Isu Strategis Pemilu 2019

ISU-ISU STRATEGI UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017

TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Chandra Irawan)

DPR telah mengesahkan RUU Pemilu menjadi Undang-Undang Pemilu pada Rapat Paripurna ke-32 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta pada hari Jumat 21 Juli 2017 dini hari dengan hasil aklamasi memilih opsi A, yaitu Presidential threshold 20% perolehan kursi  DPR atau 25% perolehan suara nasional.

Partai yang menyetujui keputusan ini adalah partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Golkar, Nasdem, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai oposisi yang terdiri empat fraksi yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat.

Sebelumnya, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pileg) dan UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum Tahun 2014 dilaksanakan secara terpisah. Pileg dilaksanakan sebelum Pilpres.

Kemudian, atas dasar permohonan judicial review atas UU tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pileg dan Pilpres harus dilaksanakan serentak. Berdasarkan putusan MK No.14/PUU-XI/2013 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak (Pasal 167 Ayat (3) UU No 7 Tahun 2017) yang ditandai dengan pemungutan suara dilakukan pada hari yang sama. Pemilihan Umum Serentak dilaksanakan pada bulan April 2019 (Pasal 347 ayat (1) dan (2) UU No 7 Tahun 2017).

Pemilih akan memberikan suaranya dengan mencoblos 5 jenis surat suara (Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 353 Ayat (1) huruf a, b dan c UU No 7 Tahun 2017).

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih di setiap TPS pada Pemilu 2019 paling banyak 500 Orang (Pasal 350 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017).

Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara langsung dan serentak dengan pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta tetap menggunakan mekanisme Two Round System dengan keterpilihan pasangan calon lebih dari 50% jumlah suara sah dengan sedikitnya 20% suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari ½ jumlah Provinsi di Indonesia (Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 416 UU No 7 Tahun 2017 dan sama dengan pengaturan dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

UU No 17 Tahun 2017 juga menetapkan syarat minimal pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang disebut dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden, yaitu adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden. Jadi yang dimaksudkan dengan Presidential threshold 20-25% adalah partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20% jumlah kursi di DPR dan/atau 25% suara sah nasional dalam pemilu sebelumnya.

Presidential threshold ini bukanlah peraturan yang baru ada, sistem presidential threshold 20-25% telah ada sejak pemilu tahun 2009. Persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Pasal 9 Tahun 2008, yang juga diatur dalam UUD 1945 pasal 6 ayat 2 berbunyi ‘pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilu’.

Penetapan Ambang Batas dimaksud tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 sebagai hasil uji materiil atas obyek gugatan yang sama yaitu Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 dan dinyatakan oleh Putusan MK sebagai Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka).

Penetapan Ambang Batas yang dikuatkan oleh Putusan MK tersebut sejalan dengan pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 dan oleh karenanya Konstitutional sama sekali.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, PDI Perjuangan sebangai partai pemenang pemilu berhasil memperoleh 18,95% dari suara nasional tetapi masih belum mencapai syarat 20-25% tersebut sehingga berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa 9,04% dan Partai Nasional Demokrat berjumlah 6,7% sehingga koalisi ketiga partai ini menghasilkan kekuatan sebanyak 191 kursi di parlemen dengan total 34,06% suara untuk mencalonkan Joko widodo dan Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena pada tahun 2019 pemilu yang diadakan adalah pemilu serentak presiden dan wakil presiden beserta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kab/Kota maka dasar presidential threshold 20-25% adalah hasil perolehan suara dan parlemen tahun 2014 yang lalu.

Ini berarti  yang bisa mengusung presiden dan wakil presiden- adalah partai-partai yang punya kursi atau punya suara sah dari pemilu legislatif 2014. Boleh dibilang sistem presidential threshold telah mematikan kesempatan partai baru seperti PSI, Partai Berkarya, Partai Garudan dan Perindo yang belum memiliki modal politik seperti yang disyaratkan untuk mencalonkan presiden sendiri tanpa berkoalisi.

