Inovasi Negara Berdesa

Inovasi Negara Berdesa

(Syarief Aryfaid) 

Peluang Kebangkitan Indonesia

Upaya pemerintah melakukan pembangunan dan investasi ke desa, melalui kebijakan politik anggaran yang termaktub dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, merupakan terobosan yang positif. Skema dana transfer ke Desa atau yang lebih dikenal Dana Desa, harus dimaknai sebagai komitment social justice dan keberpihakan negara terhadap masyarakat desa. Jika menggunakan perspektif piramida kekuasaan, maka dasar dari piramida tersebut adalah desa-desa yang tersebar keseluruh penjuru nusantara, sedangkan pada pada puncak piramida tersebut, merupakan sekumpulan elit politik yang diberi mandat oleh masyarakat (desa) melalui pemilu untuk memastikan bahwa terkonsolidasi dan terakomodirnya expectasi masyarakat desa melalui berbagai kebijakan dan program strategis yang sarat nilai nilai desa.

Membangun Indonesia, dalam alur globalisasi dan internasionalisasi Indonesia, hemat penulis yaitu menggerakan seluruh resouces negara dan pemerintah menuju desa. Membangun Indonesia dalam konteks memperkuat kedaulatan ekonomi, politik dan kebudayaan haruslah bergerak ke desa, dan menjadikan desa sebagai basis konsolidasi politik-ekonomi kebangsaan, dan juga sebagai basis pertumbuhan ekonomi kerakyataan dengan melakukan kolaborasi antara pendekatan human skils dan pendekatan teknologi.

Peran negara menjadi sangat penting, tidak hanya menghadirkan diri ke tengah desa, akan tetapi mampu menjadi intermediator dan juga katalisator merespon percepatan pembangunan desa. Peran tersebut, bukan hanya pada tataran menerbitkan ribuan regulasi dan peraturan, yang justru mengatur dan mengkerdilkan peran masyarakat desa, akan tetapi kehadiran negara ke desa, bersifat mobilisasi recourcess ke desa.

Expectasi masyarakat desa hari ini, jika dilihat dari cara desa-desa merespon berbagai regulasi, dan program yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya melalui kementerian desa, yaitu adanya keterpaduan dan kemudahan akses terhadap tiga hal penting, pertama; kemudahan akses terhadap Sarprodi (sarana dan prasana produksi), kedua, kemudahan akses terhadap Teknologi, dan ketiga kemudahaan akses terhadap Market (pasar).

Kondisi lapangan menunjukan bahwa berbagai program (yang dianggap strategis) oleh pemerintah untuk desa, seringkali dihadapkan jalan buntu mewujudkan kedaulatan dan kemandirian desa. Artinya upaya-upaya yang dilakukan tersebut, masih bersifat sektoral dan parsanial.  Sebagai contoh, program pembangunan fasilitas olahraga desa (dibiayai Dana Desa), apakah ini diinginkan oleh masyarakat? Ya.. tentu sangat diingin, tetapi ia belum menjadi kebutuhan, sebab yang dibutuhkan oleh desa-desa hari ini yaitu kemudahan terhadap tiga akses (sarprodi, teknologi dan pasar).

Keberpihakan Negara.

Desa membangun Indonesia merupakan antitesa negaranisasi dan birokratisasi desa. Desa membangun Indonesia sebagai paradigma berpikir baru yang dihasilkan dari sejarah (lama), bahwa desa (atau apapun sebutanlainya) merupakan institusi sosial yang mengajarkan negara berpemerintahan. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap desa dalam alur konsolidasi taktis dan strategis yang bersifat jangka panjang, tidak boleh dikerengkeng dalam skema “Program Perioritas Dana Desa” .  Paradigma desa membangun Indonesia, merupakan instrument kedaulatan, yang memastikan dan memaksa negara menempatkan desa-desa sebagai sumber dari segala sumber atas narasi kebijakan strategis nasional membangun kedaulatan dan kedigdayaan Indonesia

Melakukan mobilisasi resources.

Mengalirkan Dana ke desa dalam skema DD, merupakan bentuk keberpihak administrative negara terhadap desa. Dewasa ini, desa membutuhkan investasi inovatif negara terhadap desa (bukan negaranisasi/birokratisasi desa) sebagai upaya memperkuat Indonesia.  Secara existing, mayoritas desa-desa di negara ini yang mengalami persoalan ekonomi dan kemakmuran, yang berakibat pada dua hal, yaitu kemiskinan dan urbanisasi. Pada sisilain, rumusan kebijakan, program dan kegiatan seringkali bertolak belakang (paradoks) dari persoalan empiris.

