Mengawal Kementerian Desa

PATOLOGI KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI

 Catatan Kritis-Konstruktif Keberadaan Kementerian Desa, PDT, Transmigrasi

(Syarief Aryfaid)

1451912761157

  1. Pengantar

Lahirnya Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam kabinet KERJA Pemerintahan Jokowi-JK, mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan, khusunya pemerintahan desa, masyarakat desa dan para penggiat desa (meskipun ada sedikit kekecewaan). Bahkan sebagian kalangan aktivis pro pembaharuan dan kemandirian desa menyebutnya sebagai kemenangan besar kedua, pasca di tetapkanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambutan kemenangan itu tentu saja sangat beralasan, selain karena faktor sejarah panjang desa-desa di Indonesia mengalami proses marginalisasi, juga karena faktor ketidak adilan dan kemiskinan di desa sebagai akibat perlakuan negara terhadap desa yang cenderung “memarginalkan” desa.

Pemerintah Pusat, tidak hanya merespon dengan dengan menerbitkan Perpres No. 12 Tahun 2015 tentang KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, akan tetapi juga telah memastikan adanya pengalokasian khusus anggaran ke Desa melalui skema DANA DESA (DD), serta memwajibkan pemerintah daerah ( Kabupaten/Kota) untuk mengalokasikan anggaran ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengakuan pemerintah pusat terhadap eksistensi dan otonomi desa, yang secara prinsipil mengubah paradigma relasi pusat dan desa, serta merubah pendekatan pembangunan nasional, sebagaimana yang disebutkan dalam NAWACITA JOKOWI, yaitu membangun Indonesia dari Pinggir dan dari DESA.  Pengakuan tersebut sejalan dengan substansi UU No.6/2014 yang menekankan hubungan pusat dan desa bersifat REKOGNISI, dan bukan DESENTRALISASI sebagaimana yang pernah di atur dalam undang-undang sebelumnya ( UU No. 5/74; 5/79; 22/99, dan UU No.32/04).

Namun demikian, ada beberapa tantangan/persoalan serius yang perlu segera diretas. Pertama, pemerintah pusat belum serius melakukan konsolidasi kelembagaan yang berkaitan mandat UU No.6/2014,  dimana urusan desa masih dikendalikan dua kementrian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, yang mengendalikasn urusan pemerintahan, dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang memegang kendali urusan pembangunan. Fragmentasi urusan tersebut, telah berdampak negatif terhadap relasi desa, dengan pemerintah kabupaten, dan juga relasi desa dengan pemerintah pusat. Dan bahkan hasil kajian LSN menunjukan terjadinya “kekacauan politik-birokrasi” di tingkat daerah. Seperti pemerintah desa, “dipimpong” oleh dua SKPD, yaitu BPMD dan Bagian Tata pemerintahan:Setda, pada saat mengurus berbagai administrasi dan keuangan desa.

Kedua, Kementerian DESA, PDT dan Transmigrasi jika dilihat dari postur dan nomunkaltur kelembagaanya, kementerian ini cenderung “gado-gado”, karena menggabungkan tiga pos kementerian, yaitu Kementerian PDT, Kementerian Transmigrasi dan Desa. Padahal dalam UU Desa disebutkan bahwa yang bertanggungjawab atas UU ini adalah Menteri Desa (bukan menteri PDT, dan Transmigrasi).  Akibatnya adalah bukan hanya persoalan tidak sesuai konstitusional, akan tetapi pengejawantahan atas prinsip REKOGNISI seringkali dikaburkan dengan hal-hal yang bersifat project sektoral. Sebagai contoh soal kewenangan  siapa yang bertanggungjawab penuh atas, desa-desa miskin, desa-desa di wilayah perbatasan, desa-desa di wilayah terdalam dan isolir,  desa di wilayah kepulauan,  persoalan ketimpangan SDM antar Desa, ketimpangan SDA antar desa, dan lain sebagainya.  Hal yang PATOLOGIS dari Kementerian GADO-GADO ini yaitu adanya project (yang ditargetkan) pembangunan 5000 Pasar dan 5000 BUMDes, serta project mengirimkan pendamping desa oleh pemerintah pusat. Padahaln dalam UU Desa disebutkan bahwa Desa dapat dan berhak merekrut sendiri tenaga pendamping-nya.

