Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu

Memperkuat Lembaga Pengawas Pemilu

Syarief Aryfaid

  1. Pengantar

Pemilihan umum (pemilu), baik itu pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pemilihan kepala desa, serta pemilihan kepala, Dusun, merupakan mekanisme politik hasil konsesus  demokrasi prosedural dan demokrasi substantif.  Sebagai proses politik yang mengikut sertakan publik (warga negara), maka pemilu membuka dua jalan alternative, pertama, jalan menuju perubahan dan perbaikan, karena pemilu menghasilkan pemimpin yang punya watak dan perangai yang baik membawa perbaikan dan pembaharuan, dan kedua, jalan menuju kebangkrutan (collapse state), sebagai akibat, pemilu menghasilkan pemimpin yang korup, tidak punya visi perubahan, dan  berperilaku atas kehendak kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Suka atau tidak suka, pemilu masih menjadi primadona untuk mencari dan mendapatkan pemimpin politik. Salah satu aspek penting dari seluruh rangkain proses pemilu yaitu, adanya instrument pengawasan pelaksaan pemilu dan keterbukaan informasi pemilu kepada masyarakat. Sebagaimana telah diatur dalam UU Penyelenggara Pemilu, baik UU yang lama maupun dalam RUU yang baru, keberadaan lembaga pengawas pemilu menjadi sangat penting untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemilu tetap on the track sesuai asas dan prinsip pemilu tersebut (sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Kualitas pemilu juga ditentukan oleh konsistensi lembaga pengawas pemilu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menjalankan peran dan fungsinya.  Dari banyak kasus kisruh pemilu, juga disebabkan oleh tidak profesionalnya cara  kerja lembaga pengawas pemilu dalam menegakan aturan main dan aturan hukum penyelenggaraan pemilu. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya, pertama; terbatasnya kewenangan, dimana lembaga pengawas pemilu (bawaslu/panwaslu), tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi terhadap para peserta pemilu. Lembaga ini hanya sebatas menerbitkan rekomendasi atas setiap hasil kerja (tupoksinya). Oleh sebab itu dalam RUU penyelenggara pemilu yang tebaru (2017), lembaga pengawas pemilu diusulkan diberi kewenangan penindakan (kewenangan bersifat yudikatif).

Kedua, faktorlain yang memperlemah cara kerja lembaga pengawas pemilu, yaitu, terbatas personil dan sumber pembiayaan. Faktor ini seringkali menjadi kendala lapangan bagi lembaga ini untuk memastikan bahwa pemilu yang dilaksanakan punya kualitas dan sesuai aturan main dan aturan hukum.

Lembaga pengawas pemilu selain berfungsi melakukan pengawasan tehadap seluru proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu, juga memiliki peran strategis dalam konteks mengedukasi, memberdayakan masyarakat (pendidikan politik), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Peran tersebut, sebagaimana di mandatkan dalam UU No. 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyebutkan bahwa bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hal yang sering diabaikan selama proses pemilu adalah soal penyebarluasan informasi publik tentang pemilu, baik yang berkaitan dengan seluruh regulasi dan kebijakanya, maupun yang berkaitan dengan urusan-urusan teknis pelaksanaan pemilu.  Sebagai contoh terkait soal revisi UU Penyelenggara Pemilu, dimana tidak semua (mayoritas) masyarakat mengetahui hal-hal substansi dalam pembahasan RUU tersebut.  Demikian halnya dalam praktek pelaksanaan pemilu, dimana sebagian besar masyarakat mendapatkan informasi yang terbatas terkait pemilu. Kondisi ini jelas menimbulkan pertanyaan kritis, “apakah dengan kondisi demikian, pemilu bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas?”

  1. Urgensi Keterbukaan Informasi Pemilu.

Informasi pemilu seolah-olah hanya milik penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (parpol) dan juga para mahasiswa/dosen ilmu politik. Keterbatasan akses terhadap informasi yang berkaitan langsung dengan pemilu, berdampak terhadap tiga hal, 1) rendahnya partisipasi dan meningkatnya mobilisasi, 2) rendahkan rasionalitas choice, dan meningkatnya perilaku pragmatisme, dan 3) keterbetasan akses informasi pemilu berdampak pada ketiadaan choise dan voice masyarakat terhadap pemilu.

Padahal dalam UU No.14 tahun 2008 menjelaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang  menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk  mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Jika soal informasi pemilu saja, publik tidak mendapatkan secara komprehensif dan berkualitas, bagiaman mungkin pemilu bisa diikuit oleh pemilih yang berkualitas.

Keterbukaan informasi publik tentang pemilu merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemilu maupun penyelenggara negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Oleh sebab itu negara harus memberikan jaminan dan memastikan seluruh instrumen pemilu (partai politik, KPU, Bawaslu), bekerja maksimal dalam menyebarluaskan informasi pemilu yang baik dan benar tentang pemilu. Apalagi secara eksisting, proses penyebarluasan informasi  saat ini, selain sangat mudah (karena dukungan teknologi), secara bersamaan, publik didikte oleh banyak informasi yang bersifat hoax.

