Tahapan Pemilukada dan Kualitas Pemilu

Kualitas Pemilu dan Mehamami Tahapan Pemilukada

Berdasarkan PKPU No. 1 Tahun 2017

(Syarief Aryfaid)

  1. Pengantar

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Sebagai proses politik, pemilihan Kepala Daerah, seringkali dihadapkan degan perbagai persoalan-persoalan subtantif yang justru “mencederai” kualitas  demokrasi pelaksanaan pilkada tersebut. Beberapa aspek penting yang   menjadi titik kursiil yang perlu mendapatkan perhatian  seluruh komponen masyarakat, khususnya lembaga penyelenggara pilkada yaitu, soal konsistensi kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan main pelaksanaan pilkada.

Sebagai  negara yang menganut paham demokrasi, maka seluruh warga negara meiliki hak politik yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun demikian dalam praktik empiriknya, hak warga negara yang dimaksuk, seringkali dihadapkan dengan system politik yang rumit dan complicate. Dimana secara exisitinng system politik dan pemilu di Indonesia, masih menerapkan praktik birokratisasi dan praktek hegemoni politik terkaut hak politik warga negara tersebut. Sebagai gambaran, bahwa tidak mudah bagi setiap warga negara untuk mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Setidaknya ada 4 aspek penting yang harus dipenuhi; pertama, punya kekuatan financial (cost economy, kedua,  punya kekuatan social (social cost), dan ketiga punya influenze dan daya dukung politik (cost politic).

Sistem demokrasi menempatkan partai politik menjadi satu-satunya instrument politik bagi warga negara untuk menenuaikan hak politiknya, meskipun, aturan membolehkan warga negara untuk menggunakan jalur independen. Partai Politik sebagai instrument politik demokrasi, secara faktual, masih “mengkooptasi” hak-hak warga negara dalam skema dinasti kekuasaan dan praktik biaya politik tinggi. Sehingga sangat kecil kemungkinan warga masyarakat, dengan mudah mendapatkan tigas hal, yaitu;  choise, voice dan access.  Padahal defenisi partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjadi garansi bagi warga negara untuk mudah menjadi bagian dari proses politik dan kekuasaan, sebelum memenuhi  tiga aspek yang disebutkan di atas.

  1. Memahami Kualitas Lembaga Penyelenggara Pemilu

Hal lain yang tidak kalah penting dari proses penyelenggaran pilkada yaitu keberadaan lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU atau KPUD merupakan  lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, dan daerah tetap, dan mandiri, dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan (baca UU Penyelenggara Pemilu).

Secara hirarki, KPU, menerapkan prinsip  delegasi dan desentralisasi kewenangan yang bersifat komando dan uniform dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah. Artinya bahwa aturan main dan aturan hukum penyelenggaraan pilkada diseluruh Indonesia yaitu sama, demikian halnya dengan struktur kelembagaan penyelenggaraan sampai di tingkat Tempat Pemungutan Suara TPS).   Beberapa komponen kelembagaan strategis menentukan kualitas penyelenggaraan pilkada yaitu:

Pertama, terletak pada kualitas SDM pada level KPUD. Artinya bahwa integritas, kapasitas dan profesionalitas SDM (komisioner) KPUD. Kedua, terletak pada kualitas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

Ketiga, kualitas PPS (Panitia Pemungutan Suara), yaitu panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.

Keempat, kualitas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yaitu kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Kelima, kualitas PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), yaitu petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.

Kelima komponen penyelenggara pemilu tersebut, secara existing seringkali menjadi sorotan public karena bekerja dan menjalankan tugas pokok dan fugsinya tidak dengan integritas, kapasitas dan profesionalisme yang bai. Bahkan dari beberapa catatan kasus sengketa pilkada, maupun kasus malpraktik demokrasi, bersumber dari kelima komponen hirarki lembaga penyelenggara pilkada tersebut.  Oleh sebab itu penting, merumuskan solusi kebijakan yang mampu menciptakan institusi penyelenggara pilkada dalam rangka menghasilkan pemilu yang berkualitas.

