Sinkronisasi RPJMD dan RTRW

Urgensi Sinkronisasi Visi RPJMD dan RTRW

 (Syarief Aryfaid)

Pengantar

Makna subtansi Daerah Otonom sebagaimana diatur dalam UU No.23/214 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No.23/2014 menekankan prinsip pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. dimana urusan tersebut di kelompok mnejadi dua yaitu urusan absolut dan urusan kongruen. Dimana dalam konsep Negara Kesatuan, maka untuk melaksanan pembagian urusan pemerintahan tersebut, dibentuk instansi vertikal dan horisontal (wilayah administratif). Instansi Vertikal merupaka perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pemerintah Pusat melalui UU No.23/2014 mengadministrasikan dua urusan penting dalam konteks desentralisasi, yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pertama, Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Kedua, Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.  Kedua jenis urusan tersebut, tentu saja dalam rangkan meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat tanpa diskriminatif dan dilakukan secara adil dan profesional.  Kedua urusan (wajib dan pilihan) tersebut, memastikan Pelayanan Dasar sebagai pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, yang terencana dan terukur kualitas dan kuantitas standar pelayanannya yaitu mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atau dikenal dengan istilah SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Oleh sebab itu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dituntut memiliki visi, misi dan perencanaan pembangunan daerah yang visioner dan berorientasi pada dua jenis urusan tersebut di atas, dan memastikan terselenggaranya pemenuhan hak hak dasar masyarakat.  Visi, misi dan perencanaan pembangunan tersebut tentu saja sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah masing-masing.  Selain pemerintah daerah, harus memastikan memiliki dan/atau didukung oleh perangkat daerah yang mumpuni dan punya kapasitas yang baik dalam mengeksekusi visi, misi dan program yang dirumuskan oleh bersama.  Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23/2014, perangkat  daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.  Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah pada saat memimpin suatu pemerintahan adalah, rendahnya daya dukung dan kapasitas birokrat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dan bahkan di beberapa kasus, perangkat daerah cenderung bekerja “menggugurkan kewajiban”, dan bahkan bekerja pada wilayah politik pragmatis dengan perangai oligarki.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan UU No. 25/2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Makna usaha sistematik dalam narasi UU tersebut yaitu  adanya upaya yang dilakukan secara terencana dan terukur yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah baik bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak menciptakan ketergantungan (dependent development), akan tetapi mampu menggerakan seluruh potensi yang ada di daerah tersebut yang dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilan dan kemanfaatanya (profit dan bennefit development)

Mengutip pemikiran Durkheim, Weber, dan Marx, tentang pembangunan dari perspektif sosiologi klasik (pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelan­jutan). Yang menjelaskan bahwa  pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me­menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Pemikiran tersebut sekaligus menekankan pentingnya perencanaan pembangunan dan menemukan banyak alternatif. Degan katalain, pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehi­dupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Baik Durkheim, Weber, dan Marx, sepakat bahwa pembangunan yang terencana harus mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Artinya bahwa pemba­ngunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Siagian (1994) yang menyebutkan pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan per­ubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasas­mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Dalam konteks pembangunan daerah, maka dokumen perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat wajib (secara administratif), akan tetapi ia menjadi panduan apa yang akan dilakukan dan dicapai 1, tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan 25 tahun  ke depan. Oleh sebab itu pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Pada aspek ini, banyak daerah seringkali “menyepelekan” pentingnya dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas (RPJPD, RPJMD, RKPD), sehingga berdampak pada rendahnya kapasitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.  Seperti dijelaskan dalam UU No.23/2014 maupun UU No.25/2004 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Kembali ke soal dokumen perencanaan dalam hal ini RPJMD dan RKPD, berdasarkan temuan tim LSN, bahwa mayoritas perangkat daerah dan bahkan ASN daerah tidak mengetahui persis apa isi subtansi dokumen tersebut, dan kemana arah pembangunan daerahnya. Ini sangat ironis, perangkat daerah saja tidak paham isi subtansi RPJMD, lalu bagaimana dengan masyarakat?. Ini kondisi empiris nan miris tentang tatakelola pemerintahan dan pembangunan daerah saat ini.  belum lagi ketika kita bisa tema sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan daerah, pembangunan daerah dan nasional, terlalu banyak gap dan ketimpangan yang terjadi. Inilah salah satu faktor penyebab terjadi stagnasi dan under development yang dihadapi pemerintah daerah,

Untuk menguji hal tersebut, kita bisa menanyakan ke para pejabat daerah dan juga para anggota DPRD, pertanyaanya sederhana “apa tematik pembangunan  tahun ini dan apa program strategis daerah tahun ini?”  penulis bisa memastikan para pejabat dan politisi tersebut tidak mampu menjelaskan dengan baik, sebab dalam praktiknya selama ini, pembangunan daerah adalah hasil “kebut semalam”, baik itu melalui mekanisme musrenbang, reses, dan lain sebagainya.  Belum lagi kalau kita mengajukan pertanyaan, apakah anda mengetahui visi dan misi kepala daerah terpilih (pemerintah daerah)?. Karena menurut UU, RPJMD, RKPD merupakan hasil pengejawantahan dari Visi kepala daerah terpilih.