 Penguatan kualitas demokrasi (pemilu) melalui pengelolaan informasi pemilu, merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat politik yang informatif.

     Pada Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu, juga menjelaskan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Artinya bahwa dalam konteks pemilu, publik butuh kemudahan akses tentang seluruh regulasi dan kebijakan tentang pemilu.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara danpenyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan katalian bahwa  segala sesuatu informasi yang menjadi ranah publik, ada keharus/kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi dan melayani kemudahan akses terhadap informasi tersebut, demikian halnya terkait dengan informasi Pemilu.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Perbawaslu No.1/2017, bahwa Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, meskipun peraturan perundang-undangan telah diterbitkan, jika diuji dengan realitas empirik, khususnya berkaitan informasi pemilu, masyarakat (publik) masih belum terberdayakan dan belum melek informasi pemilu. Dibutuhkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama yang baik antara lembaga penyelenggara pemilu, lembaga peserta pemilu (parpol), dan pemerintah, agar memastikan bahwa publik mendapatkan informasi pemilu yan jelas, baik dan benar, sehingga publik mampu menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas membawa perubahan dan perbaikan.

Pertanyaan “ndeso”nya, apakah semua masyarakat tau dan paham tentang sistem pemilu, dan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah?

  1. Memperkuat Peran Lembaga Pengawas Pemilu

Salah satu instrument penting dalam penyelenggaraan pemilu yaitu badan pengawas pemilu (bawaslu).  Sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta Peraturan Bawaslu No.11 tahun 2016, menyebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

Tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu tersebut, merupakan  klausul penting untuk menjaga marwah demokrasi (kualitas pemilu), agar terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Hal ini harus sejalan dengan visi dan misi lembaga  tersebut yaitu: Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

Lembaga pengawas pemilu diberi tugas, wewenang dan kewajiban oleh undang-undang (baca; UU. No. 15 Tahun 2011). Adapun  tugas dan wewenang lembaga tersebut sebagai berikut:

  • Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Tugas tersebut secara singkat dalam diuraikan sebagai berikut :
  • Mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu;
  • Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu;
  • Mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan;
  • Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen;
  • Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu;
  • Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
  • Evaluasi pengawasan Pemilu;
  • Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  • Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memahami tugas pengawas pemilu dalam konteks kepengawasan, merupakan tindakan yang terprogram yang bersifat responsif, partisipatif dan prefentif. Artinya bahwa lembaga ini harus memainkan peran aktif dalam menjaga aturan penyelenggaraan pemilu. Semua tugas yang disebutkan di atas, bersifat penting, dan yang seringkali dibutuhkan kinerja ekstra, yaitu ketika masuk fase; 1) mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu; 2) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 3) mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Adapun Wewenang Pengawas Pemilu sebagai berikut :

  • Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu
  • Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang;
  • Menyelesaikan sengketa Pemilu;
  • Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah;
  • Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (termasuk yang sedang dibahas dalam RUU, yaitu kewenangan yang berisifat Yudikatif)

Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut :

  • Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
  • Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
  • Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan
  • Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada penjelasan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pengawas pemilu tersebut di atas, lembaga tersebut masih meminkan peran minor dalam mendorong kualitas pemilih untuk pemilu. Koreksi khusus terkait tugas, wewenang dan kewajiban lembaga ini adalah tidak menjalankan peran yang terukur dan konsolidatif terkait mencerdaskan pemilih dan penyelenggara pemilu, melalui skema kerja sosialisasi dan pemberian informasi yang jelas, benar dan komprehensif tentang pemilu.

Padahal Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi 5 (lima) syarat dasar. Pertama, Universalitas (Universality). Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, system, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri. Dan seluruh elemen tersebut penting terpublikasikan dan mudah diakses oleh publik.

Kedua, Kesetaraan (Equality). Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

Ketiga, Kebebasan (Freedom). Pemilu demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka.  Pada aspek ini, penting diberlakukan prinsip punishment (hukuman/sanksi).

Keempat, Kerahasiaan (Secrecy). Asas rahasia, merupakan jaminan hak asasi manusia (pemilih) dalam menentukan sikap politiknya. Kerahasiaan menentukan kebebasan pemilih dan independesinya.

Kelima, Transparansi (Transparency). Transparansi merupakan salah satu unsur dari demokrasi.  Prinsip ini penting dilakoni oleh para stakeholders penyelenggara pemilu, serta peserta pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya.

Para penyelenggara pemilu, termasuk juga lembaga pengawas pemilu, penting meyakinkan publik dan bahkan memberikan garansi (jaminan) bahwa mereka mampu bekerja profesional, independen, adil dan tidak berpihak (imparsial). Selain itu lembaga penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu juga harus menjalankan prinsip free, fair and competitive.

Seri Pendidikan Politik: Pilkada Sserentak jilid 3

Penulis adalah  Warga Ndeso yang pengen Melek Politik :

 

 

Attachments

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.