Evaluasi Administratif Penyelenggaraan PEMILU 2019

EVALUASI ADMINISTRATIF PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019

(Candra Irawan) 

PENDAHULUAN

Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara langsung dan serentak dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta tetap menggunakan mekanisme Two Round Sistem dengan keterpilihan pasangan calon lebih dari 50% jumlah suara sah dengan sedikitnya 20% suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah Provinsi di Indonesia (Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 416 UU No 7 tahun 2017 dan sama dengan pengaturan dalam UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 sendiri tetap menggunakan sistem proporsional daftar terbuka (open party list) dengan keterpilihan anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan kursi yang diperoleh partai-partai dalam pemilu (Pasal 168 ayat (2) UU No 7 tahun 2017). Pemberian suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada Nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara (Pasal 353 Ayat (1) huruf b UU No 7 tahun 2017 sama dengan pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD).

Pemilihan Umum merupakan praktek demokrasi modern untuk menjelaskan serangkaian prosedur yang dipergunakan warga negara dalam upaya memilih wakilnya yang akan menempati posisi penting elit politik di ranah eksekutif dan legislative secara konstitusional sesuai azas langsung, umum, bebas, jujur dan adil sesuai amanat UUD 1945. 

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) mengatur tentang teknis pelaksanaan Pemilu, menerjemahkan asas, prinsip dan ketentuan umum pelaksanaan Pemilu dalam dimensi teknis. Peraturan teknis tersebut pada pokok normanya setidaknya mengatur pada tiga aspek penting dalam Pemilu, yaitu ketentuan teknis pra pemungutan suara, ketentuan teknis pada hari pelaksanaan pemungutan suara, serta ketentuan teknis pasca pemungutan suara.

Dengan demikian seluruh persoalan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pemilu lokusnya ada pada tiga tahapan penting Pemilu. Melalui pencermatan terhadap setiap tahapan pemilu, memungkinkan untuk melakukan antisipasi, mitigasi, bahkan transfer risiko terhadap masalah dan potensi masalah yang muncul dari peserta ataupun penyelenggara Pemilu. Selain Peraturan yang mengikat keluar, KPU RI dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara juga membuat Peraturan Kebijakan yang bersifat mengikat ke dalam oraganisasi penyelenggara berupa Surat Edaran ataupun Surat Ketetapan.

PENYELESAIAN PELANGGARAN & KECURANGAN PEMILU

Bawaslu mendapat mandat UU Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 terkait dengan dugaan pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara Pemilu. Pasal 454 ayat (1), (2), (3) UU No 7 Tahun 2017 menyebutkan sumber pelanggaran Pemilu, yaitu : 1) temuan; adalah Hasil pengawasan aktif Bawaslu RI, Bawaslu Prov, Bawaslu Kab/Kota, Panwascam, Panwas Kel/Des, Panwaslu LN, Pengawas TPS, dan 2) laporan; Laporan langsung WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu.

Pra Pemungutan Suara

DPT: Hasil Pengawasan dan Rekomendasi Bawaslu RI

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan isu yang sangat panas dan kontroversial, karena menyangkut hak warga negara dalam rangka memberikan suaranya di TPS. Dalam laporan hasil pengawasan resmi, Bawaslu RI melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih secara berjenjang dalam tahapan Pemilu 2019. Sesuai dengan pasal 93, Bawaslu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu tentang pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan melekat terhadap proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) pascapenetapan pada 16 September 2018.