Pemerintah dan para pengambil kebijakan, sibuk menyusun aturan, saat bersamaan, masyarakat semakin galau dan gamang mencari akses bibit, akses pupuk, akses alat alat tangkap ikan, akses modal produksi, akses pasar untuk menjualkan hasil produksi, dan lain sebagainya.

Pengalaman penulis melakukan kajian dibeberapa desa yang tersebar di puluhan kabupaten menunjukan, pertama;  masyarakat kampung (desa) di Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, memiliki potensi tanaman Kopi yang sangat menjajikan (kualitas kopi terbaik dunia),  namun demikian kopi terbaik terbaik tersebut belum bisa menjadikan mereka sejahterah/makmur/keluar dari zona kemiskinan, karena mereka mengalami kesulitan terhadap tiga akses (sarprodi, teknologi dan pasar).  Saya membayangkan, jika negara hadir dan pemerintah berperan inovatif, yaitu melakukan investasi riil terkait potensi desa tersebut. Tentu, kopi terbaik tersebut, tidak busuk di pohonya.

Kedua, kasus desa-desa di kabupaten Manggarai. Apakah masyarakat desa manggarai orang malas, bodoh dan tidak punya etos kerja? Jawabanya tidak..warga desa di Manggarai merupakan tipe pekerja keras, namun demikian, kerja keras mereka menjadi kerja peras keringat, karena mereka (warga desa) mengalami kesulitan soal akses modal dan pasar, terkait  memproduksi Kopi, Kemiri, Mente, Bawang Merah, dan lain sebagainya, karena semua telah dan sedang dikendalikan oleh para tengkulak dan pemburu rente.

Ketiga, kasus kabupaten Sumba Tengah, kabupaten ini memiliki potesi yang sangat besar, khususnya di sektor peternakan dan pertanian, akan tetapi Dana Desa belum mampu mengangkat derajat warga desa di Sumba Tengah keluar dari persoalan kemiskinan. Saya membayangkan negara dan pemerintah hadir dan berinvestasi strategis dan jangka panjang untuk menggerakan potensi dan kekuatan para peternak dan petani di tanah Marapu tersebut.

Ketiga contoh kasus tersebut, hanyalah sebagian kecil gambaran persoalan yang sedang dihadapi desa saat ini. Ini merupakan tantangan pembangunan sosial dan ekonomi dalam perspektif social justice for rural development.

Solusi Gerakan Pembaruan Desa

Pembaruan desa sebagai sebuah konsepsi yang didalamnya  mengandung ideologi kerakyatan dan perubahan yang keberpihakannya kepada desa.  Sebagai sebuah konsepsi, pembaruan desa  menjadi kekuatan ideologis untuk menetralisir dan bahkan merubah model pembangunan yang bias kota, penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan oligarkis, perlakuan desa sebagai obyek proyek pembangunan, involusi desa, marginalisasi desa, negaranisasi desa, dan lain sebagainya. Dalam aspek ideologi, pembaruan desa memiliki unsur dan nilai-nilai perubahan didalamnya, dimana perubahan tersebut menuju arah perbaikan dan pemenuhan atas hak-hak dasar masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

Meminjam Fredinan Tonies (1975) dalam karyanya Community and Society yang mengemukakan tentang teorisasi perubahan untuk membedakan konsep tradisional dan modern dalam suatu organisasi sosial, yaitu Gemeinschaft yang diartikan sebagai kelompok atau asosiasi dan Gesellschaft yang diartikan sebagai masyarakat atau masyarakat modern-istilah Piotr Sztompka. Artinya bahwa dalam konsep pembaruan desa, sangat penting mengintegrasikan dan mengelaborasikan antara nilai-nilai yang termaktub dalam institusi negara dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat desa.

Pembaruan desa dengan model Gemeinschaft harus dipahami sebagai situasi yang berorientasi nilai-nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang mendominasi kekuatan sosial. Jadi pembaruan desa secara tidak langsung, (dengan model Gemeinschaft) timbul dari dalam individu dan adanya keinginan untuk memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Individu dalam hal ini diartikan sebagai pelekat/perekat dan pendukung dari kekuatan sosial untuk bekerjanya konsep pembaruan dan perubahan, yang terhubung dengan teman dan kerabatnya (keluarganya), yang dengan mereka membangun hubungan emosional dan interaksi satu individu dengan individu yang lain.  Jika mengacu pada pembaruan desa dengn model Gemeinschaft, maka  dalam memandang status seseorang dianggap berdasarkan atas kelahiran, dan batasan mobilisasi juga kesatuan individu yang diketahui terhadap tempatnya di masyarakat.