Partai-partai yang telah megikuti pemilu legislatif 2014 pun tidak ada yang memenuhi persyaratan 20-25% tersebut sehingga koalisi adalah satu-satunya jalan untk mencalonkan presiden dan wakil presiden.

Sistem Pemilu : Proporsional Terbuka

Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama calon legislatif yang diinginkan.

Pada sistem ini, pemilih bisa memberikan suara secara langsung, sehingga bisa memperkuat partisipasi dan kontrol publik terhadap para calon wakil rakyat yang mereka inginkan untuk duduk di parlemen. Yang berarti para calon legslatif harus lebih banyak bersosialisasi dengan konstituennya.

Selain itu, dinamika internal partai cenderung dinamis, sehingga lebih menggairahkan infrastruktur partai untuk lebih berlomba semakin aktif dalam partai. Namun dalam sistem proposional terbuka ini akan mereduksi peran partai karena pada kadernya akan lebih dominan menjual fgur diri masing-masing daripada bekerja sama antar kader di tingkat yang sama. Sistem ini juga akan menimbulkan kontestasi antar kader di internal partai, melemahkan kontrol partai terhadap para kadernya.

Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Sistem Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 dilaksanakan secara langsung dan serentak dengan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta tetap menggunakan Sistem Proporsional Terbuka dengan keterpilihan anggota DPR, DPD dan DPRD berdasarkan suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan kursi yang diperoleh partai-partai dalam pemilu (Pasal 168 ayat (2) UU No 7 Tahun 2017). Pemberian suara untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan cara mencoblos 1 kali pada Nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon pada surat suara (Pasal 353 Ayat (1) huruf b UU No 7 Tahun 2017 sama dengan pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD)

Ambang batas Parlemen Tahun 2019 untuk DPR adalah 4% dari total suara sah secara nasional (Pasal 414 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017). Dibandingkan Pemilu Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari ambang batas 3,5%.

Berdasarkan hasil perolehan suara sah partai-partai dalam Pemilu 2014, maka diperkirakan 10 Partai yang  lolos ambang batas parlemen 2014 bakal lolos kembali dalam pemilu 2019, sepanjang tidak banyak muncul partai-partai baru peserta pemilu 2019 yang konstituennya beririsan dengan partai-partai yang memenuhi ambang batas pemilu 2014. Dalam simulasi perolehan kursi pada Pemilu 2014, PBB dan PKPI tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen.

Untuk penentuan Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutsertakan dalam penghitungan perolehan Kursi dengan tanpa ambang batas parlemen.

Perolehan Suara Partai-Partai Politik Pada Pemilu 2014

Metode Konversi Suara

Metode Konversi Suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 menggunakan Metode Divisor (pembagi) Sainte Lague yang diperkenalkan oleh Prof. Andre Sainte Lague yang juga sama dengan yang diperkenalkan oleh Senator Daniel Webster dengan metode hitung berdasarkan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, 9, dst… serta dibagi habis di daerah pemilihan (Pasal 415 UU No 7 Tahun 2017).

Metode konversi suara ini adalah metode konversi suara baru yang belum pernah diberlakukan di Indonesia sejak pemilu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014 (11 kali pemilu di Indonesia).

Selama ini pemilu di Indonesia menggunakan metode konversi suara Kuota Harre / Hammilton / Niemeyer-Largest Reminder atau sering dikenal dengan Metode Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dimana dihitung dengan cara menjumlahkan total suara sah yang diperoleh partai-partai yang lolos ambang batas parlemen dibagi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan. Untuk selanjutnya kursi yang diperoleh partai politik didaerah pemilihan diberikan apabila memenuhi BPP. Apabila masih ada sisa kursi maka diberikan kepada partai politik yang memiliki suara sah yang tidak memenuhi BPP atau sisa suara setelah memenuhi BPP untuk diberikan berdasarkan jumlah sisa suara terbanyak secara berurutan serta kursi dibagikan habis di daerah pemilihan.

