Pengelolan Aset dan Kekayaan Asli Desa

Pengelolaan Aset Desa

(Syarief Aryfaid)

Pengantar

Saya memulai dari narasi substansi UUD 1945 yang menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih khusus  Pasal 33, yang menyebutkan.

  • Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  • Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  • Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut secara jelas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dikelola dan atau digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Narasi tersebut terasa seperti dongeng di siang bolong. Secara empiris menunjukan  substansi Pasal 33 tersebut mengalami distorsi makna ketika ia menjadi sebuah kebijakan.  Kekayaan alam Indonesia, termasuk yang ada di desa, telah dan sedang tidak dikuasa oleh negara, melainkan dikuasai oleh pihak “asing” dan swasta. Proses liberalisasi subtasi Pasal 33 tersebut terus terjadi, dan bahkan ada kecenderungan ekslasi “konflik” antara negara dan masyarakat, Masyarakat dan Desa, Desa dengan pemerintah Daerah, Masyarakat dengan Pemerintah daerah, terus meningkat. Hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, salah kelola kewenangan dan kekuasaan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Sehingga masyarakat-lah yang selalu dirugikan atas salah kelola kewenangan dan kekuasaan tersebut.

Berbagai kasus menunjukan bahwa Masyarakat dan Desa tidak berdaya ketika berhadapan dengan pemerintah supra desa terkait pengelolaan kekayaan alam di desanya. Ketidakberdayaan tersebut disebabkan,  oleh beberap faktor, antaralian, masyarakat dan desa tidak menjadi bagian penting dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara tersebut. Seperti pengelolaan kekayaan alam untuk sektor pariwisata,  pengelolaan kekayaan negara disektor pertanian kehutanan, kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi masyarakat dan desa hanya menjadi subordinat atas  proses eksploitasi tersebut. Dimana dibanyak tempat pengelolaan kekayaan alam tersebut tidak dilakukan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah justru melakukan privatisasi, atau menyerahkan kewenanganya kepada pihak swasta. Pemerintah, baik itu pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, hanya mengejar skema bagi hasil melalui Pajak dan Retribusi.

Kemitraan Pengelolan Aset

Mengapa Pemerintah Tidak Mengoptimalkan peran BUMN, BUMD dan BUMDes? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam berbagai diskusi kami degan para penggiat desa. Dan saya fokus soal kewenangan desa berkaitan pengelolaan kekayaan alam dan potensi  yang ada di desa. Dimana saat ini proses privatisasi kekayaan desa terus terjadi. Pengelolaan tempat wisata desa banyak dilakukan oleh pihak swasta, baik itu dalam bentuk perorangan maupun oleh swasta sebagai sebuah coorporate.  Pemerintah daerah hampir seluruh daerah di Indonesia, pasti memiliki BUMD, dan mayoritas BUMDnya mengurusi soal AIR (PDAM) dan Perbankan.  Artinya bahwa pemerintah Daerah belum berpikir strategis melindungi masyarakatnya dari proses eksploitasi dan marginalisasi.  Mengapa pemerintah daerah tidak memfasilitasi dan mengakomodir pengelolaan seluruh aset dan kekayaan alam di daerah dan juga tersebut dalam skema BUMD dan BUMDEs. Artinya bahwa menterjemahkan Pasal 33 tersebut dalam skema kebijakan strategis.

Sebagai contoh, pemerintah dapat mendirikan BUMD terkait pengelolaan wisata desa, dimana BUMD tersebut bekerjasama saling memberdayakan dan mencerdaskan dengan BUMDes (kalau belum ada BUMDes, fasilitasi mereka/desa untuk mendirikan BUMDes). Tujuanya adalah agar peran negara tidak diminorkan kehadirannya dalam mengelola aset dan kekayaan alam Indonesia tersebut. Pemerintah bisa meregulasi agar BUMD bermitra dengan BUMDes dalam mengelola dan memfasilitasi layanan publik yang baik, termasuk pengelolaan Sumber daya alam, seperti pengelolaan Air Bersih melalui kemitraan PAMDes (perusahaan Air Minum Desa/BUMDes) dengan PDAM milik pemerintah daerah (seperti yang dilakukan dikabupaten Gunungkidul).  Bisa juga pengelolan sektor pariwisata, dimana BUMD bekerjasama dengan BUMDes membangun destinasi wisata di desa. Disektor pertanian, misalnya pemerintah daerah dan desa bisa bekerjasama mendirikan BUMD dan BUMDes terkait  penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, dan pengelolaan hasil pertanian (seperti yang dilakukan di kabupaten Kulonprogo-DIY).

