Program Strategis Desa Membangun Manggarai Barat

9 Program Strategis Membangun Manggarai Barat dari Desa

(Muhammad Achyar, S.H)

 

Pengantar

Saya memulai dari narasi substansi UUD 1945 yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih khusus  Pasal 33, yang menyebutkan; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dikelola dan atau digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Narasi tersebut terasa seperti dongeng di siang bolong. Secara empiris menunjukan  substansi Pasal 33 tersebut mengalami distorsi makna ketika ia menjadi sebuah kebijakan, dan semakin termarginal ketika menjadi sebuah program dan proyek.  Kekayaan alam Indonesia, termasuk yang ada di desa, telah dan sedang tidak dikuasa oleh negara, melainkan dikuasai oleh pihak “asing” dan swasta. Proses liberalisasi subtasi Pasal 33 tersebut terus terjadi, dan bahkan ada kecenderungan ekslasi “konflik” antara negara dan masyarakat, masyarakat dan kelompok pengusaha (coorporate), dan bahkan  Desa dengan pemerintah Daerah, terus meningkat. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, salah kelola kewenangan dan kekuasaan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Sehingga masyarakat-lah yang selalu dirugikan atas salah kelola kewenangan dan kekuasaan tersebut.

Berbagai kasus menunjukan bahwa Masyarakat dan Desa tidak berdaya ketika berhadapan dengan pemerintah supra desa terkait pengelolaan kekayaan alam di desanya. Ketidakberdayaan tersebut disebabkan,  oleh beberapa faktor, antaralian, masyarakat dan desa tidak menjadi bagian penting dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara tersebut. Seperti pengelolaan kekayaan alam untuk sektor pariwisata,  pengelolaan sumber daya air, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pengelolaan kekayaan negara disektor pertanian kehutanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi masyarakat dan desa hanya menjadi subordinat atas  proses eksploitasi tersebut. Dimana dibanyak tempat pengelolaan kekayaan alam tersebut tidak dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah justru melakukan privatisasi, atau menyerahkan kewenanganya kepada pihak swasta. Pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, hanya mengejar skema bagi hasil melalui Pajak dan Retribusi.

Kemitraan Pengelolan Aset

Mengapa Pemerintah Tidak Mengoptimalkan peran BUMN, BUMD dan BUMDes? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam berbagai diskusi kami degan para penggiat desa. Dan saya fokus soal kewenangan desa berkaitan pengelolaan kekayaan alam dan potensi  yang ada di desa. Dimana saat ini proses privatisasi kekayaan desa terus terjadi. Pengelolaan tempat wisata desa banyak dilakukan oleh pihak swasta, baik itu dalam bentuk perorangan maupun oleh swasta sebagai coorporate.  Pemerintah daerah hampir seluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pasti memiliki BUMD, dan mayoritas BUMDnya mengurusi soal AIR (PDAM) dan Perbankan.  Artinya bahwa pemerintah Daerah belum berpikir strategis melindungi masyarakatnya dari proses eksploitasi dan marginalisasi.  Mengapa pemerintah daerah tidak memfasilitasi dan mengakomodir pengelolaan seluruh aset dan kekayaan alam di daerah dan juga tersebut dalam skema BUMD dan BUMDEs berbasis masyarakat lokal?.

Artinya bahwa menterjemahkan Pasal 33 tersebut dalam skema kebijakan strategis. Sebagai contoh, pemerintah dapat mendirikan BUMD terkait pengelolaan wisata desa, dimana BUMD tersebut bekerjasama saling memberdayakan dan mencerdaskan dengan BUMDes (kalau belum ada BUMDes, fasilitasi mereka/desa untuk mendirikan BUMDes). Tujuanya adalah agar peran negara tidak diminorkan kehadirannya dalam mengelola aset dan kekayaan alam Indonesia tersebut. Pemerintah bisa meregulasi agar BUMD bermitra dengan BUMDes dalam mengelola dan memfasilitasi layanan publik yang baik, termasuk pengelolaan Sumber daya alam, seperti pengelolaan Air Bersih melalui kemitraan PAMDes (perusahaan Air Minum Desa/BUMDes) dengan PDAM milik pemerintah daerah (seperti yang dilakukan dikabupaten Gunungkidul).  Bisa juga pengelolan sektor pariwisata, dimana BUMD bekerjasama dengan BUMDes membangun destinasi wisata di desa. Disektor pertanian, misalnya pemerintah daerah dan desa bisa bekerjasama mendirikan BUMD dan BUMDes terkait  penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, dan pengelolaan hasil pertanian (seperti yang dilakukan di kabupaten Kulonprogo-DIY). Artinya skema kemitraan tersebut merupakan skema memperkuat kehadiran negara dalam mengakomodir dan mengartikulasikan kepentingan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Satu sisi pemerintah melarang pemerintah desa untuk menarik pajak dan retribusi, tapi pada sisilain belum ada upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat peran negara melalui berbagai jenis dan bentuk badan usaha milik Daerah maupun milik Desa tersebut.Dalam skema yang lebih besar, bisa juga dirancang soal kerjasama dan kemitraan antara BUMN, BUMD dan BUMDes dalam “mengamankan seluruh keakayaan alam negeri ini, khususnya di Manggarai Barat dalam hal pengelolaan. Jangan pemerintah dikit-dikit diserahkan pengelolaan nya kepada pihak swasta.  Itulah prinsip dasar dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, dimana negara hadir bukan hanya pada aspek mengatur banyak hal, tapi hal-hal yang diatur justru menegasikan prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Kehadiran negara (pemerintah daerah Manggarai Barat) secara konkrit dalam pengelolaan aset dan kekayaan alam di Manggarai Barat sangat memungkinkan dilakukan melalui skema kerjasama Badan Usama Milik Negara, Daerah dan Desa. Privatisasi aset negara yang pengelolaanya dilimpahkan kepada  pihak swasta termasuk pihak asing, tentu saja sangat merugukan masyarakat. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan BUMN saat masih di bawah kendali pemerintah sendiri. Tindakan privatisasi aset negara ini masih banyak dilakukan hingga saat ini, karena longgarnya aturan di bidang tersebut. Pemilikan swasta atas aset negara tidak hanya dilakukan terhadap BUMN maupun perusahaan-perusahaan milik pemerintah melalui privatisasi, tetapi juga pemilikan oleh swasta terhadap aset negara oleh pejabat negara, melalui pengalihan aset negara menjadi milik pribadi oleh mantan pejabat maupun pihak ketiga.