Simulasi Konversi Suara dengan sistem Kuota Hare BPP di Dapil DPR RI Jateng V

Metode Kuota Hare/Hamilton/Niemeyer-Largest Reminder yang digunakan dalam 11 kali pemilu di Indonesia telah diharamkan di AS sejak Tahun 1911 dan diperkuat oleh fatwa The Supreme Court (Mahkamah Agung) Tahun 1992. Mulai Tahun 1911-1941 dalam pemilu AS menggunakan Metode Divisor Webster. Setelah Tahun 1941 sampai sekarang, AS menggunakan Metode Divisor Huntington-Hill.

Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Jerman (Bunderverfassungsgericht) pada tanggal 3 Juli Tahun 2008 yang menyatakan metode Kuota  Hare/Hamilton/Niemeyer-Largest Reminder dilarang untuk digunakan dalam pemilu Bundestag (DPR) mulai Pemilu Tahun 2009. Sejak Pemilu Bundestag (DPR) Tahun 2009 di Jerman menggunakan Metode Divisor Sainte Lague/Webster.

Untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan dalam Motode Konversi Kuota Hare/BPP tersebut, DPR telah menetapkan Metode Konversi Suara yang akan digunakan dalam Pemilu 2019 menggunakan Metode Divisor (pembagi) Sainte Lague yang diperkenalkan oleh Prof. Andre Sainte Lague yang juga sama dengan yang diperkenalkan oleh Senator Daniel Webster dengan metode hitung berdasarkan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, 9, dst… serta dibagi habis di daerah pemilihan (Pasal 415 UU No 7 Tahun 2017).

Metode ini dinilai menjadi lebih adil (fairness) daripada metode konversi suara sebelumnya. Secara rerata, partai politik yang akan mendapat bilangan kursi adalah partai politik yang telah berhasil memperoleh prosentase 50% dari harga kursi dengan perbandingan metode BPP.

Bandingkan dengan metode BPP itu sendiri dalam gambar di atas dimana prosentase dibawah 50% dari harga kursi masih memungkinkan untuk mendapatkan bilangan kursi. (catatan : hitungan harga kursi tidak diperlukan lagi dalam metode konversi suara divisor Sainte Lague).

Simulasi Konversi Suara Sainte Lague untuk Dapil DPR RI Jateng V

Alokasi Kursi Per Daerah Pemilihan (Dapil)

Mengingat terjadinya perubahan norma tentang Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi : Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 20 Juta memperoleh alokasi kursi 120 Kursi DPRD Provinsi (Pasal 188 Ayat (2) huruf h UU Pemilu “Baru”) maka berkonsekuensi pada bertambahnya 20 kursi DPRD Provinsi di beberapa Provinsi :  Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.  Akibat bertambahnya kursi DPRD Provinsi maka berkonsekuensi pada perubahan Daerah Pemilihan Provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan penambahan 1 (satu) Daerah Pemilihan DPRD Provinsi di Kaltim. Pada Pemilu 2019, Daerah Pemilihan Provinsi se Indonesia bertambah 10, dari 259 menjadi 269 Daerah Pemilihan DPRD Provinsi.

Sedangkan untuk Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota, penyusunannya diserahkan kepada KPU setelah terlebih dahulu melalui rapat konsultasi dengan DPR (Pasal 195 UU No 7 Tahun 2017)

Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan DPRD Provinsi merupakan lampiran dari UU Pemilu baru sebagai bagian yang tak terpisahkan dari UU Pemilu baru (Pasal 189 Ayat (5).

Alokasi Kursi untuk Daerah Pemilihan DPR RI : 3-10 Kursi (Pasal 187 Ayat (2) dan untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota : 3-12 Kursi (Pasal 189 Ayat (2) dan Pasal 192 Ayat (2)— (sama dengan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD)

Dalam rangka menjamin proporsionalitas dan keadilan atas Harga Kursi antar Provinsi di Indonesia serta konsekuensi dari adanya Provinsi Baru maka Kursi DPR RI bertambah 15 Kursi yang dibagikan kepada Provinsi-Provinsi : Jambi – 1 Kursi; Kepri – 1 Kursi; Riau 1 – 1 Kursi; Riau 2 – 1 Kursi; Lampung 1 – 1 Kursi; Lampung 2 – 1 Kursi; Kalbar – 2 Kursi; Kaltara – 3 Kursi; NTB – 1 Kursi;  Sulbar – 1 Kursi; Sultra – 1 Kursi; Sulteng – 1 kursi. Total jumlah Kursi DPR RI pada Pemilu 2019 adalah 575 Kursi (Pasal 186 UU No 7 Tahun 2017).