  1. Memahami Asas Penyelenggaran Pemilu

Pada Pasal 2 PKPU No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa (1) Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menyelenggarakan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, adalah suatu keharusan. Meskipun dalam praktiknya, masih ditemui praktik yang anomali dari asas tersebut. Misalnya  soal asas bebas dan jujur, dimana dari beberapa kasus sengketa pemilu, asas bebas dan jujur seringkali menjadi ranah yang paling sering diajukan ke lembaga pengawas pemilu, terkait, adanya tindakan pemaksaan terhadap warga (pemilih) untuk memilih salah satu pasangan, dengan berbagai model intimidasi dan mobilisasi. Sedangkan asas jujur dan adil, seringkali ditemukan pada kasus laporan publik tentang integritas lembaga maupun oknum penyelenggara pemilu yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (memihak salah satu pihak yang berkontestasi) dengan berbagai model dan peran.

 Oleh sebab itu pada Pasal 2 (PKPU No.1/2017) menekankan pentingnya dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

  1. mandiri;
  2. jujur;
  3. adil;
  4. kepastian hukum;
  5. tertib;
  6. kepentingan umum;
  7. keterbukaan;
  8. proporsionalitas;
  9. profesionalitas;
  10. akuntabilitas;
  11. efisiensi;
  12. efektifitas; dan
  13. aksesbilitas

  1. Memahami Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Pada Pasal 3 (PKPU No. 1/2017) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2017.

Klausul strategis untuk mewujudkan kualitas demokrasi pilkada, yaitu mencermati seluruh tahapan pemilu. Selain malpraktis pada asas pemilu seperti yang diuraikan di atas, hal yang seringkali mereduksi kualitas pemilu, yaitu pada setiap aspek tahapan pemilu. Sebab pada aspek ini-lah akan ditemui berbagai model malpraktik dan inskonsistensi regulasi dan praktik demokrasi pilkada. Sebagai contoh, publik seringkali tidak diberikan informasi yang cukup massif dan komprehensif tentag seluruh rangkaian tahapan pemilu, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi, dan emansipasi masyarakat dalam pemilu.

Berdasarkan PKPU No. 1/2017, Pasal 4 menyebutkan Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: a). tahapan persiapan; dan b). tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas program:

  1. perencanaan program dan anggaran;
  2. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian
  3. Hibah Daerah (NPHD);
  4. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
  5. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
  6. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  7. pendaftaran pemantau Pemilihan;
  8. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
  9. pemutakhiran data daftar pemilih. (PKPU No.1/2017; Pasal;5)

Seluruh point tahapan persiapan program (a-i) yang disebutkan di atas,  menurut kajian tim LSN, ada tiga titik rawan terjadinya malpratik pemilu, yaitu  pertama, aspek perencanaan dan penganggaran. Secara politik anggaran, pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemilu bersumber dari APBD dan APBN, dimana proses perencanaan anggaran secara politik , kewenangan ada pada DPRD dan Pemerintah Daerah (rapat pembahasan APBD perihal klausul alokasi anggaran pemilu). Pada arena ini, seringkali terjadi “intrik politik barter” baik antara Politisi (DPRD), eksekutif, maupun dengan KPUD. Dengan katalian pada aspek ini, dapat disebut sebagai pintu masuk awal terjadi malpraktif asas penyelenggaraan pemilu..

Kedua, Klausul pembentukan  PPK, PPS dan KPPS. Sebagaimana diuraikan penulis sebelumnya, bahwa kualitas penyelenggaraan pemilu, juga tergantung pada rel dan komponen penyelenggara di masing-masing level, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Mekanisme dan proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS, sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu.  Dalam berbagai kasus, titik rawan terjadi perselisihan pemilu, terjadi penyimpangan dan malpraktik demokrasi (pemilu), justru dilakukan oleh institusi PPK, PPS dan KPPS.  Hal ini disebabkan oleh beberap facktor, antarlain: tidak bersikap adil, jujur dan professional. Dari beberapa kasus yang diajukan ke badan pengawas pemilu (atau instansi terkait), perilaku PPK, PPS dan KPPS yang “curang” dan “memihak terhadap salah satu kandidat, berdampak buruh terhadap resistensi politik dan sosial. Oleh sebab itu penting bagi KPU dan KPUD untuk merumuskan instrument khusus untuk mendnapatkan petugas PPK, PPS dan KPPS yang punya integritas dan kapasitas yang mumpuni soal pemilu.