Ketiga, Carut-Marut Kementerian ini dalam mengurus DESA, juga dapat dilihat dari berbagai program yang direncanakan dan dianggarkan (baca renstra dan renja kemendes, pdt dan transmigrasi), yang menurut kajian LSN masih menunjukan “kebingungan”  harus memulai dari mana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa, sebagaimana yang dimandatkan dalam UU Desa. Hal ini di perparah dengan aktor-aktor yang menempati pos-post kelembagaan di kementerian tersebut, dari hasil telaah LSN tidak memiliki “PERANGAI BERDESA” dan masih menjalankan “PERANGAI PEMBANGUNAN DESA”.

Keempat, persoalan yang segera diretas terkait implementasi UU Desa yaitu, BERHENTI menjadikan DESA sebagai KOMODITE POLITIK pragmatis. Dimana menurut kajian LSN ada kecenderungan berbagai program dan kebijakan yang dibuat di kementrian ini dijadikan sekoci politik para elit, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Akibatnya adalah, desa lagi-lagi menjadi obyek eksploitasi politik ketimbang subyek politik-ekonomi.

  1. Politik-Teknokratik; Tantangan Desa Membangun

Jika ditelaah dari tugas yang dimandatkan kepada Kementerian ini (berdasarkan UU No.6/2014), tentu saja sangat strategis, karena menjadi ujung tombak dari semua proses pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah, tidak semua elit politik dan para teknokrat birokrasi memahami posisi strategis desa sebagai pusat pertumbuhan dan fondasi ekonomi negara. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal diantaranya, pertama, sekalipun UU No. 6/2014 dan Kementerian desa telah dibentuk, akan tetapi para teknokrat birokrasi (supra desa) masih enggan menjadikan desa sebagai basis pertumbuhan dan pembangunan (baca relasi RPJMDes dan RPJMD). Hal ini berdasarkan pengalaman penulis melakukan kajian dan pendampingan, dimana terlalu besar gap kebijakan dan program pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat (program kementerian).  Pemerintah daerah misalnya, dalam menyusun rencana strategi Satuan kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), maupun Renja SKPD, belum menjadikan desa sebagai domain perioritas pencapaian target kerja-kerja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Bahkan ada kecenderungan data-data hasil musyawarah rencana pembangunan yang dihasilkan oleh desa, tidak menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan APBD dan RKPD. Dengan katalain belum terjadi sinkronisasi antara expectasi masyarakat desa yang dituangkan dalam usulan dokumen perencanaan pembangunan desa dengan program dan politik anggaran pemerintah daerah.

Kedua, proses percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan sangat tergantung pada political will kepala daerah. artinya, desa-desa yang maju, berkembang baik secara sosial maupun secara ekonomi, sangat tergantung pada “kebaikan hati” elit, yang memiliki sens of terhadap kemajuan desa. Tantangan ini semakin terbuka, apalagi ketika negara memastikan desa mendapatkan alokasi anggaran yang relatif spesial dari pemerintah pusat melalui skema Alokasi dana Desa dari APBN.  Temuan LSN dilapangan menunjukan bahwa, supra desa (pemda) semakin enggan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan, karena ada anggapan bahwa desa sudah otonom dan memiliki anggaran sendiri dari pemerintah pusat. Padahal, denggan logika administratif sederhana, bahwa desa merupakan wilayah konsensi politik, administrasi dan ekonomi daerah, jika desa maju dan berkembang, maka secara sistematis daerah juga maju ataupun sebaliknya.

