Memahami Prinsip Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa

Memahami Skala Perioritas Penggunaan DD dan Pemanfaatan APBDes

(Syarief Aryfaid)

  1. Pengantar

Pemerintah melalui Kementerian Desa pada tahun 2019 telah menetapkan Permendes No. 11 Tahun 2019 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa.  Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.  Menurut penulis, melalui Permendes No.11/2019, Kementerian Desa ingin menegaskan kepada Desa agar “memahami dan mematuhi” tentang prinsip perioritas penggunaan Dana Desa, yang merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa (DD). Dengan katalain penulis ingin menegaskan bahwa Permendes tersebut, hanya memberikan indikator dan tidak boleh dipahami sebagai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana lapangan.

Sebagaimana dimandatkan dalam UU No.6/2014, bahwa Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat merupakan hak desa. Dimana dalam operasionalisasinya (mengacu pada asas rekognisi dan subsidiaritas), implementasi DD tersebut berdasarkan dua kewenangan rekognitif yang dimilik desa yaitu; Pertama, Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kedua, Kewenangan Lokal Berskala Desa yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Penting bagi pemerintah desa, untuk mengaktualisasi dua kewenangan tersebut di atas, ke jalur konsolidasi aspirasi dan legitimasi masyarakat desa dalam forum yang bernama musyawarah desa. Musyawarah Desa (Musdes) atau yang disebut dengan nama lain merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musdes memiliki fungsi strategis dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat desa, sekaligus sebagai forum intermediary untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di desa.

Secara eksisting, masih banyak pemerintah desa yang “menyepelekan” pentingnya fungsi strategis MUSDES, sehingga berdampak pada terjadinya “krisis legitimasi” pemerintah desa, juga inkonsistensi perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Demikian halnya pada aspek penentuan perioritas penggunaan DD. Pemerintah desa dan BPD memiliki tanggungjawab dan kewajiban agar melaksanakan Musdes dengan proses yang kualitas dan bertanggungjawab, dimana salah satu indikatornya adalah memastikan seluruh elemen masyarakat desa hadir dan berbicara dalam forum Musdes tersebut dan punya kesempatan yang sama yang menyampaikan pikiran dan gagasannya. Sehingga apa yang diputuskan tentang perioritas penggunaan pembangunan desa dan perioritas penggunaan dana desa merupakan hasil mufakat dan kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat desa, dan bukan hasil kesepakatan antara kepala desa, perangkat desa dan BPD saja.

prinsipil, perioritas pembangunan desa tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah apalagi kementerian desa. Pemerintah pusat melalui kementerian desa, hanya memberikan indikator tentang perioritas penggunaan Dana Desa dengan merumuskan prinsip-prinsip dasar yaitu : a). kebutuhan prioritas; b). keadilan; c). kewenangan Desa; d). fokus; e). Partisipatif; f). swakelola; dan g). berbasis sumber daya Desa. Hal ini dijelaskan Pasal 3 Permendes No.11/2019.

  1. Perioritas Penggunaan Dana Desa

Kebutuhan masyarakat desa sebagai makhluk sosial, tentu saja tidak terbatas, yang terbatas hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dari itu pemerintah desa dituntut menguasai metode dan metodologi (Ilmu dan cara) yang tepat untuk, mengelola kebutuhan masyarakat desa. Sikap rasional pemerintah desa sangat dibutuhkan ketika akan memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dengan memegang teguh pada prinsip tatakelola pemerintahan desa yang baik sebagaimana dimaksudkan UU No.6/2014 tentang Desa. Pemerintah desa harus mampu menyesuaikan kondisi atau kemampuan dan kapasitas Desa, baik itu kemampuan keuangan, kemampuan SDM, SDA dan juga kapasitas sosial dan politik masyarakat desa. Oleh sebab itu dalam berbagai literasi ekonomi dan managemen diajarkan tentang pentingnya membuat daftar/list prioritas sebelum menggunakan anggaran, konsep inilah yang kemudian dikenal dengan istilah skala perioritas, yang orientasinya mencegah pemerintah desa dan masyarakat desa berperilaku konsumtif atau serampangan menggunakan Dana Desa dan pemanfaatan APBDes.

Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tercatat, tersusun secara baik oleh pemerintah desa yang dirumuskan melalui proses musyawarah desa. Sebagaimana disebutkan dalam UU Desa, bahwa Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.  Pemahaman sederhanya yaitu, pemerintah desa melakukan pemetaan/memetakan kebutuhan terpenting, kemudian membuat list kebutuhan pendukung. Kebutuhan pendukung yang dimaksud adalah kebutuhan yang pemenuhannya bisa ditunda atau diagendakan dikemudian pada tahun anggaran berikutnya. Dengan katalain Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Dengan adanya skala prioritas, pemerintah desa diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu yang akan tetapkan sebagai program perioritas. Sehingga, pemerintah desa dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan desa (kemampuan anggaran, kemampuan SDM dan kemampuan daya dukung sosial masyarakat).

Manfaat skala prioritas bagi pemerintah desa, sangat membantu desa dalam menggunakan Dana Desa dan pemanfaat APBDes. Dengan mengelola keuangan desa dengan  bijak maka setiap kebutuhan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu mengelola keuangan Desa dengan bijak dapat membiasakan penyelenggara pemerintah desa untuk berperilaku teratur, efisien, efektif, dan melakukan pengeluaran sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan desa dengan lebih baik. Hal ini juga ditegaskan dalam Permendes No/6/2019 pada Pasal 5, bahwa:

  • Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  • Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesejahteraan; Penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.

Berdsasarkan prinsip dan indikator perioritas penggunaan dana desa tersebut di atas, maka pemerintah desa dituntut menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan musyawarah desa, menentukan dan menetapkan jenis/bentuk kegiatan-kegiatan apa saja yang ditetapkan dalam RKPDes dan APBDes di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang harus dicermati yaitu setiap desa memiliki bentuk dan jenis kegiatan yang berbeda-beda (tidak harus seragam), hal ini berdasarkan tingkat persoalan, potensi dan tipelogi desa masing-masing.

  1. Faktor yang Memengaruhi Skala Prioritas

Setiap manusia memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda, setiap desa memiliki  persoalan, kebutuhan dan kemampuan berbeda-beda, termasuk kemampuan keuangan desanya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendapatan Desa, peran dalam masyarakat, dan daya dukung sosial masyarakat.

a) Pendapatan.  Perbedaan jumlah pendapatan pada masing-masing desa, membuat setiap desa memiliki alternatif pilihan yang berbeda. Semakin besar jumlah pendapatan desa akan mendorong pemerintah desa untuk merencanakan dan memenuhi kebutuhan desa dengan standar alternatif yang lebih tinggi. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui, memahami dan mengkur pendapatan desa.

Mengacu pada UU No.6/201, pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari: Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.

  1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabu­paten/Kota
  3. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana ber­imbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  4. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belan­ja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke­tiga; dan
  7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Terkait pendapatan desa tersebut, kemudian diatur dalam Permendagri 113/2014, pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

Pertama, Pendapatan asli desa (PADes), Pendapatan asli desa adalah pungutan dan/atau pendapatan yang dimasukan ke rekening desa, yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa

Kedua, Dana Transfer. Pendapatan desa jenis ini bersumber dari pemerintah (baik pusat maupun kabupaten) melalui transfer antar rekening yaitu dari rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa.

Ketiga, Pendapatan lain-lain. Yang terakhir, pendapatan lain-merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Keseluruhan pendapatan desa akhirnya harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Jika mengacu pada hal tersebut, maka pada posisi inilah peran BUMDes menjadi sangat pentingsebagai salah satu penyumbang untuk menaikkan PADes, sehingga pendapatan desa dapat menjadi kekuatan yang produkstif tidak hanya digunakan untuk konsumsi.

