewajiban Negara

(Syarief Aryfaid)

A. Hubungan Desa dan Negara

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan terobosan politik dalam menata relasi (hubungan) Pemerintah Pusat dan Desa, serta Pemerintah Daerah dan Desa yang lebih adil (berkeadilan) dan beradab. Sebab melalui UU No.6/2014 tersebut, negara pada akhirnya “mengakui” desa sebagai wilayah otonom dan menjadikan desa bagian strategis dalam peta jalan pembangunan nasional-kebangsaan. Pengakuan negara terhadap desa tersebut, tentu saja sangat penting, dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pembangunan nasional. Pengakuan tidak hanya bicara pada hal-hal administrative (meskipun itu penting), akan tetapi yang jauh lebih penting adalah soal tanggungjawab dan kehadiran negara dalam segala lini kehidupan masyarakat. Sekali lagi bukan menghadirkan alat-alat dan keuasaan negara, tetapi menghadirkan perangkat kebijakan negara yang bijak dan berpihak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.

UU No.6/2014 juga sebagai jalan alternatif bagi negara untuk mewujudkan system pembangunan nasional dengan konsep bottom-up (bertumpuh dari bawah). Dimana salah satu wujud pengakuan negara terhadap desa yaitu, adanya kewajiban negara mengalokasikan anggaran (keuangan negara) yang bersumber dari APBN kepada desa, atau yang lebih dikenal dengan Dana Desa (DD). Konstruksi DD merupakan HAK DESA dan KEWAJIBAN NEGARA. Artinya bahwa DD bukan “kebaikan hati” pemerintah atau siapapun, akan tetap ia merupakan mandat konstitusi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Konsep tersebut, selaras dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat (sebagaimana disebutkan dalam UU No.6/2014), berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, pengakuan terhadap desa dan tujuan ditetapkan UU No.6/2014 ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

  1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
  3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa,
  4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama,
  5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab,
  6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum,
  7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional,
  8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan
  9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

substansi pasal 18 UUD 1945 tersebut adalah memerintahkan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa, agar memastikan Sembilan (9) point dari pasal 18 tersebut dilaksanakan dengan tanggungjawab dan berkeadilan.

2. Pengakuan Negara terhadap Hak Keuangan Desa

Salah satu pengakuan penting negara terhadap desa yaitu tentang hak keuangan Desa. Dimana konsep keuangan desa yang dimandatkan dalam UU merupakan replikasi dari konsep Keuangan Negara. Konsep keuangan negara didefenisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan.

Pada UU No.6/2014, Pasal 71 dijelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Oleh sebab Desa memiliki hak dan kewenangan dalam hal tatakelola pendapatan desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU No.5/2014, Pasal 72, bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

  1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
  2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  3. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
  4. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
  5. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selain itu desa juga mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Artinya bahwa Desa tidak hanya mendapatkan HAK atas APBN yang berbentuk Dana Desa tersebut, akan tetapi Desa juga mendapatkan “sumber-sumber pendapatan” dari belanja APBN melalui skema program dan kegiatan yang dirancang oleh kementerian atau Lembaga. Banyak pemerintah Desa yang belum mengetahui bahwa pemerintah desa punya potensi sumber pendapatan dari belanja APBN. Hal ini dikarenakan banyak belanja APBN yang obyeknya di Desa, tidak terkoordinasi dan konsolidasi dengan Desa, sehingga belanja APBN tersebut dianggap “out of the pilot”, tidak dalam satu sistem tatakelola keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam UU No.25/2014 dan UU No.17/2013.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, maka penting bagi pemerintah pusat untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan, baik antar kementerian/Lembaga, dan juga dengan desa. Sehingga belanja APBN dalam bentuk berbagai program dan proyek tersebut, tidak saling tumpang tindih dan saling claim. Dan yang lebih parah lagi adanya upaya saling memanipulasi dan malpraktik program dan keuangan.

Potensi pendapatan desa, jika dirancang dalam cara berpikir konsolidatif dan sinkronisasi, antara APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/Kota dan APBDes, maka ada banyak persoalan ekonomi, sosial, kemiskinan, pengangguran dan kemanusiaan yang bisa diselesaikan secara “gotongroyong” dan “keroyokan” Dengan katalain, Skema ADD dan DD bukanlah skema baku yang selama ini dipahami oleh desa menjadi sumber utama pendapatan desa. Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam renstra (rencana strategi) dan rencana kerja SKPD/OPD nya, penting melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan program yang akan dilaksanakan oleh desa sebelum penetapan RKPDes dan APBDes, dan penetapan RKPD dan APBD maupun APBN. Tujuanya agar seluruh program dan kegiatan yang dirancang oleh kementerian/Lembaga pemerintah dan pemerintah daerah (SKPD/OPD) yang berlokasi di desa, tepat sasaran dan sesuai kebutuhan, serta tingkat persoalan yang dihadapi masyarakat desa dalam berbagai sektor. Tujuan berikutnya adalah pemerintah desa mengetahui jenis dan bentuk program apa saja yang dilakukan oleh supra desa tersebut.

Menurut pandangan LSN, bahwa selama ini, terlalu banyak program yang dirancang dan dilaksanakan oleh supra desa, yang desa sendiri tidak mengetahuinya, dan hanya diminta untuk mengadministrasi semua program dan proyek tersebut. Fakta ini merupakan bentuk penegasian terhadap tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendelegitimasi kehadiran UU NO.6/2014 dan juga UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

HAK Desa dari APBD kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah yang dialokasikan ke desa atau yang saat ini bentuk formulasinya yaitu Alokasi dana Desa (ADD) dari kabupaten/kota. Jika ADD tersebut secara “tulus” dimaknai desentralisasi dan sinkronisasi, maka ADD menjadi solusi alternative untuk percepatan pembangunan desa secara beradab.

Alokasi dana Desa tersebut paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Konsep ADD tersebut, juga merupakan HAK DESA dan KEWAJIBAN Pemerintah Daerah terhadap Desa. Berdasarkan beberapa pengalaman empiris tim Lembaga Strategi Nasional (LSN) menermukan fakta, bahwa masih banyak daerah yang menempatkan ADD sebagai komodite politik dan bahkan menempatkan ADD sebagai kebaikan hati pemerintah daerah terhadap Desa. Bahkan dibeberapa kasus LSN menemukan ada pemerintah daerah yang tidak “mencairkan ADD” dan “tidak mengalokasikan ADD”. Secara politik anggaran, makna dari tidak mencairkan, tidak mengalokasikan dan mengurangi persentase ADD tersebut, yaitu ADD sebagai “komodite” politik elit lokal. Padahal dalam UU No.6/2014 telah dijelaskan bahwa bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Penulis adalah Penggiat Berdesa/Direktur Lembaga Strategi Nasional

CP/WA: 081328370083

 

Facebooktwitter