Sedangkan pada model Gesellschaft, pembaruan desa sebagai sesuatu yang kontras, bisa saja dimaknai sebagai proses perubahan menjadi desa modern, seperti uban, atau kelurahan yang ada dikota-kota besar. Model pembaruan desa Gesellschaft, menandakan terhadap perubahan yang berkembang, berperilaku rasional dalam suatu individu dalam kesehariannya, hubungan individu yang bersifat superficial (lemah, rendah, dangkal), tidak menyangkut orang tertentu, dan seringkali antar individu tak mengenal, seperti tergambar dalam berkurangnya peran dan bagian dalam tataran nilai, latar belakang, norma, dan sikap, bahkan peran pekerja tidak terakomodasi dengan baik seiring dengan bertambahnya arus urbanisasi dan migrasi juga mobilisasi.

Pada aspek pemerintahan desa, maka pembaruan desa adalah serangkaian proses perubahan sistem dan tatanan penyelenggaraan pemerintah desa yang berbasis pada elaborasi dan integrasi nilai-nilai kearifan masyarakat setempat dengan nilai-nilai “kearifan negara” yang dituangkan dalam bentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Jika pemaknaan pembaruan desa menjadi bagian dari proses perubahan, maka pemerintah desa sebagai institusi negara, ditempatkan sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan merupakan tonggak utama untuk keberhasilan semua program-program pembangunan bangsa.

Pembaruan desa bukan semata-mata perubahan desa tradisional menjadi desa modern atau modernisasi desa, akan tetapi merujuk pada penguatan kembali peran-peran masyarakat desa dan berbagai institusi  sosial lokal yang ada di dalamnya. Hal ini tentu sangat beralasan, bahwa selama tiga puluh dua tahun (32 tahun), desa-desa di Indonesia mengalami uniformitas dan proses birokratisasi atau negaranisasi yang berakibat tergerusnya semangat lokalitas masyarakat desa, dan menjadikan masyarakat desa sangat apatis terhadap proses pembangunan desa

Pembaruan desa dengan ranah perubahan, mengutip yang dikemukakan oleh  Weber, bahwa melihat perubahan masyarakat akan terlihat pada kecenderungan menuju rasionalisasi kehidupan sosial dan organisasi sosial di segala bidang (pertimbangan instrumental, penekanan efisiensi, menjauhkan diri dari emosi dan tradisi, impersonalitas, manajemen birokrasi dan sebaliknya). Senada dengan hal itu, Durkheim menegaskan bahwa perkembangan pembagian kerja-pun akan diikuti integrasi masyarakat melalui “solidaritas organik” yang menimbulkan ikatan yang saling menguntungkan dan kontribusi anggota masyarakat akan saling melengkapi. Artinya bahwa, pembaruan desa tidak saja berbicara pada aspek perbaikan manajerial pemerintahan, dengan adanya penekankan efisiensi, efektifitas dan transpransi (walaupun itu sangat penting), akan tetapi bila mengacu pada kedua teorisasi tersebut diatas, maka pembaruan desa diorientasikan adanya intergrasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat ke dalam sebuah organisasi pemerintahan, sehingga menjadi satu kesatuan sistem organik yang punya kedaulatan bagi warga desa tersebut.

Mengutip Sutoro Eko, bahwa pembaruan desa tentu tidak mempuyai model tunggal dan mujarab. Pembaruan desa mencakup banyak dimensi dan agenda: pembaruan paradigma dan tatakelola pembangunan desa, melancarkan pembaruan desa sebagi alasan pembaruan desa, membuat pembangunan sosial secara berkelanjutan untuk membangun kesejahteraan sosial, memperkuat basis ekonomi rakyat desa,  pemberdayaan masyarakat desa, pembaruan budaya desa, mendorong desentralisasi dan otonomi desa dan mendemokrasikan demokrasi desa. Berbagai  dimensi dan agenda itu bekerja dalam kerangka struktur dan tata pemerintahan (governance), corpus besar pembangunan desa, tata produksi ekonomi dan konteks sosial budaya.

Menindaklanjuti realitas empiris, maka pemerintah bersegaralah menggunakan dan memanfaatkan pengalaman mereka (warga desa) untuk merumuskan investasi dan inovasi terbaik untuk kebangkitan dan kedaulatan ekonomi desa. Menggerakan sektor swasta masuk desa sangat penting selama itu dalam skema kemitraan dan bukan swastanisasi desa. Menghadirkan investor swasta ke desa, untuk menggerakan dan mengoptimalkan potensi desa itu hal positif selama tidak dalam skema liberalisasi dan rentenisasi bisnis ekonomi desa.