  1. Perbedaan Misi dan Peran Pemerintah Desa. Perbedaan misi dan peran para penyelenggara pemerintah Desa dalam melaksanakan tatakelola pemerintah dan pembangunan desa, juga menyebabkan perbedaan prioritas alternatif. Contohnya, alternatif yang diprioritaskan oleh kepala desa (dimana secaara kewenangan dan kekuasaan Kades punya hal tersebut,) berbeda dengan misi dan peran sekdes, dan perangkat desa lainya, termasuk juga cara merespon persoalan masyarakat desa.
  2. Lingkungan sosial masyarakat Desa. Lingkungan sosial masyarakat desa dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi juga menjadi faktor mempengaruhi skala prioritas yang berbeda dengan lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah.
  1. Cara Menyusun Skala Prioritas Desa

Ada 5 (lima)  hal yang harus dipertimbangkan bagi para penyelenggara pemerintah desa, BPD, LKMD, dan masyarakat desa dalam Menyusun skala perioritas. Dimana Langkah yang paling awal adalah menelaah dan memahami berbagai regulasi dan kebijakan terkait tatakelola keuangan desa dan juga tatakelola pemerintahan dan pembangunan desa, yang kemudian diikuti proses penyusunan dokumen skala prioritas.

  • Tingkat Urgensi Desa. Urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan oleh Desa. Dengan katalain urgensi Desa adalah keadaan dimana pemerintah Desa harus mementingkan sesuatu hal yang harus segera ditindaklanjuti/dikerjakan. Urgensi dalam konteks skala prioritas merupakan tingkat kepentingan pada suatu kebutuhan yang harus dipilih dan harus didahulukan oleh pemerintah desa. Sehingga dalam menentukan sebuah pilihan, pemerintah desa harus memilah kebutuhan mana yang benar-benar urgent dan harus kita dahulukan dalam pemenuhannya.
  • Kesempatan yang dimiliki. Ada kalanya Pemerintah Desa dihadapkan pada situasi di mana kesempatan hanya datang sekali seumur hidup. Jika dirasa memang kesempatan itu sulit datang kembali, maka tidak menutup kemungkinan untuk mendahulukan pada kebutuhan tersebut. Berlaku sebaliknya, jika dirasa kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangat sering, maka tinjaulah pilihan lain yang lebih dibutuhkan.
  • Pertimbangan Masa Depan. Masa depan Desa merupakan sebuah waktu dimana Desa akan hidup pada masa tersebut secara berkemajuan, namun harus dipersiapkan sejak saat ini. Di dalam menentukan skala prioritas, pemerintah desa Bersama masyarakat desa penting pertimbangan masa depan sifatnya untuk kebutuhan jangka panjang.
  • Kemampuan Desa. Sebaik dan setepat apapun pemerintah desa Bersama masyarakat desa menentukan sebuah pilihan, namun tidak disertai dengan kemampuan yang memadai maka hal tersebut hanyalah sia-sia. Dalam hal penentuan prioritas, kemampuan desa merupakan sebuah tolak ukur untuk melihat seberapa besar kemampuan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam menetapkan pilihan yang telah ditentukan, baik dari segi keahlian, ekonomi, usaha yang akan dilakukan, maupun yang lainnya.
  • Pertimbangan dalam Berbelanja. Pemerintah Desa pasti dihadapkan pada sebuah kebutuhan barang atau jasa yang perlu dibeli (pengadaan), maka berbelanjalah dengan pedoman berikut: tempat yang tepat, waktu yang tepat, harga yang tepat, mutu yang tepat, dan jumlah yang tepat. Hal Ini dimaksudkan agar pemerintah desa tidak terjadi salah pilih dan membantu dalam hal efisiensi dan efektifitas keuangan desa.

Penjelasan di atas, setidaknya menjadi metdologi untuk memahami narasi Permendes No/6/2019, dan juga terkait pilihan-pilihan program yang dirancang pemerintah desa.  Seperti program peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk: a). membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; b). menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan; c). meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

Untuk merancang dan menentukan program penanggulangan kemiskinan desa,  pemerintah desa mengkaji secara komprehensif agar menemukan skala perioritas penggunaan Dana Desa dan pemanfaatan APBDes untuk  membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

Program tersebut, ada baiknya dielaborasi atau disinkronisasikan dengan program perioritas di bidang peningkatan pelayanan publik, dimana APBDes juga di alokasikan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial, yang skala programnya bisa dirumuskan sesuai kebutuhan masing-masing desa.

Penulis adalah : Penggiat Desa dan Direktur Lembaga Strategi Nasional

CP/WA: 081328370083

 

Attachments

Facebooktwitter