Ketiga. Hal pentinglain yang perludicermati terkait mewujudkan kualita pemilu yang baik yaitu pada tahapan persiapan, terkait point (h dan i), yaitu Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan pemutakhiran data daftar pemilih.  Legitimasi pemilu sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih dalam menentuka pilihan politiknya.  Karena aturan mensyaratkan bahwa setiap warga negara  apabila ingin memberikan hak pilihnya harus terdaftar dalam data pemilihan, maka pada aspek inilah penyelenggara pemilu dituntut untuk proaktif dan obyektif (transparan), serta sosialitatif dalam menyusun dan mengolah daftar pemilih.  Banyak kasus komplaint masyarakat, karena  banyak masyarakat tidak diakomodir hak politik. Selain itu data pemilih keliru/salah, seringkali menciptakan kerawanan sosial dan politik di masyarakat.  Jadi tahapan persiapan sangat menentukan tahapan selanjutnya (penyelenggaraan pemilu).

Konstruksi (Pasal 6 (PKPU No.1/2017); Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas program:

  1. pencalonan, terdiri atas:
  • syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
  • pendaftaran Pasangan Calon;
  1. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  2. masa kampanye:
  • pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
  • debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
  • kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
  • masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
  1. laporan dan audit dana kampanye;
  2. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  3. pemungutan dan penghitungan suara;
  4. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  5. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  6. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  7. penetapan Pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  8. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
  9. evaluasi dan pelaporan tahapan.

Secara substantive, isi pasal 6 tesebut di atas, merupakan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang pada masing-masing tahapnya  sering ditemuka malpraktik  pemilu. Pertama, terkait degan fase pencalonan. Pada fase ini, kemampuan, integritas penyelenggara pemilu menjadi taruhan, sebab konflik pemilu dengan mobilisasi masa pendukung, seringkali terjadi pada fase ini. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antarlain: tidak transparannya proses pengambilan keputusan, serta minimnya sosialisasi regulasi dan kebijakan tentang persyaratan pencalonan. Dan bahkan ada kasus, KPUD dengan sengaja mencoret salah satu pasangan, karena tendensi politik, dengan motode administrative.

Kedua, Masa Kampanye. Fase ini seringkali disebut fase bara api, karena jika penyelenggara pemilu tidak bersikap profesioal dan imparsial, maka sangat mudah terjadinya  “kericuhan politik”.  Kesiap siagaan d an profesionalisme penyelenggara pemilu pada level sangat penting. Misalnya kasus pengaturan jadwal, waktu da tempat kampanye, serta model kampanye. Penegakan hukum  dan ketegasan pengambilan keputusan sangat penting oleh penyelenggara pemilu, sehingga tidak menimbulkan ekses politik.

Ketiga, selain kedua point yang telah jelaskan di atas,  point d (laporan dan audit dana kampanye), point e (pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara), point f (pemungutan dan penghitungan suara) dan point g (rekapitulasi hasil penghitungan suara), merupakan tahapan yang perlu atensi khusus, yang pada akhirya menentukan kualitas pemilu.

  1. Konstruksi Penundaan Pemilu

Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah tahapan pemilu bisa ditunda?. Jika mengacu pada Pasal 8 (PKPU No. 1/2017: tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah), dijelaskan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

Situasi ini dalam praktik empiriknya memang jarang terjadi, akan tetapi konstruksi politik pada pasal 8 tersebut, merupakan konstruksi empiris yang dapat dijadikan argumentasi politik di forum penyusunan anggaran (APBD) antara lembaga legislative, eksekutif dan KPUD.

  1. Petajalan Kualitas Pemilu

Substansi PKPU No. 1 Tahu 2017 yang telah di uraikan di atas, yaitu adanya kualitas mentalitas lembaga penyelenggara pemilu dan peserta pemilu yang masing-masing memahami porsi dan tupoksinya. Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh satu komponen (penyelenggara pemilu), akan tetapi kualitas peserta pemilu yang memahami seluruh rangakain aturan main dan aturan hukum merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dan petahui.  Kedua komponen (penyelenggaran dan peserta) harus memiliki komitmen yang sama utuk melaksanakan seluruh asas pemilu. Dan tidak kalah penting yaitu, kedua komponen tersebut secara Terstruktur, Sistematis, Masiv (TSM) melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat (pemilih) tentang seluruh proses dan tahapan pemilu, sehingga meningkatkan kesadaran public tentang pentingnya partisipasi dan emansipasi politik.

Penulis adalah : Direktur Eksekutif LSN/ 081328370083

Attachments

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.