Artinya skema kemitraan tersebut merupakan skema memperkuat kehadiran negara dalam mengakomodir dan mengartikulasikan kepentingan dan hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Satu sisi pemerintah melarang pemerintah desa untuk menarik pajak dan retribusi, tapi pada sisilain belum ada upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat peran negara melalui berbagai jenis dan bentuk badan usaha milik Daerah maupun milik Desa tersebut.

Dalam skema yang lebih besar, bisa juga dirancang soal kerjasama dan kemitraan antara BUMN, BUMD dan BUMDes dalam “mengamankan seluruh keakayaan alam negeri ini, khususnya dalam hal pengelolaan. Jangan pemerintah dikit-dikit diserahkan pengelolaan nya kepada pihak swasta.  Itulah prinsip dasar dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, dimana negara hadir bukan hanya pada aspek mengatur banyak hal, tapi hal-hal yang diatur justru menegasikan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Kehadiran negara secara konkrit dalam pengelolaan aset dan kekayaan alam negeri ini sangat memungkinkan dilakukan melalui skema Badan Usama Milik Negara, Daerah dan Desa.

Privatisasi aset negara oleh pribadi maupun asing ini dapat merugikan bangsa. Bila deviden yang dulunya dihasilkan BUMN sebagian besar langsung masuk kas negara, dengan beralihnya kepemilikan aset, secara otomatis pemerintah hanya akan mendapat pemasukan dari pajak. Padahal nilai nominal yang diperoleh dari pajak masih terlalu kecil, jika dibandingkan dengan pemasukan BUMN saat masih di bawah kendali pemerintah sendiri. Tindakan privatisasi aset negara ini masih banyak dilakukan hingga saat ini, karena longgarnya aturan di bidang tersebut. Pemilikan swasta atas aset negara tidak hanya dilakukan terhadap BUMN maupun perusahaan-perusahaan milik pemerintah melalui privatisasi, tetapi juga pemilikan oleh swasta terhadap aset negara oleh pejabat negara, melalui pengalihan aset negara menjadi milik pribadi oleh mantan pejabat maupun pihak ketiga.

Pengelolaan Aset Desa.

Apa itu Aset Desa? Dalam permendagri No 1. Tahun 2016 disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan  asli  milik  Desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Defenisi tersebut sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah desa sudah melakukan inventarisasi, pendataan dan pencataan aset desa? Atau jangan-jangan desa tidak mengetahui kalau di desanya punya aset yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan yang baik?.

Bila merujukan Permendagri tersebut di atas, desa memiliki beberapa jenis aset desa terdiri atas:

  1. Kekayaan asli desa;
  2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  3. Kekayaan desa  yang diperoleh   dari   hibah   dan sumbangan atau yang sejenis;
  4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dar iperjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  5. Hasil kerja sama desa; dan
  6. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Adapun Kekayaan Asli Desa yang maksud dalam peraturan tersebut terdiri dari, a) tanah kas desa; b)pasar desa; c) pasar hewan; d)tambatan perahu; e) bangunan desa; f) pelelangan ikan yang dikelola oleh desa; g) pelelangan hasil pertanian; h) hutan milik desa; i) mata air milik desa; j)pemandian umum; dan k) lain-lain kekayaan asli desa.

Jenis kekayaan Asli Desa yang disebutkan di atas, tentu saja tidak semua desa memilikinya. Dan menurut penulis  yang seringkali menjadi persoalan terkait kekayaan asli desa yaitu, Hutan Milik Desa, Mata Air Milik Desa, Pemandian Umum,  dan kekayaan lain, seperti  kekayaan Goa Milik Desa, kekayaan potensi sumber daya alam yang berpotensi untuk sektor pariwisata, dan lain sebagainya. Dimana secara eksisting masih banyak desa yang belum mendata dan mencatatnya serta mem-perdes-kan aset desa tersebu sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  Pada sisilain, pemerintah supra desa, seringkali “mencaplok” dan tidak mengakui dan memberikan kewenangan kepada desa terkait Aset desa khususnya kekayaan asli desa tersebut.  Dampaknya adalah pada saat desa akan merencanakan pengelolaan aset dan kekayaan asli desa tersebut, tidak bisa diakomodir dalam APBDes, sebab dalam aturanya, desa hanya dapat merencanakan keuangan desa (APBDEs) yang menjadi kewenanga desa tersebut.