 Kesesuaian RTRW dan RPJMD

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri No.  13/2016 tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD). Melalui peraturan ini, pemerintah pusat memerintahkan kepada seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) agar melakukan  evaluasi dan revisi dokumen RTRD/RTRW. Kebijakan tersebut, sekaligus melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Dalam Permendagri No. 13/2016 dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota merupakan hasil perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah merupakan suatu keharusan, dan bahkan dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan dan pedoman penting bagi pemerintah daerah, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan melaksanakan pembangunan daerah. Dan bahkan menurut penulis dokumen RTRW sangat penting tidak hanya untuk pemerintah daerah, akan tetapi juga oleh masyarakat dan pihak swasta, agar dalam melakukan berbagai aktivitas pembangunan memiliki pedoman dan panduan yang jelas.  Hal ini diperkuat dalam UU NO.23/2014 dan UU No. 25/2004 yang menyebutkan agar pemerintah daerah, masyarakat dan swasta dalam menyusun perencanaan pembangunan harus mengacu pada dokumen RTRW.

Lagi-lagi pada aspek ini sering terjadi. Ketika  bicara sinkronisasi dokumen,  pemerintah daerah seringkali alpa dan bahkan saling menegasikan. Dengan katalain, pemerintah daerah pada saat menyusun perencanaan pembangunan daerah seringkali tidak menjadikan dokumen RTRW sebagai rujukan. Alhasil dilapangan banyak ditemui kasus overlap dan tumpang tindih kewenangan, serta pembangunan yang tidak berbasis tipologi dan karakteristik wilayah peruntukan, dan lagi-lagi masyarakat selalu menjadi korban.  Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk menyusun dokumen RTRD/RTRW dan juga Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang yang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang wilayahnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap kepentingan ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

Pada berbagai kesempat, ketika penulis dimintai untuk terlibat melakukan review dokumen RPJMD kabupaten/kota, penulis menemukan banyak persoalan dan tidak nyambung-nya antara dokumen RTRW dan RPJMD, sehingga pola perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sifatnya adalah developing by accident (pembangunan karena aksidental). Penulis banyak menemukan tidak sinkron antara berbagai dokumen dan juga kebijakan, serta kepentingan masyarakat. Sehingga seringkali menyebutkan bahwa masih banyak pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunanbya “bertentangan dengan kepentingan umum” yaitu kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. Apalagi kalau proses evaluasi tersebut di matrix-kan dengan dokumen anggaran yang saat ini pemerintah pusat menggunakan paradigma money follow program, maka publik akan menemukan kebijakan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan umum.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.  Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD,RKPD) dan pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu mekanismenya yaitu melakukan evaluasi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Proses tersebut merupakan pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Proses evaluasi yang baik berdasarkan pengalaman penulis yaitu melibatkan multi stakeholders dan multi disiplin ilmu. Karena praktik selama ini, evaluasi hanya dilakukan oleh tim terbatas dan bahkan di “pihak ketigakan”. Artinya, partisipasi, prakarsa rakyat, baik sebagai masyarakat, sebagai warga negara, sebagai subyek pembangunan seringkali diabaikan. Sehingga hasil dari evaluasi tersebut hanya berupa dokumen yang diselaraskan dengan dokumen yang di atasnya (dalam hal ini hanya mengakomodir ketentuan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi). Dan ketika ditanya sejauh mana proses evaluasi dokumen tersebut mengakomodir dan mengartikulasikan aspirasi dan prakarsa masyarakat, tentu kita mendapatkan jawaban yang sangat teknokratis.

Dalam UU No.23/2014 yang kemudian yang dipertegas dalam Permendagri No.86/2017 menyebutkan bahwa untuk pemerintahan daerah diharuskan melakukan evaluasi dan pengengalian pembangunan daerah, yang mencakup dokumen RPJPD, RPJMD dan bahkan visi pemerintah daerahnya. Tujuanya adalah agar terjandinya sinkronisasi antara aspirasi masyarakat, ekspektasi pemerintah dan juga linked dengan RPJP, RPJMN di tingkat nasional. Inilah pentingnya evaluasi  RPJPD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Tantangan Perubahan

Ada beberapa tantang penting yang dihadapi Pemerintah Daerah:

  • Visi yang belum Visioner
  • Misi yang belum aksioner
  • RPJPD dan RPJMD belum tersinkronisasi dan terkonsolidasi dengan prakarsa masyarakat dan juga RTRW.
  • RTRW belum mengakmodir tipelogi dan zonasi potensi daerah
  • RKPD dan APBD belum berbasis tematik program dan money follow program
  • Kapasitas Perangkat Daerah masih pada level Pejabat birokrat

 

(Penulis adalah Direktur Lembaga Strategi Nasional & Penggiat Desa)

CP: 081328370083

Attachments

Facebooktwitter