Indonesia yang kuat membutuhkan ekonomi desa yang kuat. Bangsa ini tidak bisa memenuhi cita-cita ekonomi dan sosialnya yang berdaulat, jika investasi dan inovasi hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan. Indonesia adalah desa, dan desa adalah Indonesia. Oleh sebab itu menghadirkan negara ke tengah-tengah desa untuk memastikan sumber makanan dan energi utama di dalam negeri dikonsumsi oleh seluruh Indonesia, dan mengurangi dan bahkan membatasi ketergantungan pasokan dari skema impornisasi.

Beberapa inovasi investasi yang bisa dan tingkat posibilitasnya tinggi dilakukan pemerintah, pemerintah daerah yaitu:

  • Investasi air bersih. Apakah tidak mungkin jika setiap kabupaten memiliki perusahaan air minum? PDAM harus berinovasi, tidak hanya menyalurkan air ke rumah-rumah warga, tetapi ia juga dapat berinovasi memproduksi air mineral dalam kemasan (contoh kabupaten Kulonprogo; Airku)
  • Investasi Pertanian. Mengapa pertanian kita mengalami degredasi kualitas dan kuantitas produksi? Mengapa petani kita tidak makmur? Itu disebabkan karena pemerintah dan pemerintah daerah hanya fokus pada regulasi dan tidak bergerak pada investasi dan inovasi. Petani desa membanyangkan di setiap kabupaten punya pabrik dan perusahaan sesuai dengan potensi pertaniannya (satu kabupaten satu pabrik atau lebih)
  • Investasi Perhutanan. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan air bersih melalui hutan yang sehat dan pertanian berkelanjutan. Hutan kita setiap tahun mengalami degredasi yang luar biasa, secara bersamaan konflik antar masyarakat, pemerintah dan swasta terkait tatakelola perhutanan juga tinggi. Mengapa ini terjadi? Karena masyarakat desa hanya menjadi objek tatakelola hutan. Mengapa pemerintah, pemerintah daerah tidak menempatkan hutan dan masyarakat desa sebagai basis invetasi dan inovasi pembangunan desa?
  • Ivestasi Peternakan. Setiap tahun dan bahka bulan republik ini dipanikan dengan melojaknya harga daging (hewan Potong). Padahal kita punya sejuta potensi sektor peternakan. Apakah masyarakat desa tidak punya kemampuan itu? Pemerintah selalu keliru melihat dan menyelesaikan persoalan. Pada sektor peternakan, warga desa membayangkan, bahwa pemerintah melakukan investasi dan inovasi besar-besaran dibidang peternakan.
  • Investasi Kelautan dan Perikanan. Komitmen negara dan pemerintah sangat penting di bidang ini, karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Tetapi investasi dan inovasi di bidang ini masih sangat minim. Desa bisa menjadi maju dan sejahterah, kalau warganya bukanya hanya menjad buruh nelayan, bukan hanya sekedar menjadi penjaga pantai dan laut, bukanya hanya sekedar menjadi pembersih pantai, akan tetapi inovasi investasi sangat penting dalam konsep desa sebagai basis inovasinya.
  • Investasi Pariwisata berbasis masyarakat. Negara harus komit bahwa pembangunan dan pengembangan pariwisata diorientasikan untuk menggerakan ekonomi masyarakat desa, dan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku dan penggerak utama atas investasi pariwisata tersebut. Hal ini sekaligus mengkoreksi perangai kebijakan tatakelola kepariwisataan, yang cenderung menegasikan dan bahkan “menyingkirkan” warga desa dari kawasan potensi wisata tersebut

Kemitraan negara, desa dan swasta merupakan hal penting untuk mendorong dan merealisasikan investasi dan inovasi desa. Konsep kemitraan tentusaja dalam kerangka gerakan berdesa sebagai basis gerakan sosial berekonomi, dan bukan gerakan liberalisasi desa (swastanisasi desa) ataupun gerakan negaranisasi dan birokratisasi desa. Pemerintah dan pemerintah daerah memastikan terjadinya alur koordinasi, dan konsolidasi yang berkelanjutan sehingga melahirkan sinergisitas perencanaan dan penganggaran inovasi dan investasi desa.  Mendorong lahir dan tumbuhnya Kelompok Inovasi Pembangunan Pedesaan merupakan hal penting, karena merekalah yang menjadi pasukan lapangan untuk intense berinteraksi dan berekasi mewujudkan pembangunan desa yang berkemakmuran.

Penulis adalah : Direktur Eksekutif Lembaga STrategi Nasional (WA: 081328370083)

Attachments

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.