Pada aspek inilah seringkali terjadi konflik kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, atau antara masyarakat dengan pemerintah daerah.  Kondisi ini jika tidak diselesaikan dengan baik, maka yang rugi adalah masyarakat. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk duduk bersama melakukan musyawarah terkait pendataan dan pencatatan aset dan kekayaan milik desa tersebut.

Khusus untuk aset aset strategis, yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa dan juga daerah, maka pemerintah desa dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan aset tersebut melalui skema kemitraan pembiayaan BUMD dan BUMDes. Contoh, misalanya disuatu desa memiliki potensi wisata laut, wisata pegunungan dan lain sebagainya, dimana secara eksisting lokasi wisata tersebut ada di desa A, maka untu meningkatkan pemanfaat potensi wisata tersebut, pemerintah daerah dandesa bersempakat membangun infrastruktur pariwisatanya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Setelah infrastruktur pendukung tersebut tersedia/terbangun dengan baik, maka langkah selalanjutnya, pemerintah daerah menyerahkan pengelolaanya pada BUMD, dan BUMD bekerjasama dengan BUMDes untuk secara bersama-sama mengelola kekayaan alam wisata desa tersebut.  Konsep kemitraan ini sangat penting dilakukan, agar aset dan kekayaan alam strategis desa tidak dikuasai oleh perseorangan maupun pihak asing (privatisasi dan swastanisasi).  Ingat prinsip utama BUMDes dan BUMD adalah melayani dan memberikan manfaat, baru kemudian mencari ketungan (bennefit dan profit), sebab setiap badan usaha milik Pemerintah, fungsi utamanya adalah melayani (public goods).

Untuk mendukung hal tersebut, maka penting bagi pemerintah desa melakukan pengelolaan aset yang baik dan benar, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No.1/2016, yang menjelaskan Pengelolaan Aset  Desa  merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,  pelaporan, penilaian,   pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian aset Desa.

Privatisasi aset dan atau salah kelola aset dan kekayaan desa amupun daerah mengakibat hilangkan potensi manfaat (opportunity loss) yang menjadi beban negara. Besaran potensi manfaat, baik manfaat finansial dan non finansial yang dapat diperoleh apabila aset dan kekayaan asli desa tersebut berhasil dimanfaatkan, diinvestasikan, maupun  dikelola dengan baik dan profesional dengan prinsip highest and best use, jumlahnya cukup signifikan. Hal ini bisa kita chek dan lihat langsung di desa kita masing-masing, begitu banyak aset dan kekayaan alam asli desa yang belum dijadikan potensi untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Selain belum melakukan pendataan dan iventarisasi aset, rendahnya kepekaan pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam membaca peluang pengelolaan aset dan kekayaan asli desa, juga menjadi faktor terjadi “pencaplokan” aset dan kekayaan asli desa.  Menurut Kementerian Keuangan, semakin bertambah jumlah aset yang mangkrak dan tidak dikelola, maka semakin tidak efisien dan tidak optimalnya Pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dan desa.  Masih mengutip pernyataan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), bahwa dalam melaksanakan optimalisasi aset, terdapat 2 (dua) jenis tantangan utama yaitu tantangan peraturan (regulatory constraint) dan tantangan kelembagaan (institutional constraint). Artinya bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah desa dari sisi regulatory constraint, penting merumuskan koridor hukum pengelolaan kekayaan kekayaan daerah, dan juga kekayaan asli desa didesain agar sistem pengendalian internal pengelolaan aset dan kekayaan (asli desa) menjadi perisai yang kuat untuk menjaga negara ( dan desa) dari kehilangan aset-asetnya. Hal ini menjadi rintangan dalam upaya mengoptimalisasikan aset secara efektif karena manajemen properti memerlukan ruang gerak yang lebih luas untuk berbagai terobosan dan fleksibilitas, sementara tata kelola instansi pemerintah didesain untuk mengedepankan prudensialitas dan mekanisme birokrasi.

Sedangkan dari sisi institutional constraint, terjadi karena karakteristik, budaya birokrasi, serta kompetensi SDM yang bersifat generalis dan tidak didesain untuk menjadi unit yang responsif, fleksibel, otonom dalam mengelola aset, serta memiliki tenaga ahli spesialis yang bernaluri bisnis. Selain itu, sampai dengan saat ini belum ada unit yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola aset idle layaknya sebuah entitas property management.

 

(Penulis adalah Direktur Eksekutif LSN dan Penggiat Desa)

CP: 081328370083

 

 

Attachments

Facebooktwitter