Dalam proses Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), Bawaslu menemukan penggunaan Sidalih mengalami hambatan dan kendala selama digunakan dalam memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Dalam proses unggah dan unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat dan error system sehingga proses rekapitulasi mengalami keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan serta menghambat akurasi dan pencatatan rekapitulasi. Hambatan ini juga menyebabkan keterlambatan dalam menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu setelah penetapan DPTHP-2 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terhadap proses dan hasil Daftar Pemilih Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) yang direkapitulasi oleh KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Merekomendasikan: Melakukan Penyempurnaan selama 30 Hari untuk:

  1. mempertimbangkan kembali efektifitias pengggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019.
  2. mengakomodasi pemilih yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2.
  3. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS.
  4. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih.
  5. melakukan pengelompokan ulang (re-grouping) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangka pemilih,
  6. memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
  7. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU.
  8. memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 by name by addres kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih.
  9. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI terkait Daftar Pemilih

Selain itu, Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan bernomor 20/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh tujuh pemohon, yaitu Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Titi Anggraini, pendiri dan peneliti utama Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari memohonkan pembatalan beberapa pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 menerbitkan 3 (tiga) putusan terkait DPT dan 1 (satu) putusan terkait waktu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ketiga putusan terkait DPT tersebut, yaitu :

  1. Surat Keterangan (suket) diperbolehkan untuk mencoblos,

Pertama, uji materi terhadap Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan e-KTP untuk memilih. Menurut pemohon, pasal itu membuat pemilih yang tidak memiliki e-KTP dengan jumlah sekitar 4 juta orang berpotensi kehilangan suara. Kemudian, MK memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan (suket) perekaman untuk mencoblos.

Cuplikan putusan MK :

“Sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu'”.

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa e-KTP merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, e-KTP menjadi syarat minimal untuk mencoblos. MK juga menyadari belum semua WNI memiliki e-KTP meski sudah memiliki hak pilih. Sehingga, MK memperbolehkan penggunaan surat keterangan perekaman e-KTP demi menjamin terakomodasinya hak pilih masyarakat.

  1. Pemilih pindahan diperbolehkan pindah memilih paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan,

MK memutuskan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti sakit, tertimpa bencana, hingga menjalankan tugas. Sementara, untuk pemilih lainnya berlaku seperti Pasal 210 ayat (1) bahwa pindah TPS hanya dapat diajukan paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara. Dalam pertimbangan MK, disebutkan bahwa terdapat potensi sejumlah warga yang tidak terlayani hak politiknya dengan ketentuan tersebut. MK berpendapat bahwa pemilih dapat mengalami kejadian tidak terduga yang membuat mereka harus pindah TPS. Namun, MK juga mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan penyelenggara pemilu untuk menyediakan logistik. Oleh karena itu, MK merasa jangka waktu 7 hari sebelum hari pencoblosan merupakan waktu yang tepat.

Cuplikan putusan MK :

“Di satu pihak, tetap terpenuhinya hak konstitusional pemilih dalam keadaan tertentu untuk melaksanakan hak pilihnya, dan di lain pihak, penyelenggara memiliki cukup waktu untuk menjamin ketersediaan logistik terkait dengan pemenuhan hak dimaksud, maka waktu paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara adalah batas waktu yang rasional”.

  1. KPU diperbolehkan membuat tambah TPS dari DPTb,

Pasal lain yang digugat adalah pasal 350 ayat (2) UU Pemilu. Pemohon menyebutkan bahwa pembentukan TPS yang sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) berpotensi mengganggu hak pilih sebagian orang. Pemohon pun meminta dibuatkan TPS khusus untuk mengakomodasi pemilih yang pindah seperti dalam data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Namun, MK merasa pasal tersebut tidak sesuai dengan gugatan pemohon. Akan tetapi, MK memahami semangat pemohon agar pemilih yang pindah juga dilayani hak pilihnya dengan dibuatkan TPS tambahan. Menurut MK, pemilih dalam DPTb pun merupakan bagian dari DPT, sehingga tidak terpisahkan. Artinya, DPTb juga menjadi basis data dalam pembentukan TPS. Oleh karena itu, MK menegaskan bahwa KPU dapat membangun TPS tambahan yang mengacu pada data DPTb.

Cuplikan putusan MK :

“Dengan demikian, apabila data pemilih dalam DPT dan DPTb memang membutuhkan penambahan TPS maka sesuai dengan wewenang KPU untuk mengatur jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 350 ayat (5) UU Pemilu, KPU dapat membentuk TPS tambahan sesuai dengan data DPTsb”.

