DPRD Kabupaten Magelang Bahas Pengaturan RTRW

TINGKATKAN POTENSI EKONOMI DAERAH, DPRD KABUPATEN MAGELANG BAHAS PENGATURAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Yogyakarta — Dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang membahas pengaturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang dalam kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh UPN Veteran Yogyakarta didukung oleh Lembaga Strategi Nasional (LSN) bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Magelang di Hotel Grand Quality, Yogyakarta (1-3/3/2018).

Pembahasan ini dilakukan terkait revisi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang No. 5 Tahun 2011 tentang RTRW dan rencana gagasan optimalisasi potensi ekonomi Kabupaten Magelang. Revisi ini dibuat, karena DPRD menilai bahwa perda rencana tata ruang wilayah yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi yang terjadi. Selain itu, perlu adanya optimalisasi potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kabupaten Magelang telah mengalami banyak perkembangan. Sering dengan perkembangan itu, ada berbagai persoalan yang juga muncul. Persoalan-persoalan yang ada ini membuat perda rencana tata ruang wilayah yang ada saat ini sudah tidak relevan lagi. Karena itu, DPRD berinisiatif untuk merevisi perda tersebut”. Papar salah satu anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Sehubungan dengan itu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang menyadari bahwa dalam konteks proses pembangunan di Kabupaten Magelang perlu untuk dilakukannya sinkronisasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan RPJPD dan RPJMD Kabupaten. Sinkronisasi ini dalam rangka optimalisasi pembangunan kabupaten yang baik. Visi jangka panjang juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengaturan RTRW.

Hal senada ditegaskan oleh Zikky Ardiansyah, Kasi Bina Kota dan Perkotaan, Subdit Pembinaan Wilayah II sebagai pembicara dalam kegiatan bimtek. Ia mengatakan bahwa dalam konteks pengaturan rencana tata ruang wilayah kabupaten, perlu memperhatikan muatan integrasi antara RPJPD kabupaten dengan RTRW dan RPJMD kabupaten dengan RTRW. Misalnya, “penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Magelang dengan arah dan kebijakan RTRW Kabupaten Magelang. Hal ini penting agar pembangunan berjalan sinergis”, terangnya.

Optimalisasi Potensi Ekonomi

Terkait optimalisasi potensi ekonomi Kabupaten Magelang, revisi perda dalam konteks pengaturan rencana tata ruang wilayah juga memperhatikan upaya atau sejumlah langkah strategis yang perlu dirancang untuk meningkatkan potensi ekonomi Kabupaten. Optimalisasi potensi ekonomi yang turut dikemas dalam revisi perda Kabupaten Magelang terkait pengaturan rencana tata ruang wilayah, yang akan dilakukan dengan memuat penetapan kawasan strategis kabupaten.

Muatan RTRW terkait penetapan kawasan strategis kabupaten dibuat dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan beberapa kriteria: memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten, memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal, adanya pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi, memiliki fungsi mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, memiliki pusat pengembangan produk unggulan, dan memiliki pusat perdagangan dan jasa.

Sementara itu, menurut  Syarief Aryfaid selaku Direktur Eksekutif LSN bahwa pengaturan RTRW di tingkat kabupaten atau kota, khususnya Kabupaten Magelang, perlu memperhatikan pola pembagian wilayah dengan menggunakan pendekatan zonasi kawasan, yang secara maksimal berorientasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi produktif, yang dikelola oleh masyarakat terutama masyarakat desa.

Syarief juga menambahkan “gagasan optimalisasi potensi ekonomi berbasis pendekatan zonasi kawasan sejalan dengan mandat UU Desa No.6 Tahun 2014 terkait penataan kawasan perdesaan, yang mana dokumen RTRW nantinya akan menjadi rujukan dalam setiap pengambilan kebijakan mulai dari RPJMD, RKPD, APBD sampai dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat desa”

Dalam kegiatan yang mengusung tema “Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Konteks Optimalisasi Potensi Ekonomi dan Mekanisme Tata kelola Bantuan Keuangan Partai Politik” ini, pimpinan dan anggota DPRD juga menyoroti persoalan legal standing terutama terkait konflik tapal batas antara Pemerintah Kota Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang. Sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa anggota DPRD bahwa bahwa konflik tapal batas dan persoalan legal standing menyulitkan anggota DPRD Kabupaten Magelang dalam menyusun pengaturan rencana tata ruang wilayah terutama dalam kaitannya dengan revisi perda tata ruang yang tengah dilakukan. Anggota dewan mengkritisi perpres nomor 50 tahun 2014 dan perpres nomor 70 tahun 2014 yang dinilai dilakukan secara top down tanpa memperhatikan aspirasi pemerintah Kabupaten Magelang.

Ke depan, DPRD Kabupaten Magelang berkomitmen menciptakan pengaturan RTRW yang jauh lebih baik dan relevan, terutama dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi daerah, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang. Revisi perda tata ruang yang tengah dilakukan adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Yohanes Silik).

 

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.