Perubahan (Penambahan) Daerah Pemilihan DPR RI terjadi di 3 (tiga) Provinsi : akibat adanya Provinsi Baru Kaltara dan perubahan alokasi kursi yang melebihi ketentuan UU Pemilu : Kalbar dan NTB. Dengan demikian jumlah Daerah Pemilihan DPR RI pada Pemilu 2019 : 80 Daerah Pemilihan ( Pemilu 2014 : 77 Daerah Pemilihan DPR RI).

Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan DPR RI merupakan Lampiran dari UU No 17 Tahun 2017 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari UU Pemilu baru (Pasal 187 Ayat (5).

Penyelenggara

Jumlah anggota KPU ditetapkan dalam UU No 7 Tahun 2017 yang baru sebanyak 7 orang (Pasal 10 Ayat (1) huruf a).

KPU Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, sedangkan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 atau 5 orang (Pasal 10 Ayat (1) huruf b dan c).

Sementara, jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 orang (Pasal 92 Ayat (2) huruf a). Sedangkan jumlah anggota Bawaslu Provinsi  sebanyak 5 atau 7 orang (Pasal 92 Ayat (2) huruf b). Sedangkan Bawaslu  Kabupaten/Kota beranggotakan 3 atau 5 orang (Pasal 92 Ayat (2) huruf c).

Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kabupaten/kota (Pasal 10 Ayat (2).

Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang (Penjelasan Pasal 10  Ayat (1) huruf b).

Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang (Penjelasan Pasal 10  Ayat (1) huruf b).

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah kecamatan (Pasal 10 ayat (2).

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang(Penjelasan Pasal 10  Ayat (1) huruf c) .

Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang (Penjelasan Pasal 10  Ayat (1) huruf c) .

Metoda yang sama dipergunakan juga untuk menetapkan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Penjelasan Pasal 92  Ayat (2) huruf b dan c).

Komposisi dan Jumlah Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 10  Ayat (3) serta Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota (Pasal 92 Ayat (3) merupakan Lampiran dari UU No 7 Tahun 2017  sebagai bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut.

Penutup : Konsentrasi ataukah Fragmentasi?

UU No 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar pijakan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 merupakan system pemilu yang sama sekali baru bagi Indonesia. Situasi ini memunculkan pertanyaan sejauh mana Coattail effect dari Pemilu Serentak akan berdampak (signifikan) terhadap konfigurasi politik Indonesia paska 2019. Termasuk di dalamnya menghilangkan fenomena Parlementarisasi Sistem Presidensialisme Indonesia (sejak era awal SBY hingga Presiden Jokowi).

Selain itu dapatkah fenomena Pemilu 1999 (konsentrasi dan sistem kepartaian sederhana) terulang kembali, dan sejauh mana ambang batas parlemen 4% dan metoda konversi suara (Sainte Laguë) beri insentif bagi penyederhanaan sistem kepartaian, dalam artian memfasilitasi konsentrasi dukungan (suara partai) diubah menjadi porsi politik (kursi) di DPR. Pertanyaan ini menunggu jawaban pada Bulan April 2019 kelak apakah Pemilu Serentak kompatibel dengan tetap dipergunakannya Sistem Daftar Terbuka.

Hal ini menjadi tantangan bagi setiap partai untuk menyusun strategi (alokasi dan distribusi sumber daya). Kemana konsentrasi diprioritaskan, caleg memikirkan keterpilihan dirinya, pada saat yang sama partai pasang target memenangkan presiden. Pilkada Serentak 2018, menjadi ajang pertarungan utama, agar setidaknya beban Pemilu Serentak 2019 dapat berkurang.

Penulis : Candra Irawa,  Peneliti Lembaga Strategi Nasional (LSN)

Attachments

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.