KPU RI Memperbaiki DPTHP-2 menjadi DPTHP-3

Sebagai respon atas hasil pengawasan dan rekomendasi Bawaslu RI, juga menjalankan putusan MK RI tentang DPT, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)-3 untuk Pemilu 2019, dalam Rapat Pleno DPT pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang KPU dapat menambah TPS tambahan yang mengacu pada data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), pada tanggal 8 April 2019 di Kantor KPU RI.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan jumlah pemilih pemilu yang akan dilaksanakan 17 April mendatang sebanyak 190.779.969 pemilih. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 9.640 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki tercatat sebanyak 95.373.698 jiwa, sementara perempuan berjumlah sebanyak 95.406.271 pemilih. Tempat pemungutan suara pada Pemilu 2019 pun mengalami penambahan sebanyak 676 TPS dengan rincian sebanyak 46 TPS karena penambahan 9.640 DPT.

Sedangkan 630 TPS lagi diperuntukkan bagi daftar pemilih tambahan (DPTb) atau masyarakat yang pindah memilih. DPTb ini dikelompokkan jadi dua, yang pertama pemilih di lapas, jumlahnya 295 TPS dengan 52.239 pemilih.

Kedua, pemilih non lapas, atau masyarakat yang pindah memilih karena pindah domisili atau bekerja di luar daerah, ini dicatat membutuhkan 335 TPS atau bagi 87.680 pemilih. Pada DPTHP II yang pemilihnya berjumlah 190.770.329 jiwa KPU menyediakan sebanyak 809.500 TPS, sedangkan di DPTHP-3 berubah menjadi 810.176 TPS.

Pelaksaaan Pemungutan Suara Ulang, Susulan, dan Lanjutan

Dalam catatan penulis, pemungutan suara ulang  (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL) terjadi di 2.767 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, PSU, PSS, dan PSL telah dilakukan di 1.511 TPS.

  • Pemungutan Suara Susulan (PSS)

Sebanyak 2.302 TPS direkomendasikan digelar PSS. Dari 2.302 TPS itu, sebanyak 1.488 TPS sudah dilakukan PSS, sedangkan 814 TPS belum digelar PSS.

  • Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)

Adapun 72 TPS direkomendasikan digelar PSL. Dari 72 TPS itu, 13 TPS sudah dilakukan PSL dan 59 TPS belum digelar PSL.

  • Pemungutan Suara Ulang (PSU)

PSU terjadi karena Pertama ada pelanggaran administrasi. Kedua terjadi indikasi pelanggaran pidana. Hasil rekomendasi PSU terjadi di 529 TPS.

Terhadap rekomendasi tersebut, Bawaslu menegaskan KPU mempunyai waktu untuk menindaklanjuti selama 15 hari sejak rekomendasi diberikan. Jika tidak dilakukan, maka KPU bisa dijerat dengan pidana. Daerah yang direkomendasikan digelar kembali PSU, PSL dan PPS berada di 31 daerah dan tersebar di beberapa wilayah. Beberapa di antaranya Kalimantan Timur, Papua, Jambi, Papua Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Bagi TPS yang belum dilakukan PSU, PSS, atau PSL, KPU akan mengupayakan tindak lanjut segera. Sesuai aturan di Undang-Undang (UU) Pemilu, pelaksanaan PSU, PSS, dan PSL tak boleh lebih dari 10 hari sejak pemungutan suara.

Anggota KPU RI, Ilham Saputra mengungkapkan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), PSU paling banyak disebabkan karena penyelenggara di TPS memperbolehkan pemilih luar daerah untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Sebagaimana aturan yang berlaku, DPK hanya diperuntukkan bagi pemilih dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik) atau Surat Keterangan (Suket) yang berdomisili di alamat yang sesuai dengan TPS terdekat.

