Urgensi Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa

Konstruksi relasi Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat pasca lahir UU Nomor 6/2014 tentang Desa, dan UU No. 23 Tahun 2014 mengalami perubahan yang signifkan, dimana pemerintah pusat selain mengakui terhadap keberadaan dan eksistensi desa (prinsip rekognisi), pemerintah pusat menempatkan desa dalam nomenklatur politik anggaran nasional, yang ditandai adanya kebijakan Dana Desa (APBN). Sedangkan pada UU No.23/2014, pemerintah pusat dalam prinsip desentralisasi memberikan sebagian kewenangan dan urusan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Lahirnya UU No.6/2014 yang secara substansi memberikan pengakuan terhadap desa melalui empat kewenangan yang dimiliki desa, yaitu: Pertama kewenangan di bidang pemerintahan desa. Kedua, kewenangan di bidang pembangunan desa. Ketiga, kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat, dan Keempat di bidang pembinaan masyarakat.

1. Pendahuluan

UU No. 6/2014, merupakan momentum penting bagi desa untuk memaknai empat kewenangan tersebut, sebagai jalan menuju kesejahteraan dan kemandirian desa. Pengejawantahan terhadap prinsip rekognisi dan empat kewenangan tersebut di atas, menurut kajian Lembaga Strategi Nasional, dibutuhkan koordinasi, konsolidasi yang sinergisitas antar kelembagaan, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial dan lembaga ekonomi yang ada di desa. Selain itu prasyarat penting yang wajib dimiliki oleh desa adalah soal kualifikasi dan kualitas para penyelenggara pemerintahan desa. Hal ini berdasarkan kajian Lembaga Strategi Nasional selama empat tahun terakhir, desa-desa yang sukses dan berhasil membangun tatakelola pemerintahan yang baik, dan sukses meningkatkan perekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan desa, adalah desa-desa yang memiliki penyelenggara pemerintahan desa yang punya kapasitas kepemimpinan yang inovatif,  yang didukung oleh sistem informasi dan profil desa yang baik, sebagai upaya terwujudnya cita-cita kemandirian dan kemajuan desa. 

Secara empiris, desa-desa yang berhasil tersebut memiliki kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa yang baik, kualitas dokumen APBDes yang orientatif, memiliki mekanisme pelayanan informasi publik yang responsif, sistem informasi desa yang baik, memiliki profil desa yang up to date, serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan desa, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, maupun Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangun Desa. Dimana proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa (RPJMDes, dan RPKPDes) menggunakan tiga pendekatan penting, yaitu partisipasi, teknokrasi dan aplikasi. Bisa dikatakan bahwa secara proses dokumen perencanaan desa tidak mengalami cacat proses, dan mampu mengartikulasikan  kepentingan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan desa.

Urgensi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral, maka desa penting melakukan penyusunan data profil desa dan kelurahan. Data profil desa dan kelurahan tersebut, didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Penyusunan profil desa merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Dimana salah satu manfaat penting penyusunan profil desa yaitu, pemerintah desa dan masyarakat memahami seluruh aspek data yang berkenaan dengan musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa. Dengan katalain, profil desa yang telah dihasilkan dalam bentuk buku data profil desa, dapat didayagunakan (pendayagunaan) untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Pendayagunaan yang dimaksud, yaitu berbagai upaya memanfaatkan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam system perencanaan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Banyak desa, yang “gagal” menyusun perencanaan pembangunan desa yang baik dan berkualitas, disebabkan minimnya data sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa, sehingga kualitas pembangunan desa, masih terjebak pada intuisi kepala desa dan para elit desa (elit cupture planing). Data yang dimakud adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu yang ada di desa tersebut, sebagaimana di mandatkan dalam Permendagri 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan yang komprehensif dengan menggunakan berbagai metode yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan keabsahanya. Pendataan merupakan kegiatan pengumpulan fakta dan informasi melalui pengisian daftar isian data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Penyusunan profil desa dan kelurahan merupakan proses untuk menemukan dan menganggakat potensi desa dan kelurahan, sebab potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan

Desa dan kelurahan hari ini, seringkali belum memahami tingkat perkembangan desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan yang dimaksud yaitu status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan/atau keberhasilan masyarakat, pemerintrahan desa dan kelurahan serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan di desa dan kelurahan. Hal ini di bisa dimaklumi karena desa belum memiliki alat ukur yang jelas, sebagai akibat ketiadaan proses pendataan dan pendayagunaan data profil desa.  Hari ini sebagian besar dan kelurahan belum memiliki mekanisme atau sistem untuk memantau tingkat perkembangan, desa dan kelurahan. Oleh sebab itu diera digital melalui program revolusi industri 4.0, desa setidaknya dapat menggunakan Program Aplikasi, yaitu alat bantu pengolahan, analisis dan penyajian data profil desa dan kelurahan dengan menggunakan perangkat computer.  

Program Aplikasi tersebut, setidaknya memuat dan mendeskripsikan tipelogi dan katerogisasi desa, antaralain, sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 12 tahun 2007, yaitu terdapat empat katerogir desa untuk melihat perkembangan suatu desa: Pertama, Kategori Mula adalah desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kedua, Kategori Madya desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan pada masalah keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan kebangsaan, peranserta masyarakat dalam pembangunan dan kinerja lembaga kemasyarakatan. Ketiga, Kategori Lanjut desa/kelurahan yang membutuhkan prioritas penanganan masalah yang terkait dengan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan serta pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan. Keempat, Desa/Kelurahan Miskin adalah desa/kelurahan yang potensi umumnya rendah, laju perkembangannya lamban dan kurang berkembang serta status perkembangannya berada pada tingkat swadaya dengan kategori mula, madya dan lanjut.a

Substansi Data Profil Desa

Ada beberapa data penting yang wajib dimuat dalam profl desa dan kelurahan, antaralain:  Pertama, data dasar keluarga yaitu gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan asset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Data keluarga ini dimaksudkan agar pemerintah desa dan kelurahan dengan mengetahuai data tersebut di atas, mampu merumuskan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat ( data keluarga).

Kedua, data registrasi ibu dan anak tingkat dusun dan lingkungan yang selanjutnya disebut RIAD adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis serta publikasi dan pendayagunaan data perkembangan ibu dan anak di tingkat dusun dan lingkungan berdasarkan data dasar keluarga di setiap dusun dan lingkungan.

Ketiga, data tentang potensi desa, yaitu mencakup data tentang potensi Sumber Daya Alam, potensi sosial-budaya, potensi ekonomi dan potensi lain yang dapat kelola menjadi kekuatan pembangunan desa.  Dengankatalain, potensi tersebut dapat menentukan tipelogi desa/kelurahan, yang dapat menjelaskan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan

Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 12 tahun 2007, pada Pasal 14 bahwa pendayagunaan data profil desa dan kelurahan  diarahkan pada pemanfaatan data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta data tingkat perkembangan desa dan kelurahan sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa/kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, kelurahan dan lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah adminstrasi pemerintahan.

Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dimanfaatkan untuk: pertama, mengetahui karakteristik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembangan prasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan dan ketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan desa dan kelurahanserta permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan. Kedua, mengukur kecepatan perkembangan desa dan kelurahan sebagai dampak sinergitas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan dan prasarana dan sarana serta hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun;

Adapun mekanisme pendanaan terkait proses penyusunan profil desa,  sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 12 tahun 2007, Pasal 53 disebutkan, pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta publikasi dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dibebankan kepada: anggaran pendapatan dan belanja negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; anggaran pendapatan dan belanja desa, melalui alokasi dana desa; bantuan luar negeri; dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Penulis adalah Direktur Eksekutif LSN dan penggiat Desa

LSN melayani jasa fasilitasi pelatihan dan penyusunan data profil desa

Hubungi kami di 081328370083

Attachments

Facebooktwitter