9 Program Strategis

Berdasarkan narasi tersebut di atas,  penulis, yang saat ini juga ambil bagian dalam proses kontestasi politik di Manggarai Barat menawarkan beberapa program khusus dan strategis untuk menjadikan desa sebagai aset strategis Kabupaten Manggarai Barat.

  1. 1 Desa 100 entreprenuer. Program ini merupakan hasil kajian penulis bersama tim tentang pentingnya melahirkan pengusaha-pengusaha lokal desa yang tangguh dan menjadi benteng perkenomian desa.
  2. 1 Desa 1 Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini dirancang untuk mengakomodir aspirasi dan kepentingan masyarakat desa berdasarkan potensi masing-masing desa.  Melalui BLK tersebut masyarakat desa akan dilatih soft skil dan hard skil (berbagai keterampilan khusus) masyarakat desa, berdasakan potensi dan tipelogi desa. Dimana keluaran dari program ini mampu melahirkan tenaga kerja yang siap mengelola potensi desanya.
  3. 1 Desa 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 1 Kecamatan 1 BUMDes bersama. Program ini dirancang untuk memfasilitasi dan mengkomodir  pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, serta menjadi “common house” rumah bersama para pengusaha desa dan masyarakat desa untuk menjaga dan mengelola berbagai potensi ekonomi desa dari kerja-kerja para pemburu rente dan eksploitasi oleh para pemilik modal besar.
  4. 1 Desa 1 Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes). Program ini adalah konkrit dari pengembangan unit usaha BUMDes dan kerjasama dengan BUMD. Program ini sekaligus menyelesaikan persoalan layanan air besih di desa-desa di kabupaten Manggarai Barat.
  5. Desa Wisata berbasis Masyarakat. Program Industrialisasi Pariwisata berbasis masyarakat dan Desa melalui skema kemitraan APBDes, APBD, dan APBN dirancang untuk memperkuat prakarsa dan peran serta masyarakat desa dalam merencanakan dan mengelola potensi wisata desa. Program ini sekaligus mengkoreksi kebijakan tatakelola pariwsata yang menegasikan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa yang selama ini telah merugikan masyarakat desa.
  6. Menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis Berbasis Desa. Program ini sebagai upaya pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi disektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan,  kelautan, pariwisata, home industri, dan lain sebagainya.
  7. Reformasi Birokrasi berbasis Merit Sistem, E-Governance, dan Re-Iventing Government. Program ini dirancang untuk mewujudkan struktur dan tatakelola birokrasi yang memiliki kapasitas dan mentalitas melayani masyarakat, dan bekerja berorientasi pada hasil. Melalui tiga mantra tersebut di atas, khususnya Re-Iventing Government, para birokrat (ASN) akan dilatih  (diklatpim) dan dilanjutkan studi ke jenjang berikutnya, agar menjadi ASN yang profesional dan bekerja dalam strutur organisasi pemerintah layaknya ia bekerja pada sebuah “perusahaan”.
  8. BUMD dan BUMDes Perusahaan Rakyat. Program ini dirancang dengan tujuan agar BUMD dan BUMDes di Kabupaten Manggarai Barat, sebagai dua instrument strategis yang mengelola berbagai potensi dan kekayaan alam Lokal Manggarai Barat, termasuk aktif menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Manggarai Barat.
  9. Rumah Sehat, Rumah Gratis layak huni untuk Warga Kurang Mampu. Program ini dirancang melalui skema kemitraan antara APBD, APBDes, APBN dan Pihak Swasta ( CSR).

Semua program tersebut di atas, dirancang berdasarkan visi besar Membangun Manggarai Barat dari Desa.  Desa adalah masa depan Manggarai Barat, jika desa makmur dan sejahterah maka Manggarai Barat Unggul.

(Penulis adalah Manajer Program Advokasi Lembaga Strategi Nasional, Advokat dan Kandidat Kepala Daerah Mangarai Barat)

 

 

 

Attachments

Facebooktwitter