KPU menjelaskan beberapa TPS sudah menindaklanjuti dengan menggelar PSU, PSS maupun PSL. KPU menargetkan proses itu akan rampung sebelum 27 April sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019, Pasal 66 ayat 3 memberikan batas waktu kepada KPU untuk melakukan PSU 10 hari setelah pemungutan suara.

Sesuai batas waktu tersebut, KPU melalui komisioner Hasyim Asy’ari mengakui pihaknya tak bisa menjamin seluruh 705 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU. Sebab, ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan terhambat, salah satunya rekomendasi yang baru muncul di hari akhir jelang batas pelaksanaan PSU.

Secara teknis PSU tak bisa dijalankan mendadak dan asal-asalan. KPU harus menyediakan logistik lagi seperti kotak dan surat suara. Maka dari itu, KPU berencana menyurati Bawaslu dengan memberikan penjelasan karena tak bisa sepenuhnya melaksanakan PSU dari total yang direkomendasikan.

 

Pasca Pemungutan Suara

Pelanggaran Situng KPU (Diterima Sebagian)

Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam penginputan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng), namun tetap meminta Situng KPU dipertahankan. Ini putusan lengkapnya.

Putusan ini diketuk saat sidang di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). Putusan diketuk merespons aduan laporan adanya kecurangan dalam Situng KPU diajukan oleh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Kamis, 2 Mei 2019. Laporan teregistrasi dengan Nomor 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 meminta agar Situng KPU dihentikan.

Bawaslu menyatakan KPU melanggar administrasi pemilu terkait tata cara penginputan Situng. Di sisi lain, Bawaslu tetap meminta Situng dipertahankan. Dengan catatan harus mengedepankan ketelitian dan akurasi dalam memasukkan data sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Berikut ini isi simpulan Bawalu yang berujung keputusan soal Situng KPU:

Satu, pengaturan situng dalam peraturan KPU no 3 tahun 2019 dan peraturan KPU no 4 tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya kewenangan KPU yang diberikan dalam pasal 13 huruf b UU no 7 tahun 2017 ditujukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tententu guna kemanfaatkan dalam kepentingan umum sebagaimana digariskan dalam pasal 22 ayat 2 huruf b dan huruf d UU no 30 tahun 2014, sehingga keberadaannya diakui oleh peraturan perundang-undangan sebagaimna diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 UU no 12 tahun 2011. Oleh karena itu peraturan situng dalam peraturan KPU no 3 tahun 2019 dan peraturan KPU no 4 tahun 2019 tidak bertentangan dengan UU no 7 tahun 2017.

Dua, keberadaan situng KPU memiliki urgensi bagi wewenang keterbukaan akses informasi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU terhadap publik sehingga tidak bertentangan dengan asas terbuka sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf f, pasal 4 huruf b dan e, dan pasal 14 huruf c UU 7 tahun 2017 juncto pasal 10 ayat 1 huruf e UU no 30 tahun 2014. Oleh karena itu KPU berkewajiban untuk mempublikasikan data aplikasi situng dengan data yang telah terverifikasi dan memiliki validasi dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengadili,

Satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi penghitungan suara atau Situng.

Dua, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng.

Pelanggaran Penyedia Quick Count (Diterima Sebagian)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan pelanggaran atas tata cara pendaftaran lembaga survei penyedia hitung cepat atau quick count. Melalui sidang dugaan pelanggaran administrasi, dengan putusan nomor 08/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, Bawaslu memutuskan KPU tidak transparan mengumumkan pendaftaran lembaga survei hitung cepat.

KPU tidak melakukan pengumuman secara resmi terkait pendaftaran pelaksanan kegiatan penghitungan cepat pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Selain itu, Bawaslu menilai KPU tidak proaktif memberitahu lembaga survei yang telah terdaftar sebagai penyelenggara hitung cepat untuk melaporkan sumber pendanaan dan metodologinya. Menurut Bagja, seharusnya laporan tentang sumber pendanaan dan metodologi hitung cepat dilakukan 15 hari setelah lembaga survei terdaftar di KPU.

Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Massif

Putusan Bawaslu (Tidak Diterima)

Bawaslu telah memproses 3 (tiga) sidang pendahuluan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kategori TSM. Pertama, laporan Nomor 01/LP/PL/ADM.TSM/RI/00.00/IV/2019, kedua Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 dan ketiga Nomor 02/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019.

Dalam rilis resmi Bawaslu, salah satu komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan bahwa dalam sidang putusan pendahuluan, Bawaslu tidak menerima laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu TSM tersebut lantaran kurangnya alat bukti. Dugaan pelanggaran TSM harus menunjukkan bukti yang lebih menonjolkan unsur pelanggaran yang terjadi secara TSM. Bukti materil dan non materil untuk TSM berbeda dengan pelanggaran administrasi biasa. Pada pelanggaran TSM maka harus ada tiga unsur yang terpenuhi.

Pada bagian lain rilis tersebut diuraikan, menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 8 Tahun 2018, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Sedangkan syarat materil harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa.

Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan. Alat bukti yang dimaksud yaitu, keterangan saksi, surat dan tulisan, petunjuk, dokumen elektronik, keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan dan keterangan ahli.

Alat bukti keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung atau mengalami peristiwa pelanggaran administrasi pemilu TSM. Bukti keterangan saksi dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Selanjutnya, alat bukti berupa surat atau tulisan terdiri dari dokumen hasil pengawasan pemilu, dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta. Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu TSM.

Yang disebut dengan alat bukti dokumen elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Alat bukti selanjutnya berupa bukti keterangan pelapor dan terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasanya dalam sidang pemeriksaan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM. Bukti terakhir yakni keterangan ahli yang merupakan keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

Laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM. Jika melewati batas waktu, maka laporan tersebut tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung (Tidak Diterima)

Dalam putusan Mahkamah Agung (MA) bernomor 27/P.PTS/VI/2019/1P/PAP/2019 yang diputus berdasarkan musyawarah hakim Agung urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, MA tidak menerima permohonan yang diajukan oleh Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso dan Sekertaris BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hanafi Rais yang mengugat putusan Bawaslu mengenai pelanggaran adminstrasi pemilu TSM.

Cuplikan putusan MA

“Mengadili permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang diajukan tidak diterima. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000”.

Putusan Mahkamah Konstitusi (Ditolak)

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019, terkait permohonan telah terjadi pelanggaran bersifar terstruktur, sistemaris, dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 yang dilakukan oleh pasangan calon Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin selaku pihak terkait, Hakim Konstitusi menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah menjadi kewenangan lembaga lain. Hal ini untuk menjawab isi permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga terkait pelanggaran TSM kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Cuplikan putusan MK

“Sehubungan dalil pemohon adalah apakah Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran yang berkait dengan proses pemilu khususnya dalam pelanggaran bersifar TSM dan mendiskualifikasi capres dan cawapres sebagaimana dimohonkan pemohon”.

Dalam putusan yang dibacakan tanggal 27 Juni 2019 tersebut, Majelis Hakim menyampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Dalam peraturan tersebut, telah diatur apa saja yang menjadi objek pelanggaran administrasi pemilu yang TSM. Misalnya, seperti perbuatan yang melanggar tata cara pelaksanaan pemilu secara TSM. Kemudian juga perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Mengacu pada peraturan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa lembaga yang berwenang mengadili pelanggaran TSM adalah Bawaslu.

Cuplikan putusan MK

“Berdasarkan pertimbangan di atas, telah terang bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM ada di Bawaslu di mana hal itu harus sudah terselesaikan sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional”.

Majelis Hakim memaparkan hal ini sesuai dengan Pasal 24c ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kewenangan MK hanya mengadili perselisihan hasil pemilu. Bukan pelanggaran yang bersifat TSM.

 

Penulis : Manajer Program Politik & Pemerintahan  Lembaga Strategi  Nasional/ Tenaga Ahli DPR RI

Attachments

Facebooktwitter