Ketiga, lahirnya pandangan-pandangan konservatif yang merasa takut, kalau desa-desa di Indonesia di beri banyak kewenangan, akan merusak dan menggangu stabilitas politik nasional dan keutuhan NKRI. Pandangan para kaum konsevatif ini sangat menggangu proses pembaruan dan kemandirian desa. Hal ini bisa dilihat dari proses mutilasi  persaoalan desa, dimana urusan pemerintahan ada pada domain Kementerian Dalam Negeri, sedangkan urusan pembangunan dan ada pada domain kementerin Desa, PDT dan Transmirasi. Padahal dalam UU No. 6/2014 secara tegas menyebutkan bahwa semua urusan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan desa menjadi tanggungjawab Kementeriana Desa.hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kekizruhan pada level pemerintah daerah dan desa, terkait pembilahan/ mutilasi kewenangan tersebut (baca tumpang tindih Permendagri dan Permendes) yang di terbitkan oleh  dua  Kementrian tersebut.

Situasi dan kondisi tersebut, tentu saja menjadi faktor penghambat dalam proses DESA MEMBANGUN INDONESIA. Jika cara kelola desa dilakukan dengan insting politik dan hasrat kekuasaan, maka cita-cita besar Presiden Jokowi tentang membangun Indonesia dari Desa, hanya menjadi cita tanpa nawa (nawacita).

Dengan menerapkan secara totalitas mandata UU Desa, setidaknya masyarakat desa masih berharap adanya konsistensi dan keberpihakan negara terhadap desa. Hal yang sangat mendasarnya misalnya, Kementerian menyediakan kerangka kerja dan layanan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Mendorong, memfasilitasi dan mengakomodasi terjadinya proses produksi dan sirkulasi ekonomi yang berkelanjutan di desa. Memastikan bahwa para petani,nelayan, ibu-ibu  rumah tangga, pemuda, anak-anak dapat mengakses kebutuhan dasar dan kebutuhan publik (layanan) dengan mudah, cepat dan efisien.

  1. Penutup

Program dan layanan yang dilakukan oleh supra desa, khususnya pemerintah pusat melalui kementerian, tidak lagi bersifat charity dengan model pemadam kebakaran (baca skema bantuan sosial), akan tetapi dikristalisasi dalam roadmap perencanaan pembangunan nasional, dimana desa-desa di seluruh Indonesia menjadi domain dan basis pertumbuhan dan kemajuan negara (wellfare state). Program Strategis diseluruh Kementerian, Badan pemerintahan dan SKPD, di kanalisasi ke arah desa dan bermitra dengan masyarakat dan pemerintahan desa untuk melaksanakan semua program tersebut. China, India, Berazil, dan Thailand, merupakan contoh negara-negara yang memiliki komitemet terhadap desa, dan menjadikan desa sebagai basis kemajuan ekonomi nasional ada masing-masing negara tersebut. Indonesia sebagai negara agraris dan sebagian besar penduduknya ada di desa, akan tetapi dalam faktanya, kemiskinan juga terbesar ada di desa, , berbagai kebijakan dan program pembangunan cenderung bias industrilisasi, dimana desa hanya menjadi konsensi wilayah eksploitasi sumber daya lama dan sumber daya manusia.

Peluang sekaligus tantangan Desa membangun Indonesia adalah, negara melalui Kementerian konsisten pada kebijakan, advokasi, program dan layanan dalam menciptakan basis pertumbuhan ekonomi di desa, melaksanakan kerangka ekonomi kerakyatan dimana masyarakat desa, tidak lagi diperlakukan sebagai buruh saja, akan tetapi mereka ditempatkan sebagai pelaku atas seluruh kegiatan ekonomi- bisnis untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing ekonomi di desa. Sebentar lagi rakyat akan berhadapan dengan pasar kompetisi Masyarakat Ekonom Asean. Jika negara/pemerintah tidak segara melakukan konsolidasi ekonomi, dan konsistensi keberpihakn terhadap desa, maka MEA yang harusnya jadi peluang transformasi ekonomi di masa depan, akan menjadi hambatan bagi mamsyarakat desa untuk bersaing.

Penulis adalah Direktur LSN; dan Penggiat Gerakan BERDESA

HP/WA: 082243338381

Attachments

Facebooktwitter

Written by 

Lahir dari Desa dan mendedikasikan diri untuk kemajuan Desa. Sebagai Founder dan CEO LSN komit belajar dan melahirkan ide dan gagasan yang indegenious untuk kemajuan bangsa dan negara.